Sejuta Penerima Bansos Lebih dari 10 Tahun

 

bansos abadi

Bantuan sosial (bansos) di Indonesia menjadi kontroversi disaat diketahui bahwa  jumlah penerima yang mencapai lebih dari sejuta orang dan berlangsung lebih dari satu dekade. Di satu sisi, bansos adalah jaring pengaman bagi masyarakat rentan. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan besar: apakah semua penerima masih layak? Bagaimana jika rekening penerima justru digunakan untuk hal yang tidak semestinya? Dan bagaimana pemerintah memastikan bansos benar-benar tepat sasaran?

Sejuta Penerima Bansos Lebih dari 10 Tahun
Terdapat 1.394.632 keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah menerima bansos selama lebih dari 10 tahun. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari sistem bansos yang perlu dievaluasi secara menyeluruh. Menteri Sosial menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap para penerima lama ini, untuk memastikan apakah mereka masih memenuhi kriteria sebagai penerima bansos .

Perlu Dievaluasi
Jika tidak ada evaluasi, bansos bisa menjadi warisan turun-temurun, bukan lagi sebagai solusi sementara. Hal ini berpotensi menimbulkan ketergantungan, menghambat kemandirian, dan tentu saja, menguras anggaran negara yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Rekening Penerima Bansos
Salah satu inovasi dalam penyaluran bansos adalah penggunaan rekening bank untuk menyalurkan dana secara non-tunai. Namun, inovasi ini ternyata juga membawa tantangan baru. Berdasarkan laporan tempo.co, ditemukan fakta mengejutkan: 550.000 penerima bansos terlibat transaksi judi online dengan total dana mencapai Rp900 miliar, tersebar dalam lebih dari 7 juta transaksi .

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah membekukan jutaan rekening (terindikasi bermain judol) yang dianggap tidak layak menerima bansos. Pemerintah juga mempertimbangkan untuk mencabut hak penerima yang terbukti menyalahgunakan dana bansos, dan mengalihkan bantuan ke masyarakat yang lebih membutuhkan .

Siapa Saja yang Tidak Layak Menerima Bansos?
Pertanyaan besar berikutnya: 

siapa yang sebenarnya tidak layak menerima bansos? 
Menteri Sosial Gus Ipul, menegaskan pentingnya evaluasi kategori masyarakat yang tidak layak menerima bantuan. Pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki data dan melakukan verifikasi berkala agar bansos benar-benar tepat sasaran.

Refleksi
Bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang benar-benar membutuhkan, tapi bukan hak abadi. Evaluasi terhadap sejuta penerima bansos lebih dari 10 tahun adalah langkah penting untuk memastikan keadilan dan efektivitas program. Pengawasan terhadap rekening penerima juga harus diperketat, agar dana negara tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya.

sumber: validnews, tempo, kompas