Gerakan Menabung Melawan Judol

Gerakan Menabung Melawan Judol

   July 28, 2025       TAMAtop

---

 

blokir rekening dormant

PPATK memakai istilah diblokir terkait rekening bank nganggur atau dormant dalam kegiatan melaan judi online (judol). Sebelumnya di Indonesia, pernah digalakkan gerakan menabung seperti Gerakan Indonesia Menabung (2010) atau GENCARKAN (CANANGKAN GERAKAN NASIONAL CERDAS KEUANGAN, 2024) yang juga berusaha mengerus risiko penyelewengan seperti judol di tengah masyarakat. 

Apa Itu Gerakan Menabung?
Sejak 2010, pemerintah telah mencanangkan Gerakan Indonesia Menabung. Tujuannya sederhana tapi sangat vital: memperluas akses keuangan dan mengajak masyarakat dari segala usia, profesi, dan tingkat ekonomi untuk rajin menabung di bank. Dengan rekening tabungan bernama TabunganKu, misalnya, masyarakat cukup menyetor minimal Rp20.000 di bank umum atau Rp10.000 di BPR tanpa biaya administrasi – jauh lebih mudah untuk rakyat kecil. Presiden RI (tahun 2010) Jokowi menggambarkan andai separuh dari 80 juta orang dewasa yang belum punya rekening mulai menabung rata-rata Rp100.000 saja, tabungan nasional bisa bertumbuh triliunan rupiah (Rp. 4 triliun), yang akhirnya menjadi modal ekonomi kerakyatan.

Menabung berarti memindahkan sebagian pendapatan hari ini untuk masa depan. Dana masyarakat yang dikumpulkan perbankan bisa dikembalikan ke masyarakat lagi melalui kredit usaha rakyat, pendidikan, dan pembangunan lain. Inilah sebabnya menabung secara nasional sangat didorong dan digencarkan oleh pemerintah!

Apa Itu GENCARKAN?
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan GENCARKAN, singkatan dari Gerakan Nasional Cerdas Keuangan, pada 2024 sebagai respons atas masih rendahnya literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Masyarakat umum perlu dikuatkan dari maraknya aktivitas keuangan ilegal dan judi online (Judol). Program ini bertujuan memberdayakan semua kelompok usia dan profesi agar cermat mengatur keuangan, menghindari investasi dan pinjaman ilegal, serta menjadikan tabungan sebagai budaya sehari-hari.

Target jangka menengah: tahun 2025, 90% pelajar sudah punya tabungan; dan pada 2045, 98% masyarakat mendapat akses produk/layanan keuangan formal.

PPATK: Rekening Nganggur Bisa Diblokir
Kata “diblokir” menjadi momok bagi yang suka abai pada rekening bank. Sejak Juli 2025, PPATK mengimbau perbankan untuk membekukan rekening dormant yaitu rekening yang tidak bertransaksi selama minimal 3 bulan. hal ini disebabkan oleh indikasi "penjahat keuangan" memanfaatkan rekening dormant untuk deposit dari aktivitas ilegal: judi online, pencucian uang, transfer hasil penipuan, perdagangan narkoba, hingga jual-beli rekening.

Namun kebijakan ini secara langsung menggerus jumlah rekening tabungan masyarakat. Kontraproduktip terhadap gerakan menabung masyarakat.

Banyak rakyat Indonesia yang belum punya rekening bank, utamanya karena merasa prosesnya rumit, syarat terlalu banyak, atau penghasilan kecil. Padahal menabung bermanfaat langsung untuk pendidikan, kesehatan, dan dana darurat keluarga. Menabung memberikan akses ke berbagai layanan keuangan seperti kredit usaha mikro, asuransi pendidikan, bahkan modal kerja tanpa harus terjerat pinjaman gelap atau judi online. Semakin banyak masyarakat menabung, semakin kuat dan stabil bank-bank nasional: negara jadi lebih tahan terhadap krisis, perbankan makin berperan membantu pembangunan.

sumber berita: detik, setneg, ojk

Read More

Prancis (Akan) Akui Palestina

Prancis (Akan) Akui Palestina

   July 28, 2025       TAMAtop

---

 

akui palestina

Pada September 2025, nanti, dunia akan menyaksikan momen penting yaitu Prancis berencana mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Langkah ini bukan hanya simbolik, tapi juga membawa dampak geopolitik yang luas, termasuk bagi Indonesia. 

Prancis dan Palestina
Prancis selama ini dikenal sebagai negara yang vokal dalam isu Timur Tengah, namun belum secara resmi mengakui Palestina sebagai negara. Rencana pengakuan pada September 2025 akan menjadi langkah bersejarah, karena Prancis adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan negara besar di Eropa Barat.

Keputusan ini tidak datang tiba-tiba. Prancis menilai bahwa proses perdamaian antara Palestina dan Israel berjalan sangat lambat, bahkan cenderung stagnan. Dengan mengakui Palestina, Prancis ingin mendorong solusi dua negara dan menekan Israel agar lebih serius dalam negosiasi damai. Selain itu, tekanan dari masyarakat sipil dan perubahan geopolitik global juga mendorong Prancis mengambil langkah tegas pada September 2025 mendatang.

Apa Arti Pengakuan Prancis bagi Palestina dan Dunia?

1. Legitimasi Internasional untuk Palestina
Pengakuan dari negara besar seperti Prancis akan memperkuat posisi Palestina di forum internasional. Ini bukan sekadar pengakuan simbolik, tapi juga membuka peluang Palestina untuk memperluas hubungan diplomatik, ekonomi, dan politik dengan negara-negara lain.

2. Tekanan Baru untuk Israel
Langkah Prancis akan menambah tekanan internasional kepada Israel agar menghentikan kebijakan ekspansi permukiman dan membuka ruang dialog yang lebih adil. Negara-negara Eropa lain kemungkinan akan mengikuti jejak Prancis, sehingga isolasi diplomatik terhadap Israel bisa semakin kuat.

3. Momentum Baru di PBB
Dengan pengakuan Prancis, peluang Palestina untuk mendapatkan keanggotaan penuh di PBB semakin besar. Selama ini, Palestina hanya berstatus sebagai "non-member observer state". Jika semakin banyak negara besar mengakui Palestina, posisi tawar Palestina di PBB akan semakin kuat.

4. Inspirasi bagi Negara Lain
Keputusan Prancis bisa menjadi inspirasi bagi negara-negara lain, terutama di Eropa dan Amerika Latin, untuk mengambil langkah serupa. Efek domino ini sangat mungkin terjadi, mengingat banyak negara yang selama ini menunggu "lampu hijau" dari negara besar seperti Prancis.

Apa Arti bagi Indonesia?
Bagi Indonesia, pengakuan Prancis adalah amunisi baru dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina di forum internasional. Indonesia selama ini konsisten mendukung Palestina, baik di PBB, OKI, maupun forum bilateral. Dengan adanya pengakuan dari Prancis, posisi Indonesia semakin kuat untuk melobi negara-negara lain agar mengikuti langkah serupa.

Indonesia bisa memanfaatkan momentum ini untuk membangun koalisi dengan negara-negara Eropa yang mulai terbuka terhadap pengakuan Palestina. Dengan diplomasi aktif, Indonesia dapat memperluas jaringan dukungan bagi Palestina, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin di dunia Islam dan Global South.

Pengakuan Prancis terhadap Palestina pada September 2025 adalah momen bersejarah yang bisa mengubah peta diplomasi global. Apa arti langkah ini? Bagi Palestina, ini adalah legitimasi dan harapan baru. Bagi dunia, ini adalah sinyal kuat bahwa keadilan dan perdamaian harus diperjuangkan bersama. Bagi Indonesia, ini adalah amunisi RI untuk memperkuat lobi dan solidaritas internasional.

sumber: kompas, cnn, detik

Read More

Sejuta Penerima Bansos Lebih dari 10 Tahun

Sejuta Penerima Bansos Lebih dari 10 Tahun

   July 27, 2025       TAMAtop

---

 

bansos abadi

Bantuan sosial (bansos) di Indonesia menjadi kontroversi disaat diketahui bahwa  jumlah penerima yang mencapai lebih dari sejuta orang dan berlangsung lebih dari satu dekade. Di satu sisi, bansos adalah jaring pengaman bagi masyarakat rentan. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan besar: apakah semua penerima masih layak? Bagaimana jika rekening penerima justru digunakan untuk hal yang tidak semestinya? Dan bagaimana pemerintah memastikan bansos benar-benar tepat sasaran?

Sejuta Penerima Bansos Lebih dari 10 Tahun
Terdapat 1.394.632 keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah menerima bansos selama lebih dari 10 tahun. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari sistem bansos yang perlu dievaluasi secara menyeluruh. Menteri Sosial menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap para penerima lama ini, untuk memastikan apakah mereka masih memenuhi kriteria sebagai penerima bansos .

Perlu Dievaluasi
Jika tidak ada evaluasi, bansos bisa menjadi warisan turun-temurun, bukan lagi sebagai solusi sementara. Hal ini berpotensi menimbulkan ketergantungan, menghambat kemandirian, dan tentu saja, menguras anggaran negara yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Rekening Penerima Bansos
Salah satu inovasi dalam penyaluran bansos adalah penggunaan rekening bank untuk menyalurkan dana secara non-tunai. Namun, inovasi ini ternyata juga membawa tantangan baru. Berdasarkan laporan tempo.co, ditemukan fakta mengejutkan: 550.000 penerima bansos terlibat transaksi judi online dengan total dana mencapai Rp900 miliar, tersebar dalam lebih dari 7 juta transaksi .

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah membekukan jutaan rekening (terindikasi bermain judol) yang dianggap tidak layak menerima bansos. Pemerintah juga mempertimbangkan untuk mencabut hak penerima yang terbukti menyalahgunakan dana bansos, dan mengalihkan bantuan ke masyarakat yang lebih membutuhkan .

Siapa Saja yang Tidak Layak Menerima Bansos?
Pertanyaan besar berikutnya: 

siapa yang sebenarnya tidak layak menerima bansos? 
Menteri Sosial Gus Ipul, menegaskan pentingnya evaluasi kategori masyarakat yang tidak layak menerima bantuan. Pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki data dan melakukan verifikasi berkala agar bansos benar-benar tepat sasaran.

Refleksi
Bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang benar-benar membutuhkan, tapi bukan hak abadi. Evaluasi terhadap sejuta penerima bansos lebih dari 10 tahun adalah langkah penting untuk memastikan keadilan dan efektivitas program. Pengawasan terhadap rekening penerima juga harus diperketat, agar dana negara tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya.

sumber: validnews, tempo, kompas

Read More

Konflik Perbatasan Thailand-Kamboja

Konflik Perbatasan Thailand-Kamboja

   July 25, 2025       TAMAtop

---

 

korban konflik

Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja kembali menjadi sorotan dunia. Bukan hanya karena eskalasi kekerasan yang menimbulkan korban jiwa, tetapi juga karena perhatian dan desakan dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE).

Konflik Pada Sejarah Panjang yang Belum Usai
Konflik perbatasan Thailand-Kamboja bukanlah masalah baru. Akar permasalahan ini sudah ada sejak lebih dari 100 tahun lalu, bermula dari penetapan batas wilayah oleh kolonial Prancis pada tahun 1907. Saat itu, peta yang dibuat Prancis menjadi dasar klaim wilayah oleh Kamboja, namun dipertentangkan oleh Thailand. Salah satu titik panas utama adalah sengketa Kuil Preah Vihear, yang sudah puluhan tahun menjadi sumber ketegangan. Pada tahun 2008, bentrokan di sekitar kuil ini menandai babak baru konflik modern antara kedua negara .

Ketegangan terbaru dipicu oleh insiden tragis pada Mei 2025, ketika seorang tentara Kamboja tewas akibat ranjau darat. Situasi semakin memanas pada 24 Juli 2025, saat Thailand meluncurkan serangan udara ke wilayah perbatasan Kamboja. Insiden ini memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik yang lebih luas di Asia Tenggara .

Korban Konflik Dalam Angka Statistik
Setiap konflik selalu menyisakan korban, baik dari kalangan militer maupun sipil. Dalam bentrokan terbaru yang terjadi sejak 24-25 Juli 2025, setidaknya 16 orang dilaporkan tewas. Namun, angka ini hanyalah puncak gunung es dari penderitaan yang dialami masyarakat di perbatasan .

Puluhan ribu warga terpaksa mengungsi demi menghindari bahaya. Evakuasi besar-besaran dilakukan, dan banyak keluarga harus meninggalkan rumah serta harta benda mereka. Saksi mata menggambarkan situasi yang sangat mencekam, di mana suara tembakan dan ledakan menjadi latar belakang kehidupan sehari-hari. Anak-anak, perempuan, dan lansia menjadi kelompok paling rentan dalam situasi ini .

Dampak konflik tidak hanya dirasakan di Thailand dan Kamboja. Pengamat internasional, Wempy Pasaribu dari Universitas Pelita Harapan, memperingatkan bahwa jika konflik terus memburuk, Indonesia bisa saja menerima gelombang pengungsi baru, seperti yang pernah terjadi saat perang Vietnam. Padahal, Indonesia saat ini sudah menghadapi tantangan besar dalam menangani pengungsi dari Rohingya dan Afghanistan  .

Kehidupan di Perbatasan
Masyarakat di wilayah perbatasan Thailand-Kamboja hidup dalam ketidakpastian. Kehadiran militer yang semakin masif, pembatasan aktivitas ekonomi, hingga pemutusan hubungan diplomatik oleh Kamboja terhadap Thailand, semuanya memperburuk kondisi sosial dan ekonomi warga. Kamboja bahkan melarang impor dari Thailand, yang berdampak langsung pada kebutuhan pokok masyarakat di kedua sisi perbatasan .

Anak-anak terpaksa berhenti sekolah, para petani kehilangan akses ke lahan, dan pedagang kecil kehilangan mata pencaharian. Trauma psikologis juga menghantui, terutama bagi anak-anak yang harus menyaksikan kekerasan secara langsung. Situasi ini menambah daftar panjang korban yang tidak hanya terluka secara fisik, tetapi juga mental.

Tekanan Internasional untuk Perdamaian

Amerika Serikat (AS)
Sebagai salah satu negara dengan pengaruh besar di dunia, AS, tidak tinggal diam. Melalui pernyataan resminya, AS mendesak Thailand dan Kamboja untuk segera mengakhiri konflik dan kembali ke meja perundingan. AS menekankan pentingnya dialog damai dan mengingatkan kedua negara akan dampak kemanusiaan yang ditimbulkan jika konflik terus berlanjut .

AS biasanya mengedepankan diplomasi dalam menangani konflik internasional. Mereka mendorong penyelesaian melalui jalur damai, baik secara bilateral maupun melalui organisasi internasional seperti PBB. Dalam kasus Thailand-Kamboja, AS lebih memilih pendekatan non-militer, dengan harapan kedua negara bisa menahan diri dan mengutamakan kepentingan rakyatnya .

Uni Eropa (UE)
UE juga menunjukkan keprihatinan yang sangat mendalam terhadap eskalasi konflik di perbatasan Thailand-Kamboja. UE menyoroti risiko besar bagi korban sipil dan potensi krisis pengungsi yang bisa meluas ke negara-negara tetangga. Dalam pernyataannya, UE menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan perlindungan terhadap warga sipil .

UE dikenal aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan di berbagai konflik dunia. Mereka juga sering menggunakan sanksi ekonomi atau insentif untuk mendorong pihak-pihak yang bertikai agar mau berdialog. Selain itu, UE biasanya bekerja sama dengan organisasi regional seperti ASEAN untuk memediasi dan mencari solusi damai .

Data Global: Korban Konflik Semakin Meningkat
Fenomena korban konflik tidak hanya terjadi di Thailand-Kamboja. Menurut laporan Sustainable Development Goals Report 2024 dari PBB, jumlah korban sipil akibat konflik di seluruh dunia pada tahun 2023 meningkat 72% dibanding tahun sebelumnya, dengan lebih dari 33.000 korban jiwa. Yang memprihatinkan, 4 dari 10 korban adalah perempuan dan 3 dari 10 adalah anak-anak. Data ini menunjukkan bahwa konflik bersenjata selalu menempatkan kelompok rentan sebagai korban utama.

Mengutamakan Korban, Mendorong Perdamaian
Konflik perbatasan Thailand-Kamboja adalah pengingat bahwa perang dan kekerasan selalu menimbulkan korban, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Peran AS dan UE sangat penting dalam menekan kedua negara agar segera mengakhiri konflik dan melindungi korban sipil. Namun, pada akhirnya, solusi damai hanya bisa dicapai jika kedua negara mau duduk bersama, mengutamakan kepentingan rakyat, dan belajar dari pengalaman negara-negara lain.

sumber: kompas, detik, antara

Update 27 Juli 2025
Pertemuan di Malaysia

Thailand dan Kamboja telah sepakat agar Malaysia bertindak sebagai mediator dalam konflik perbatasan kedua negara. Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Penjabat Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai diperkirakan akan tiba di Malaysia pada Senin (28 Jul 2025) malam.

Donald Trump mengaku telah berbicara kepada pemimpin Thailand dan Kamboja, Trump mengancam akan menghentikan kerjasama perdagangan dengan kedua negara jika perang terus berlanjut.

sumber: tempo, liputan6 - video

 

 

Update 29 Juli 2025
Gencatan Senjata Tanpa Syarat

pertemuan di malaysia

Senin (28 Juli 2025), Thailand dan Kamboja telah menyepakati gencatan senjata segera dan tanpa syarat setelah lima hari pertempuran di perbatasan mereka yang menewaskan sedikitnya 33 orang dan menyebabkan puluhan ribu orang mengungsi.

 

sumber: detik 

Read More

Kebakaran di Jakarta dan Riau

Kebakaran di Jakarta dan Riau

   July 24, 2025       TAMAtop

---

 

kebakaran

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kebakaran permukiman di Indonesia, khususnya di Jakarta dan Riau, menjadi isu yang sering diberitakan pada minggu ini. Setiap tahun (seperti agenda tahunan) kedua wilayah ini selalu masuk dalam pemberitaan nasional karena kasus kebakaran yang menimbulkan kerugian besar, baik dari sisi ekonomi, lingkungan, maupun kesehatan masyarakat. 

Jakarta: Kota Metropolitan yang Rentan Kebakaran
Jakarta, sebagai ibu kota negara dan pusat aktivitas ekonomi nasional, ternyata sangat rentan terhadap kebakaran. Dalam sepekan terakhir saja, terjadi peningkatan kasus kebakaran hebat di berbagai wilayah Jakarta. Menurut laporan Kompas TV, dalam satu minggu, lima orang tewas dan ratusan warga terpaksa mengungsi akibat kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk.

Penyebab Kebakaran di Jakarta
Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan kebakaran di Jakarta sering terjadi:
Kepadatan Penduduk: Banyak permukiman padat yang dibangun tanpa perencanaan tata ruang yang baik, sehingga akses pemadam kebakaran menjadi sulit.
Instalasi Listrik yang Tidak Standar: Banyak rumah di Jakarta menggunakan instalasi listrik seadanya, sehingga rawan korsleting yang bisa memicu kebakaran.
Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Masih banyak warga yang kurang waspada terhadap potensi kebakaran, seperti membakar sampah sembarangan atau meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan.

Dampak Kebakaran di Jakarta
Dampak kebakaran di Jakarta sangat luas, mulai dari korban jiwa, kerugian materi, hingga trauma psikologis bagi korban. Selain itu, kebakaran juga menyebabkan polusi udara yang memperburuk kualitas hidup warga kota. Dalam kasus terbaru, banyak warga yang harus mengungsi dan kehilangan tempat tinggal, sementara proses pemadaman seringkali terkendala akses jalan yang sempit dan padat.

Riau: Karhutla yang Mengancam Lingkungan dan Kesehatan
Berbeda dengan Jakarta yang didominasi kebakaran permukiman, Riau lebih sering menghadapi karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Setiap musim kemarau, Riau hampir selalu menjadi sorotan karena kabut asap yang dihasilkan dari karhutla, bahkan seringkali asapnya sampai ke negara tetangga.

Penyebab Karhutla di Riau
Karhutla di Riau umumnya disebabkan oleh:

• Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar: Banyak pelaku membuka lahan perkebunan, terutama sawit, dengan cara membakar karena dianggap lebih murah dan cepat.
• Lahan Gambut yang Mudah Terbakar: Riau memiliki banyak lahan gambut yang sangat mudah terbakar dan sulit dipadamkan jika sudah terbakar.
• Cuaca Ekstrem dan Kekeringan: Musim kemarau yang panjang membuat lahan menjadi sangat kering dan mudah tersulut api.

Dampak Karhutla di Riau
Dampak karhutla di Riau sangat serius, antara lain:

• Kabut Asap: Asap tebal dari karhutla menyebabkan gangguan pernapasan, menurunkan kualitas udara, dan mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk sekolah dan transportasi.
• Kerusakan Ekosistem: Ribuan hektar hutan dan lahan gambut rusak, mengancam keanekaragaman hayati dan memperparah perubahan iklim.
• Kerugian Ekonomi: Sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata sangat terdampak akibat karhutla yang berulang setiap tahun.

Upaya Penanggulangan: Dari Jakarta hingga Riau

Jakarta: Perlu Edukasi dan Infrastruktur yang Lebih Baik
Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi risiko kebakaran, seperti memperbanyak pos pemadam kebakaran, melakukan sosialisasi ke masyarakat, dan memperbaiki infrastruktur listrik. Namun, upaya ini harus didukung oleh partisipasi aktif masyarakat, misalnya dengan tidak membakar sampah sembarangan dan memastikan instalasi listrik di rumah sudah sesuai standar.

Riau: Penegakan Hukum dan Moratorium Lahan Gambut
Di Riau, pemerintah pusat dan daerah telah menerapkan berbagai strategi untuk menanggulangi karhutla, seperti penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan, moratorium izin pembukaan lahan gambut, serta patroli rutin di daerah rawan kebakaran. Namun, tantangan di lapangan masih besar, terutama karena luasnya wilayah dan keterbatasan sumber daya.

sumber: kompastv - video, kompastv, mediaindonesia

Read More

Pendidikan Kesehatan Indonesia

Pendidikan Kesehatan Indonesia

   July 22, 2025       TAMAtop

---

prodi kesehatan

 

Pendidikan kesehatan di Indonesia sedang berada di persimpangan penting. Di satu sisi, kebutuhan akan tenaga kesehatan yang berkualitas semakin meningkat seiring dengan upaya pemerintah memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan kesehatan. Namun di sisi lain, masih banyak program studi (prodi) kesehatan yang hanya berakreditasi C, menimbulkan pertanyaan besar: mengapa hal ini terjadi, dan apa dampaknya bagi masa depan layanan kesehatan di Indonesia? 

Mengapa Masih Banyak Prodi Kesehatan Berada di Level Akreditasi-C?
Akreditasi merupakan tolok ukur kualitas sebuah program studi di perguruan tinggi. Di Indonesia, akreditasi dibagi menjadi tiga tingkatan: A (unggul), B (baik), dan C (cukup). Sayangnya, menurut laporan Kompas, masih banyak prodi kesehatan yang hanya berakreditasi C. Data terbaru menunjukkan, dari puluhan institusi pendidikan kesehatan, hanya 16 yang berakreditasi A, sementara 23 prodi masih berada di level C.

Penyebab Prodi Kesehatan Berakreditasi-C
Beberapa faktor yang menyebabkan banyak prodi kesehatan hanya berakreditasi C antara lain Keterbatasan Sumber Daya dan fasilitas, Kualifikasi Dosen, Kurangnya Inovasi Kurikulum serta Distribusi dan Akses sumber daya pendidikan. 


Dampak Akreditasi-C bagi Lulusan dan Layanan Kesehatan
Lulusan dari prodi berakreditasi C seringkali menghadapi tantangan dalam dunia kerja, seperti: Kesulitan Bersaing di Pasar Kerja, Keterbatasan Akses ke Pendidikan Lanjutan dan Kualitas Layanan Kesehatan.

Prodi Terpopuler di Indonesia
Setiap tahun, ribuan calon mahasiswa berlomba-lomba masuk ke prodi kesehatan. Namun, bagaimana posisi prodi kesehatan dibandingkan dengan bidang lain yang juga terpopuler di Indonesia?

Menurut Sindonews, lima bidang prodi terpopuler di Indonesia saat ini adalah bisnis, teknologi informasi, kesehatan, pendidikan, dan teknik. Prodi kesehatan tetap menjadi salah satu pilihan siswa, terutama karena: Tingginya Permintaan Tenaga Kesehatan, Jaminan Prospek Kerja dan Menjadi Peran Vital di Masyarakat.

Pendidikan kesehatan di Indonesia menghadapi tantangan besar, terutama terkait banyaknya prodi berakreditasi C. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar untuk melakukan transformasi, baik melalui peningkatan kualitas pendidikan, integrasi teknologi, maupun penguatan bidang administrasi rumah sakit. Prodi kesehatan tetap menjadi salah satu yang terpopuler, namun kualitas harus menjadi prioritas agar lulusan benar-benar siap menghadapi tantangan dunia kerja dan mampu memberikan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Dengan kolaborasi semua pihak dan pemanfaatan teknologi, masa depan pendidikan kesehatan Indonesia bisa menjadi lebih cerah dan inklusif.

sumber: kompas, sindonews, tribunnews

Read More

Angka Korupsi di BUMN

Angka Korupsi di BUMN

   July 21, 2025       TAMAtop

---

 

angka korupsi

Korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan sekadar cerita lama yang terus berulang, melainkan luka menganga yang terus membebani keuangan negara dan merugikan masyarakat luas. Korupsi di sejumlah perusahaan badan usaha milik negara terus membebani negara. Dari 16 perkara korupsi saja, periode2000-2024, pada untuk "perkara menonjol" dan jadi perhatian publik ternyata kerugian keuangan negara yang ditimbulkan mencapai Rp 83,3 triliun. 


Mengapa Korupsi BUMN Selalu Jadi Sorotan?
BUMN adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Mereka mengelola aset negara, menyediakan layanan publik, dan menjadi motor penggerak pembangunan. Namun, di balik peran strategis itu, BUMN juga kerap menjadi “ladang basah” bagi para pelaku korupsi. Mengapa? Karena besarnya dana yang dikelola, lemahnya pengawasan, dan seringnya intervensi politik membuat BUMN sangat rentan terhadap praktik korupsi .

Data dan Fakta
Beberapa kasus korupsi BUMN (ter)besar yang pernah terjadi di Indonesia, berdasarkan data dan pemberitaan terbaru  :

1. PT Timah: Kerugian Negara Rp 300 Triliun
Kasus korupsi di PT Timah menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Kerugian negara akibat korupsi ini mencapai Rp 29 triliun, namun jika dihitung dengan kerusakan ekologi dan ekonomi, total kerugian membengkak hingga Rp 300 triliun! Modusnya melibatkan manipulasi tata niaga timah, persekongkolan dengan pihak swasta, dan pengabaian terhadap kerusakan lingkungan.

2. PT Pertamina: Skandal Minyak Mentah, Kerugian Rp 193,7 Triliun
Kasus korupsi di Pertamina terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang diperkirakan merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun. Modus yang digunakan antara lain manipulasi produksi, mark-up harga, dan pengaturan tender yang tidak transparan.

3. PT Asabri: Manipulasi Investasi, Kerugian Rp 22,7 Triliun
PT Asabri, perusahaan asuransi milik negara untuk TNI/Polri, terjerat kasus korupsi yang merugikan negara Rp 22,7 triliun. Modusnya adalah manipulasi transaksi saham dan reksa dana, di mana dana pensiunan prajurit dan polisi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oknum pejabat.

4. PT Jiwasraya: Investasi Bodong, Kerugian Rp 16,8 Triliun
Kasus Jiwasraya menjadi sorotan karena menyangkut nasib jutaan nasabah. Kerugian negara mencapai Rp 16,8 triliun akibat investasi bodong dan pengelolaan dana yang tidak transparan.

5. Garuda Indonesia: Pengadaan Pesawat, Kerugian Rp 9,37 Triliun
Garuda Indonesia juga tak luput dari skandal korupsi. Kerugian negara sekitar Rp 9,37 triliun akibat pengadaan pesawat yang tidak sesuai kebutuhan dan penuh rekayasa.

Bagaimana Korupsi BUMN Terjadi?
Korupsi di BUMN umumnya terjadi melalui beberapa pola dan modus operandi yang berulang :

Manipulasi Pengadaan: Tender proyek atau pengadaan barang/jasa sering kali diatur sedemikian rupa agar dimenangkan oleh pihak tertentu, biasanya dengan imbalan suap atau komisi.
Transaksi Fiktif: Membuat transaksi palsu untuk mengalirkan dana ke kantong pribadi atau kelompok tertentu.
Mark-up Harga: Harga barang atau jasa yang dibeli BUMN dinaikkan jauh di atas harga pasar, selisihnya masuk ke oknum pejabat.
Penyalahgunaan Wewenang: Pejabat BUMN menggunakan jabatannya untuk mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya.
Kolusi dengan Pihak Swasta: Oknum BUMN bekerja sama dengan pengusaha untuk membagi keuntungan secara ilegal.

Siapa yang Paling Dirugikan?

Dampak korupsi BUMN sangat luas dan merugikan banyak pihak  :

1. Kerugian Keuangan Negara
Dari 16 kasus korupsi BUMN terbesar antara 2000-2024, total kerugian negara mencapai Rp 83,3 triliun. Angka ini setara dengan hampir 15% dari total penyertaan modal negara ke BUMN selama 2005-2021 .

2. Penurunan Kinerja dan Daya Saing
Korupsi membuat BUMN tidak efisien, menurunkan daya saing, dan menghambat kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional. Akibatnya, BUMN sulit bersaing di pasar global dan sering menjadi beban negara.

3. Dampak Langsung ke Masyarakat
Kasus Jiwasraya dan Asabri, misalnya, membuat jutaan nasabah kehilangan haknya. Polis asuransi tidak bisa dicairkan, dana pensiun terancam hilang, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara pun menurun .

4. Kerusakan Lingkungan
Kasus PT Timah tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah .

Korupsi BUMN adalah masalah terbesar yang harus menjadi perhatian kita semua. Kerugian yang ditimbulkan bukan hanya angka di atas kertas, tapi nyata dirasakan oleh masyarakat, lingkungan, dan masa depan bangsa. "Managemen Pengelolaan" yang bebas kepentingan serta pengawasan dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan bisa bersama-sama mendorong perubahan. Jangan biarkan BUMN, yang seharusnya menjadi kebanggaan negara, justru menjadi sumber luka dan kerugian terbesar bagi Indonesia.

sumber: kompas, tempo

Read More