Putusan MK tentang Sengketa Hasil Pemilu

Putusan MK tentang Sengketa Hasil Pemilu

   March 29, 2024       TAMAtop

---

 

Putusan MK

Mahkamah Konstitusi (disingkat MK) menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Jenis-jenis putusan MK terkait dengan PHPU, sesuai Pasal 77 UU MK yaitu:

1. Permohonan tidak dapat diterima jika pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat.
2. Permohonan dikabulkan jika permohonan beralasan dengan menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.
3. Permohonan ditolak jika permohonan tidak beralasan.
4. Menambahkan amar selain yang ditentukan di atas, apabila dipandang perlu.

sumber: hukumonline

Read More

Sengketa Pemilu 2024 di MK

Sengketa Pemilu 2024 di MK

   March 25, 2024       TAMAtop

---

 

Sengketa di MK

Per Sabtu (23 Maret) pukul 22.05 WIB tercatat sebanyak dua daftar perkara presiden dan wakil presiden, 206 perkara DPR/DPRD, dan 8 perkara DPD.

Gugatan capres-cawapres : Timnas capres-cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendaftarkan permohonan pada Kamis (21/3) pukul 00.58 WIB. Permohonan terdaftar dengan nomor:01-01/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024.  TPN capres-cawapres nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendaftarkan permohonan pada Sabtu (23/3) pukul 16.53 WIB. Permohonan terdaftar dengan nomor:02-03/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024.

Gugatan partai politik : Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Garuda, Perindo, Hanura dan PPP mengajukan sengketa Pemilu 2024 ke MK menjelang tenggat waktu pendaftaran.

sumber berita : cnnindonesia

Read More

Mengukur Dampak Film "Dirty Vote" Saat Ini

Mengukur Dampak Film "Dirty Vote" Saat Ini

   March 18, 2024       TAMAtop

---

 

Mengukur Dampak

Film dokumenter "Dirty Vote" telah memainkan peran penting dalam memicu diskusi politik di Indonesia menjelang pemilihan umum. Dokumenter ini menyelidiki dugaan kecurangan yang terjadi selama pemilu, sehingga menjadi topik hangat dalam berbagai percakapan publik dan media.

Mengapa Film Ini Penting untuk Edukasi Pemilih:

"Dirty Vote" bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pemilih Indonesia tentang kemungkinan adanya manipulasi dan kecurangan dalam pemilu. Dengan informasi yang mendalam dan investigasi yang serius, film ini mendorong masyarakat untuk lebih waspada dan kritis terhadap kejujuran dalam proses pemilihan. Ini menunjukkan bagaimana film bisa menjadi alat pendidikan yang efektif dalam bidang politik dan sosial.

Reaksi dari Berbagai Pihak:

Reaksi terhadap film ini bervariasi tergantung pada pandangan politik masing-masing. Menurut laporan media, beberapa tim kampanye merespons dengan mendukung atau mengkritik isi dari "Dirty Vote." Film ini juga digunakan oleh politisi untuk menyampaikan pendapat mereka mengenai keadilan dan transparansi dalam pemilu.

Kontroversi Penayangan Film:

Beberapa media, seperti Tempo dan CNN Indonesia, melaporkan bahwa penayangan "Dirty Vote" pada masa tenang pemilu telah menjadi kontroversi. Hal ini karena ada kekhawatiran bahwa film tersebut dapat memengaruhi cara pandang masyarakat. Waktu tayang yang sensitif ini menimbulkan pertanyaan tentang etika dan aturan di media selama waktu penting ini.

Peran Film dalam Demokrasi:

"Dirty Vote" menunjukkan betapa kuatnya pengaruh film dan media terhadap demokrasi. Film memiliki kemampuan besar untuk membentuk opini masyarakat, terutama di era digital saat ini, di mana informasi cepat menyebar. Dalam konteks ini, film bukan hanya alat hiburan tetapi juga tempat untuk melakukan debat publik dan refleksi tentang nilai-nilai demokrasi.

Dampak Film "Dirty Vote" Saat Ini:

Menilai dampak film "Dirty Vote" terhadap pemilu saat ini sangat tidak mudah. Film ini telah mengundang perdebatan hangat dan berpotensi meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Adalah penting untuk merespons film ini dengan bijak. Beberapa indikator yang dapat dilihat adalah:

1. Meningkatnya Diskusi Kecurangan Pemilu: Film ini telah memicu percakapan di media sosial dan media massa tentang kecurangan pemilu.
2. Peningkatan Perhatian pada Proses Pemilu: Masyarakat menjadi lebih peduli dan sadar akan proses pemilu setelah menonton film ini.
3. Tekanan terhadap Lembaga Pemilu: "Dirty Vote" telah mendorong lembaga pemilu untuk lebih transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan pemilu.

Read More

Ramadhan Pasca Pemilu 2024

Ramadhan Pasca Pemilu 2024

   March 15, 2024       TAMAtop

---

 

Ramadhan Pemilu

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi:
Elite politik, baik pihak pemenang atau kalah, sebaiknya bermuhasabah sejenak di bulan Ramadhan, setelah lelah bertarung dalam Pemilu

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti:
Dalam hadits disebutkan bahwa agar puasa seseorang sempurna dan diterima oleh Allah hendaknya dia menghindari perkataan yang memecah belah, menggunjing, dan kotor

sumber berita: antaranews, gambar

Read More

Hak Angket DPR 2024

Hak Angket DPR 2024

   March 06, 2024       TAMAtop

---

 

Hak Angket di DPR

Bisnis, 6 Maret 2024, PDIP Loyo, Nasib Hak Angket Gembos di Tengah Jalan
Rapat Paripurna DPR yang membahas hak angket kemarin kurang gereget karena PDIP tampak 'loyo'. Bahkan, ada 4 fraksi yang memilih bungkam di tengah rapat.

Merdeka, 6 Maret 2024, PPP dan NasDem Kompak Tak Serukan Hak Angket Saat Rapat Paripurna
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai NasDem, kompak tak menyuarakan hak angket saat rapat paripurna masa sidang ke-13 masa persidangan IV tahun 2023-2024. PDI Perjuangan, PKB dan PKS melakukan interupsi dan menyerukan adanya hak angket untuk mengusut adanya kecurangan Pemilu 2024.

Tempo, 5 Maret 2024, NasDem Kumpulkan Tanda Tangan Anggota DPR untuk Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024
Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari mengatakan partainya sedang mengumpulkan tanda tangan seluruh anggota fraksi NasDem untuk menggulirkan hak angket. Hal tersebut, kata Taufik, merupakan bentuk dukungan NasDem untuk mengusut berbagai dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2024.

sumber:
bisnis
merdeka
tempo

Read More