Anak Kecanduan Gadget

Anak Kecanduan Gadget

   July 05, 2025       TAMAtop

---

 

gadget anak

Peraturan Pemerintah
Pemerintah menyikapi bahaya kecanduan gawai atau gadget bagi anak-anak. Langkah yang dilakukan yaitu menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).

Tim perumus PP Tunas Rose Mini Agoes Salim (29 Maret 2025) :
Kecanduan terhadap gawai serupa dengan ketergantungan pada narkoba. Ujung-ujungnya mengganggu perkembangan fungsi otak, merusak  fungsi working memory, defisit atensi, membuat anak berperilaku kompulsif. Serta kesulitan dalam melakukan aktivitas offline yang membutuhkan pemikiran mendalam dan bermakna.

Lingkungan Pengajian
Gadget ibarat dua mata pisau. Di satu sisi, bisa menjadi media pembelajaran yang baik, namun di sisi lain mampu menggeser kebiasaan positif bila tidak diawasi dengan bijak. Saat ini, banyak anak lebih memilih bermain game di rumah atau nongkrong di warnet daripada ikut pengajian di masjid.

Beberapa dampak nyata yang ditemui di lapangan antara lain: 

1. Minat anak untuk mengikuti pengajian dan majelis taklim semakin menurun. 
2. Kegiatan mengaji dianggap kalah menarik dibanding konten-konten hiburan digital. 
3. Kebiasaan membaca dan menghafal Al-Qur’an perlahan memudar karena perhatian anak-anak lebih tersedot ke gadget. Jika tidak segera diatasi, generasi muda Qur’ani dan tradisi keilmuan Islam bisa terus melemah seiring perkembangan teknologi.

Tips
Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Pusat, Seto Mulyadi atau yang akrab disapa Kak Seto memberikan beberapa tips untuk orang tua dalam mengatasi anak yang kecanduan gadget.

1. Beri Edukasi bahwa Gadget Bisa Berbahaya.
2. Membatasi Penggunaan Gadget
3. Kenalkan dengan Permainan Tradisional

 

sumber: metrotvnews, nu, detik

Read More

Kenapa Kota Jakarta Macet?

Kenapa Kota Jakarta Macet?

   July 04, 2025       TAMAtop

---

 

kota bandung

Kemacetan lalu lintas di Jakarta telah menjadi masalah yang tak kunjung usai. Meskipun Jakarta dikenal sebagai salah satu kota dengan tingkat kemacetan tertinggi di dunia, baru-baru ini, Bandung yang justru disebut-sebut sebagai kota paling macet di Indonesia, sementara Jakarta berada di urutan kelima. 

Benarkah Bandung Kota Paling Macet?
Menurut laporan terbaru, Bandung telah dinyatakan sebagai kota paling macet di Indonesia. Hal ini mengejutkan banyak orang, mengingat Jakarta sering kali menjadi sorotan utama dalam hal kemacetan. Namun, dengan pertumbuhan populasi dan kendaraan yang pesat, Bandung kini menghadapi tantangan serupa. Kemacetan di Bandung tidak hanya disebabkan oleh jumlah kendaraan yang meningkat, tetapi juga oleh infrastruktur yang belum sepenuhnya siap untuk menampung arus lalu lintas yang ada.

Pramono dan Upaya Mengatasi Kemacetan
Gubernur Jakarta Pramono Anung baru-baru ini mengklaim bahwa kemacetan di Jakarta mengalami penurunan. Ia menyebutkan bahwa meskipun ada beberapa jalur yang tetap padat, seperti Jalan TB Simatupang, secara keseluruhan, situasi lalu lintas di Jakarta menunjukkan perbaikan. Ini adalah berita baik bagi warga Jakarta yang setiap harinya berjuang melawan kemacetan.

Namun, klaim ini perlu diteliti lebih lanjut. Apakah penurunan kemacetan ini bersifat sementara ataukah ada langkah-langkah konkret yang telah diambil untuk memastikan perbaikan jangka panjang? Pramono juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah ini. Tanpa dukungan dari semua pihak, upaya untuk mengurangi kemacetan akan sulit tercapai.

Transjabodetabek
Salah satu langkah yang diambil untuk mengatasi kemacetan di Jakarta dan sekitarnya adalah peluncuran enam rute baru Transjabodetabek. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antara Jakarta dan kota-kota di sekitarnya, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dengan adanya rute baru ini, diharapkan masyarakat akan lebih memilih menggunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi, yang pada gilirannya dapat mengurangi jumlah kendaraan di jalan.

Namun, tantangan tetap ada. Apakah masyarakat akan beralih ke transportasi umum? Atau apakah mereka akan tetap memilih kendaraan pribadi karena kenyamanan dan fleksibilitas yang ditawarkan? Ini adalah pertanyaan yang perlu dijawab oleh pemerintah dan pihak terkait.

Kemacetan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya adalah masalah kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensi dan multibidang. Meskipun ada klaim bahwa kemacetan di Jakarta mengalami penurunan, tantangan tetap ada, seperti trend yang terjadi pada kota-kota lain seperti Bandung yang juga menghadapi masalah serupa. Upaya Gubernur Pramono dan inisiatif Transjabodetabek adalah langkah positif, tetapi keberhasilan jangka panjang akan bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

 

sumber berita: idntimes, kompas, kompas - trans

Read More

Blok M Jakarta Selatan, Ikon Pop ke Pusat Kreatif

Blok M Jakarta Selatan, Ikon Pop ke Pusat Kreatif

   July 03, 2025       TAMAtop

---

 

kawasan blok m

Blok M, sebuah kawasan yang terletak di Jakarta Selatan, telah menjadi salah satu ikon kota yang tak lekang oleh waktu. Dikenal sebagai pusat perbelanjaan, hiburan, dan budaya, Blok M mengalami pasang surut yang mencerminkan dinamika perkotaan Jakarta.

Sejarah dan Kejayaan Blok M
Pada tahun 80-90an, Blok M dikenal sebagai pusat hiburan yang ramai, dengan berbagai tempat karaoke, bioskop, dan pusat perbelanjaan. Kawasan ini menjadi tempat berkumpulnya anak muda dan menjadi simbol gaya hidup urban Jakarta. Pasang surut Blok M dimulai ketika banyak pusat perbelanjaan baru bermunculan di Jakarta, yang menawarkan pengalaman berbelanja yang lebih modern dan menarik. Hal ini menyebabkan Blok M kehilangan daya tariknya dan mengalami penurunan jumlah pengunjung.

Namun, meskipun mengalami penurunan, Blok M tidak pernah sepenuhnya hilang dari peta Jakarta, terutama kaasan Jakarta Selatan. Kawasan ini tetap memiliki daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang merindukan nostalgia masa muda lalu. Banyak orang masih mengingat Blok M sebagai tempat yang penuh kenangan, dan ini menjadi modal penting untuk kebangkitan kawasan ini.

Menuju Pusat Kreatif
Dalam beberapa tahun terakhir, Blok M mulai berbenah diri. Otoritas setempat dan pengelola kawasan berupaya untuk mengubah citra Blok M dari sekadar pusat hiburan menjadi pusat kreatif yang lebih beragam. Berbagai inisiatif telah dilakukan, seperti mengadakan festival seni, pameran, dan acara komunitas yang melibatkan seniman lokal. Ini adalah langkah strategis untuk menarik kembali pengunjung, baik lokal maupun mancanegara.

Salah satu upaya yang menarik perhatian adalah pengembangan ruang publik yang ramah bagi pejalan kaki. Dengan menciptakan area yang nyaman dan menarik, diharapkan pengunjung akan lebih betah berlama-lama di Blok M. Selain itu, pengembangan fasilitas seperti kafe, galeri seni, dan ruang pertunjukan juga menjadi bagian dari transformasi ini. Semua ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang lebih hidup dan dinamis.

Pengunjung
Antusiasme pengunjung terhadap Blok M juga mulai meningkat. Banyak orang, terutama generasi muda, yang penasaran untuk menjelajahi kembali kawasan ini. Mereka datang untuk menikmati berbagai acara yang diadakan, serta merasakan suasana yang berbeda dari yang mereka kenal sebelumnya. Blok M kini menjadi tempat yang tidak hanya menawarkan belanja, tetapi juga pengalaman budaya yang kaya.

Kegiatan-kegiatan yang melibatkan komunitas lokal juga semakin banyak dilakukan. Ini menciptakan rasa kepemilikan di kalangan warga sekitar, yang merasa bahwa mereka berkontribusi dalam menghidupkan kembali Blok M. Dengan melibatkan masyarakat, Blok M tidak hanya menjadi sekadar tempat, tetapi juga menjadi bagian dari identitas mereka.

Blok M Jakarta adalah contoh nyata dari pasang surut yang dialami oleh banyak kawasan urban di seluruh dunia. Dari masa kejayaannya sebagai ikon pop hingga upaya kebangkitan sebagai pusat kreatif, Blok M menunjukkan bahwa perubahan adalah hal yang mungkin dilakukan dengan kolaborasi dan inovasi.

 

sumber berita: idntimes, kmpas - ikon, kompas - bangkit

Read More

Kriminalisasi Tenaga Kesehatan

Kriminalisasi Tenaga Kesehatan

   July 02, 2025       TAMAtop

---

 

Menteri Kesehatan

Isu kriminalisasi tenaga kesehatan (nakes) di Indonesia semakin mengemuka. Banyak nakes yang menghadapi ancaman hukum akibat keputusan medis yang mereka ambil dalam situasi yang penuh tekanan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan tenaga kesehatan dan masyarakat luas. Menteri Kesehatan (Menkes) telah menggarisbawahi pentingnya menciptakan sistem pengaduan yang adil untuk melindungi nakes dari kriminalisasi. 

Mengapa Kriminalisasi Nakes Terjadi?
Kriminalisasi nakes sering kali terjadi akibat kesalahpahaman atau ketidakpuasan pasien dan keluarganya terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan. Dalam situasi darurat, nakes sering kali harus membuat keputusan cepat yang bisa berisiko. Namun, jika hasilnya tidak sesuai harapan, mereka bisa menjadi sasaran tuduhan. Ini menciptakan suasana ketakutan di kalangan nakes, yang seharusnya fokus pada penyelamatan nyawa dan perawatan pasien.

Menkes telah menekankan bahwa situasi ini tidak hanya merugikan nakes, tetapi juga berdampak negatif pada kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Ketika nakes merasa terancam, mereka mungkin akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas perawatan yang diberikan kepada pasien.

Pentingnya Sistem Pengaduan yang Adil
Salah satu solusi yang diusulkan oleh Menkes adalah pengembangan sistem pengaduan yang adil. Sistem ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi nakes yang menghadapi tuduhan tidak berdasar. Dengan adanya sistem ini, nakes dapat melaporkan kasus-kasus yang mereka anggap sebagai kriminalisasi, dan mendapatkan dukungan hukum yang diperlukan.

Sistem pengaduan yang adil juga akan membantu menciptakan transparansi dalam proses hukum. Ini penting agar masyarakat memahami bahwa nakes tidak dapat diperlakukan semena-mena, dan bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta kepercayaan antara nakes dan masyarakat.

Meningkatkan Kesadaran
Menkes juga mendorong peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat mengenai tantangan yang dihadapi nakes. Edukasi tentang proses medis dan risiko yang dihadapi nakes dalam menjalankan tugasnya sangat penting. Masyarakat perlu memahami bahwa nakes bekerja dalam kondisi yang sering kali sulit dan penuh tekanan, dan keputusan yang mereka ambil tidak selalu dapat diprediksi hasilnya.

Kampanye kesadaran ini dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial, seminar, dan program pendidikan di sekolah-sekolah. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, diharapkan akan muncul empati terhadap nakes dan mengurangi stigma negatif yang sering kali mereka hadapi.

Untuk mengatasi masalah kriminalisasi nakes, dukungan dari berbagai pihak sangatlah penting. Pemerintah, organisasi profesi, dan masyarakat harus bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi nakes. Organisasi profesi, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), dapat berperan aktif dalam memberikan dukungan hukum dan advokasi bagi anggotanya.

 

sumber: antara, tvrinews

 

updated 4 Juli 2025

Viral video seorang pasien BPJS yang akhirnya meninggal dunia pada Minggu (29 Juni 2025), setelah diduga terlantar di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibabat, Kota Cimahi. Dalam video yang beredar luas di media sosial, seorang pria yang merupakan suami pasien mengungkapkan kekecewaannya terhadap pelayanan medis yang diterima istrinya. Ia menilai adanya perbedaan perlakuan antara pasien BPJS dan pasien umum, serta menyebut beberapa kali meminta tindakan medis lebih cepat namun tidak direspons.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (3 Jul 2025):
Nanti kita investigatif. Bagi saya rakyat kecil harus dilayani dan gubernur sudah buat syarat edaran ke seluruh rumah sakit, bahwa tidak boleh ada pasien yang tidak terlayani. Kalau dia punya BPJS, maka pakai BPJS. Kalau tidak punya BPJS, dilayani kemudian tagihannya nanti dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi. Karena di Dinas Kesehatan Provinsi sudah ada plot anggaran untuk membantu masyarakat yang tidak punya BPJS. Jadi kalau benar tidak dilayani, berarti Direktur Rumah Sakit itu mengabaikan surat Gubernur. Dan kita akan memberikan sanksi.

Wali Kota Cimahi Ngatiyana (3 Juli 2025, Apel di RSUD Cibabad):
Kami akan benahi semua, mulai dari manajemen, personel, kesejahteraan, termasuk pelayanan terhadap masyarakat. InsyaAllah sarana dan prasarana akan kita penuhi selama manajemennya benar. Semua orientasinya harus pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Ketua DPRD Cimahi, Wahyu Widyatmoko (2 Juli 2025):
Ini tidak boleh terjadi, saya orang yang tidak setuju perbedaan pelayanan terhadap pasien umum atau BPJS. Pasien BPJS itu program pemerintah itu tidak boleh dipandang sebelah mata. Fungsi rumah sakit bukan untuk membedakan seperti itu, apalagi mencari keuntungan yang lebih. Tapi tugasnya melayani sebaik-baiknya pasien yang datang ke sana. Baik BPJS atau umum, toh semua ada aturannya. Tidak boleh dibeda-bedakan

 

sumber: detik - 1, metrotvnews, tribunnews, detik - 2

Read More

Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

   July 01, 2025       TAMAtop

---

 

Pemilu Serentak

Mulai 2029, Indonesia akan menghadapi perubahan signifikan dalam sistem pemilihan umum (pemilu) dengan rencana pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Langkah ini diharapkan dapat membawa solusi bagi berbagai masalah yang selama ini mengganggu proses demokrasi di tanah air. 

Latar Belakang Pemisahan Pemilu
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mulai 2029, keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum yang konstitusional adalah dengan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan presiden/wakil presiden (Pemilu nasional) dengan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota serta gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota (Pemilu daerah atau lokal). Sehingga, Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai “Pemilu 5 (lima) kotak” tidak lagi berlaku. Tertuang dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada 26 Juni 2025 di Ruang Sidang Pleno MK.

Pemisahan pemilu nasional dan lokal merupakan hasil dari revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada yang sedang dibahas. Dalam konteks ini, pemilu nasional mencakup pemilihan presiden, anggota DPR, dan DPD, sementara pemilu lokal meliputi pemilihan kepala daerah dan anggota DPRD. Dengan pemisahan ini, diharapkan akan ada fokus yang lebih jelas pada masing-masing jenis pemilu, sehingga proses pemilihan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Salah satu alasan utama di balik pemisahan ini adalah untuk mengurangi kompleksitas yang sering terjadi saat pemilu dilaksanakan secara bersamaan. Selama ini, pemilu nasional dan lokal sering kali diadakan pada waktu yang sama, yang dapat membingungkan pemilih dan mengurangi partisipasi masyarakat. Dengan memisahkan kedua jenis pemilu ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan terlibat dalam proses demokrasi.

Solusi atau Masalah Baru?
Meskipun pemisahan pemilu ini diharapkan menjadi solusi, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. 

Pertama, pemisahan ini dapat menyebabkan peningkatan biaya penyelenggaraan pemilu. Setiap pemilu memerlukan anggaran yang tidak sedikit, dan dengan adanya dua pemilu terpisah, total biaya yang harus dikeluarkan oleh negara dan daerah bisa meningkat secara signifikan. Hal ini tentu saja menjadi perhatian, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Kedua, ada kekhawatiran bahwa pemisahan ini dapat menciptakan ketidakpastian politik. Dengan adanya dua pemilu yang terpisah, ada kemungkinan terjadinya pergeseran dukungan politik yang dapat mempengaruhi stabilitas pemerintahan. Misalnya, jika pemilu lokal menghasilkan kepala daerah dari partai yang berbeda dengan presiden yang terpilih, hal ini bisa menimbulkan konflik kepentingan dan mempersulit koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Revisi UU Pemilu dan Pilkada
Untuk memastikan bahwa pemisahan pemilu ini berjalan dengan baik, revisi UU Pemilu dan Pilkada menjadi sangat penting. Revisi ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari mekanisme pemilihan, pengaturan anggaran, hingga pengawasan pelaksanaan pemilu. Dengan adanya regulasi yang jelas dan tegas, diharapkan pemisahan pemilu dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang diharapkan.

Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah dengan memperkuat peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengawasi dan mengelola kedua jenis pemilu. KPU harus memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani pemilu yang terpisah, termasuk dalam hal pendidikan pemilih dan sosialisasi. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang baik mengenai perbedaan antara pemilu nasional dan lokal, serta pentingnya partisipasi mereka dalam kedua pemilu tersebut.

Partisipasi Pemilih
Pemisahan pemilu juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses demokrasi. Dengan adanya pemilu yang terpisah, masyarakat dapat lebih fokus pada isu-isu lokal yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi pemilih, terutama di tingkat lokal, di mana keputusan yang diambil oleh kepala daerah akan langsung berdampak pada kehidupan masyarakat.

Namun, untuk mencapai hal ini, diperlukan upaya yang serius dari semua pihak, termasuk pemerintah, partai politik, dan masyarakat itu sendiri. Edukasi pemilih harus menjadi prioritas, agar masyarakat tidak hanya datang ke tempat pemungutan suara, tetapi juga memahami calon dan isu yang diusung. Dengan demikian, pemisahan pemilu dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Pemisahan pemilu nasional dan lokal yang direncanakan mulai 2029 adalah langkah yang berani dan penuh tantangan. Meskipun ada potensi masalah yang mungkin muncul, dengan revisi UU Pemilu dan Pilkada yang tepat serta partisipasi aktif masyarakat, mudah2an, pemisahan ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Ke depannya, kita boleh berharap demokrasi menjadi lebih baik.

 

sumber: mkri , cnbcindonesia, kompas

Read More