19 October 2026

Kenapa Supporter Sepakbola Suka Rusuh?


 

bol
rusuh di lapangan

Sepak bola Indonesia saat ini sedang menatap mimpi paling megahnya: menembus panggung Piala Dunia. Optimisme ini ditiupkan kencang oleh pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, yang menyatakan bahwa kelolosan ke Piala Dunia akan menjadi momen magis yang mampu "mengubah segalanya". Herdman percaya bahwa pencapaian makro tersebut akan memicu pergeseran pola pikir, memaksa klub dan liga domestik bertransformasi menjadi lebih kuat, profesional, dan bersih dari penyakit-penyakit lama yang selama ini menggerogoti sepak bola nasional. Namun, apakah lompatan prestasi di tingkat tim nasional otomatis menjadi tongkat sihir yang bisa menyembuhkan borok struktural sepak bola domestik? Jika premis optimistis Herdman tersebut diuji dengan realitas empiris di tingkat kompetisi lokal, kita justru akan menemukan sebuah paradoks besar yang membantah asumsi utopis tersebut. Kasus juara bertahan Persib Bandung adalah contoh paling telanjang.

Jika prestasi dan status juara dianggap sebagai indikator utama perubahan menuju tata kelola yang profesional, Persib Bandung seharusnya sudah menjadi kiblat percontohan utama. Maung Bandung menorehkan prestasi mentereng dengan menjuarai kompetisi teratas Super League tiga musim berturut-turut (2023/2024 hingga 2025/2026). Namun, gelimang trofi domestik ini ternyata gagal mengubah isi perut pengelolaan internal klub. Kritik pedas dari gelandang internasional mereka, Thom Haye, membongkar realitas bahwa prestasi mentereng sama sekali tidak berbanding lurus dengan perbaikan fasilitas. Di tengah padatnya jadwal kompetisi domestik dan Asia (ACL 2), para pemain dipaksa bertanding tanpa dukungan medis dan sarana pemulihan fisik (recovery) yang layak dari klub. Ironisme kian pekat ketika bintang sekelas Haye lebih memilih menumpang latihan pemulihan di tempat pribadi rekan setimnya, Marc Klok, karena fasilitas klub sendiri diabaikan.

Di sinilah letak rantai sebab-akibat dari pembiaran anarkisme suporter di Indonesia. Ketika hak dasar berupa sarana kerja dan tempat latihan pemain utama saja tidak sempat dan tidak sudi diperhatikan oleh manajemen klub, maka secara otomatis tidak akan pernah ada ruang perhatian, curahan anggaran, apalagi komitmen nyata dari pihak klub untuk membenahi perilakunya para penonton. Akibat adanya pengabaian sistemik bertingkat ini, Bobotoh—basis suporter raksasa yang telah dimanjakan oleh rentetan gelar juara—dibiarkan tumbuh subur di tribun tanpa sentuhan edukasi budaya menonton yang sehat. Dampaknya, mereka tetap saja terlibat dalam tindakan destruktif, seperti aksi pitch invasion (invasi lapangan) dan pengeroyokan petugas keamanan (steward) setelah laga melawan Persija Jakarta pada September 2024 lalu. Ketiadaan atensi manajemen dalam merekayasa perilaku suporter membuktikan bahwa selama industri dalam internal klub dikelola secara abai, status "juara tiga kali" sekalipun tidak akan pernah bisa membuat penonton senang dalam artian yang aman, apalagi mendewasakan tribun stadion.

Ketidakmampuan prestasi dalam mendewasakan perilaku penonton ini menjadi batu ujian yang sangat keras bagi argumen John Herdman. Pandangan Herdman yang melihat sepak bola dari "kacamata atas" (top-down) cenderung menutup mata bahwa akar masalah sepak bola Indonesia bersifat kultural dan sistemik dari bawah. Insiden kericuhan terbaru dalam laga Persita Tangerang melawan Persija Jakarta di Banten International Stadium (BIS) pada Sabtu, 17 Oktober 2026, mempertegas hal tersebut. Laga yang berakhir dengan kemenangan dramatis Persita 3-2 harus dinodai oleh aksi saling serang antarsuporter saat jeda babak pertama yang menyebabkan sepak mula babak kedua tertunda 30 menit dan melukai belasan penonton. Pihak manajemen klub pun lagi-lagi hanya bisa mengeluarkan rilis simpati standar dan imbauan klise agar suporter tidak mudah terpancing provokasi.

Realitas di lapangan ini sejalan dengan temuan empiris Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyatakan bahwa kerusuhan suporter masih bertengger sebagai masalah nomor satu di sepak bola nasional. Sebanyak 74 persen masyarakat sepakat bahwa kebrutalan penonton adalah concern utama, jauh di atas isu mafia skor dan kesejahteraan pemain. LSI membedah bahwa 36,3 persen tindakan anarkis dipicu oleh provokasi antarpenggemar, 17 persen karena penonton tidak tahu aturan, dan 12 persen akibat kekecewaan terhadap wasit. Masalah-masalah psikologi massa yang mengakar ini tidak akan selesai hanya karena tim nasional berhasil menginjakkan kaki di Piala Dunia.

Agresivitas penonton di Indonesia, baik di dunia digital sebagai netizen yang kerap membanjiri kolom komentar internasional maupun di lapangan sebagai suporter yang anarkis, pada dasarnya adalah dua sisi dari koin yang sama. Keduanya digerakkan oleh bahan bakar psikologis yang serupa: anonimitas kelompok dan kebutuhan katarsis emosional yang destruktif. Ketika ruang digital longgar dari moderasi hukum, mereka menjelma menjadi netizen yang agresif; ketika pintu stadion longgar dari barikade keamanan dan pengawasan, mereka menjelma menjadi suporter yang anarkis. Namun, transformasi perilaku ini mustahil terjadi jika entitas yang bertanggung jawab langsung—yaitu pihak klub—memilih abai. Bagaimana kita bisa menuntut penonton bersikap tertib dan menaati aturan di tribun, jika manajemen klub juara bertahan sekalipun belum mampu menyediakan fasilitas pemulihan pemain yang layak dan memaksa bintangnya menumpang di fasilitas pribadi? Industri sepak bola kita terjebak dalam kapitalisasi kuantitas laga domestik demi nilai komersial, tetapi menutup mata pada esensi keselamatan manusia dan hak profesionalisme dasar pemain.

Pada akhirnya, argumen John Herdman bahwa lolos ke Piala Dunia akan mengubah segalanya harus dibaca sebagai sebuah harapan normatif, bukan sebuah kepastian hukum sebab-akibat yang nyata. Fakta empiris dari potret Persib Bandung memperlihatkan bahwa mahkota juara dan kilau prestasi hanyalah kosmetik luar yang gagal menyembuhkan penyakit dalam sepak bola kita. Transformasi sepak bola sejati tidak akan pernah terwujud selama institusi klub menempatkan pembenahan fasilitas pemain dan edukasi perilaku suporter di luar daftar prioritas mereka. Perubahan harus dipaksa dari akar rumput: potong anonimitas suporter di tribun lewat penegakan hukum individu yang ketat (by name, by address), dan tuntut profesionalisme mutlak dari manajemen klub. Tanpa pembenahan fundamental ini, Piala Dunia hanya akan menjadi panggung megah yang menyembunyikan kerapuhan struktural dan bara api yang siap meledak kapan saja di kompetisi domestik kita.

sumber bacaan: jawapos, viva, bolasport, voa-indonesia

18 October 2026

Membaca Rapor Dua Tahun Melalui Hasil Survei


 

pre
hasil survei

Dua tahun menjelang masa genap pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dihadapkan pada tumpukan catatan kritis. Evaluasi publik dan kalangan ahli yang dirilis sepanjang Oktober 2026 memperlihatkan kecenderungan serupa: ketidakpuasan yang meluas atas kinerja kabinet mulai berimbas langsung pada daya tawar politik sang petahana.
 
Catatan kritis itu salah satunya datang dari riset bersama Kabinet Bayangan dan Center of Economic and Law Studies (Celios). Dalam survei evaluasi dua tahun pemerintahan yang menguji persepsi kelompok ahli dan masyarakat umum tersebut, performa duet Prabowo-Gibran gagal menembus angka psikologis 5 dari skala 10.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, memaparkan potret penilaian yang kontras. Di kalangan ahli, Prabowo hanya mendapatkan skor 2,8, sementara Gibran terpuruk di angka 2,2. Penilaian dari masyarakat umum sedikit lebih longgar, meski tetap berada di zona rendah: skor 4,6 untuk Prabowo dan 4,9 untuk Gibran.

"Jadi keduanya sama-sama skornya sebenarnya di bawah angka 5," kata Bhima dalam pemaparan daring pada Minggu, 11 Oktober lalu. Remuknya angka penilaian ini berbanding lurus dengan persepsi 71 persen dari 129 responden ahli yang menilai kapasitas kepemimpinan mantan Danjen Kopassus itu tidak lagi memadai untuk menakhodai pemerintahan.

Di tengah gempuran persepsi minor terhadap kinerjanya, figur Prabowo sebagai personifikasi kekuasaan rupanya masih membekas kuat di benak pemilih bawah. Parameter Politik Indonesia (PPI) merekam fenomena ini melalui survei tatap muka pada 26 September hingga 6 Oktober 2026. Dalam simulasi pertanyaan terbuka (top of mind), nama Prabowo paling spontan diucapkan oleh responden.

Ketua Umum Partai Gerindra itu bertengger di posisi puncak dengan elektabilitas 31,6 persen—unggul 20,2 poin dari kompetitor terdekatnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang meraih 11,4 persen. Sementara posisi tiga besar digenapi oleh Anies Baswedan dengan 10,1 persen.

"Ini adalah elektabilitas presiden secara terbuka. Responden diminta untuk menjawab secara spontan," ujar Direktur Eksekutif PPI, Adi Prayitno, dalam rilis virtual pada Minggu, 18 Oktober 2026. Angka tersebut seolah memberi napas lega bagi kubu istana, bahwa magnet personal sang presiden belum sepenuhnya pudar.

Namun, kenyamanan di atas kertas itu segera buyar begitu lembar pilihan dipersempit. Peta politik bergeser drastis ketika lembaga survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menyodorkan simulasi semi-terbuka berisi daftar 24 nama tokoh potensial kepada responden.

Survei nasional yang digelar pada 1–10 Oktober 2026 itu merekam lonjakan elektoral Dedi Mulyadi. Mantan Bupati Purwakarta yang kini menakhodai Jawa Barat itu melesat ke urutan pertama dengan dukungan 35,5 persen. Sebaliknya, posisi Prabowo melorot ke peringkat ketiga dengan raihan ringkih, hanya 9,8 persen—terseret di bawah Anies Baswedan yang mengantongi 10,3 persen.

Direktur Executif SMRC, Deni Irvani, menyebut temuan ini sebagai alarm bagi kekuatan elektoral sang petahana. Dalam simulasi semi-terbuka ini, posisi papan tengah yang dihuni Anies, Prabowo, dan Gibran (8,4 persen) sebenarnya berada dalam jarak yang sangat rapat alias berimbang. Namun, yang menjadi catatan tebal adalah selisih mereka yang terpaut hingga 25 persen di bawah dominasi Dedi Mulyadi.

Dua tahun berjalan, pemerintahan Prabowo-Gibran kini tak hanya bertaruh dengan waktu untuk memulihkan persepsi publik atas kinerja ekonomi dan tata kelola negara. Mereka kini harus berhitung ulang dengan kalkulasi politik baru: ketika pesona petahana mulai jamak diimbangi oleh kejenuhan pasar pemilih.

sumber bacaan: suara, detik, tempo

17 October 2026

Kalahkan Ritel Modern Tanpa Iklan, Ini Rahasia Warung Madura Kebal Krisis


 

war
gaya display sebuah warung madura

Keberadaan warung Madura kini seolah tak lekang oleh waktu. Di hampir setiap sudut kota, terutama di kawasan Jabodetabek, toko kelontong ini sangat mudah ditemui. Dengan jam operasional 24 jam nonstop, warung Madura sukses menjadi andalan bagi masyarakat yang membutuhkan barang konsumsi secara mendadak atau dalam porsi eceran kecil.

Selain fleksibilitas waktu, daya tarik utamanya terletak pada harga yang relatif murah dibandingkan toko sejenis atau minimarket modern. Strategi ini dijalankan dengan mengambil margin keuntungan yang tipis, namun mengandalkan volume penjualan yang tinggi untuk menghasilkan profit yang signifikan. Bagi pelaku usaha, fenomena ini membuka peluang bisnis yang menjanjikan dengan potensi keuntungan besar, meski menuntut komitmen tinggi untuk menjaga warung sepanjang hari. Modal awal yang dibutuhkan pun terbilang terjangkau untuk skala ritel, yaitu berkisar antara Rp13 juta hingga Rp20 juta yang dialokasikan untuk pembelian alat dan stok barang perdana.

Dilihat dari kacamata makro, eksistensi warung Madura bukan sekadar pemenuh kebutuhan harian, melainkan telah bertransformasi menjadi simpul penting ekonomi mikro. Kehadirannya sangat krusial bagi masyarakat urban, pekerja informal, dan para perantau. Pengamat ekonomi sekaligus Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman, menilai fenomena ini sebagai bentuk adaptasi cerdas UMKM di tengah pasar ritel yang kompetitif dan tekanan daya beli masyarakat.

Secara ekonomi, warung Madura berhasil mengisi celuk pasar (market niche) yang tidak terjangkau oleh ritel modern, seperti transaksi bernilai kecil dan pembelian spontan. Rizal menambahkan bahwa daya tahan bisnis ini bertumpu pada efisiensi biaya operasional yang maksimal. "Mereka mampu menekan pengeluaran karena skala usahanya kecil, memanfaatkan tenaga kerja berbasis keluarga yang terbatas, serta memiliki rantai pasok yang sangat fleksibel," ujarnya. Dengan demikian, warung Madura tidak hanya berperan sebagai pesaing, tetapi juga pelengkap struktur pasar ritel yang tersegmentasi.

Kendati memiliki daya tahan ekonomi yang kuat, perkembangan pesat usaha ini juga memicu tantangan baru di lapangan, terutama terkait kejenuhan pasar dan potensi gesekan antar-pedagang. Merespons hal tersebut, langkah preventif mulai diambil oleh komunitas pedagang itu sendiri. Salah satunya adalah Paguyuban Keluarga Madura Yogyakarta (KMY) yang resmi memberlakukan aturan jarak minimal 300 meter untuk setiap warung kelontong Madura baru yang akan dibuka di wilayah Yogyakarta.

Ketua Kelontong KMY, Subur Adi Cahyono, menjelaskan bahwa kebijakan ini lahir dari diskusi bersama para pemilik usaha demi mencegah perselisihan akibat persaingan yang tidak sehat. Aturan zonasi ini hanya mengikat warung-warung baru yang berdiri setelah kesepakatan dibuat, sementara warung yang sudah beroperasi sebelumnya tetap berjalan seperti biasa. Melalui pembatasan jarak ini, paguyuban berharap dapat menjaga keharmonisan hubungan antarpemilik warung, memberikan kesempatan bagi pedagang lokal lain untuk tumbuh, serta menghindari adanya dominasi usaha sepihak di tengah masyarakat.

sumber bacaan: cnbc-indonesia, kontan, bsinews

16 October 2026

Stres Publik: Antre BBM Meluas di Sebelas Provinsi


 

bbm
stres antre bbm

Ruang gerak para pengendara di sebelas provinsi mendadak macet. Sejak medio Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga satu kilometer di pelataran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Berdasarkan hasil pemantauan resmi Ombudsman Republik Indonesia yang disampaikan pada 13 Oktober 2026, di Sumatera Barat saja, warga terpaksa membuang waktu produktif mereka hingga tiga jam hanya demi mengisi tangki bahan bakar.

Potret buram ini memantik radar Ombudsman. Sebagaimana disampaikan oleh Anggota Ombudsman RI, Abdul Ghoffar, terdapat indikasi kuat adanya masalah serius pada urusan hilir logistik dan ketidaksesuaian kuota daerah. Lembaga pengawas pelayanan publik ini mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk membongkar ulang cetak biru distribusi energi mereka. "Ukuran pelayanan itu bukan sekadar stok aman di tangki penyimpanan, melainkan kemudahan publik mendapatkannya tanpa harus mengantre berjam-jam," tegas Abdul Ghoffar dalam keterangan persnya.

Di Bali, urusan ini sempat membuat denyut nadi ekonomi lumpuh. Pada 13 Oktober 2026, SPBU di Denpasar, Badung, hingga Tabanan dilaporkan kehabisan pasokan Pertalite dan Pertamax, yang berimbas pada merananya para pengemudi ojek daring (1:18). Pihak manajemen Pertamina Patra Niaga kemudian menyodorkan apologi: kapal tanker terlambat bersandar 12 jam di Terminal BBM Manggis dan Sanggaran akibat kendala teknis jangkar dan cuaca buruk.

Namun, argumen korporasi pelat merah itu mentah di mata pegiat energi. Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) meragukan keterlambatan yang hanya setengah hari bisa membuat pasokan se-provinsi Bali dan separuh Jawa Timur jebol seketika. Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, menduga ketahanan stok harian Pertamina sebenarnya sudah kurus kering di bawah batas aman—yaitu di bawah tujuh hari—sebelum insiden kapal itu terjadi. Menurut analisis CERI, ada problem akut dalam perencanaan pengadaan dan tata kelola vendor yang coba ditutupi.

Kritik tak kalah pedas datang dari Organisasi Angkutan Darat (Organda). Bagi mereka, dalih "kendala distribusi" sudah menjadi kaset rusak yang diputar saban tahun oleh Pertamina. Sekretaris Jenderal DPP Organda, Kurnia Lesani Adnan, menunjuk hidung Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 sebagai biang kerok hukum yang teramat longgar. Menurut Organda, kesenjangan harga yang kelewat lebar antara BBM subsidi dan nonsubsidi mengundang para pemburu rente menyimpangkan kuota di lapangan. Sebagai solusi konkret, Organda menawarkan resep radikal: kunci subsidi hanya untuk angkutan umum yang memiliki izin aktif.

Di ujung rantai masalah, rakyat yang menanggung beban psikologisnya. Dian Agustina, Pengamat Politik dari Pusat Studi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan Universitas Nasional (PSLHPB UNAS), menilai krisis bensin ini adalah diagnosis konkret atas kelelahan publik merespons kebijakan negara yang acap kali bersolek lewat pencitraan, namun gagap memenuhi kebutuhan dasar.

Kelelahan sosial itu terekam jelas dalam angka pada survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan. Sebanyak 75 persen dari seribuan responden dalam survei tersebut mengaku stres berat akibat terhimpit di antara harga bahan pokok yang melambung tinggi, kepulan asap kebakaran hutan di Sumatra-Kalimantan, dan tangki kendaraan yang kosong akibat hilangnya pasokan BBM di jalanan.

sumber bacaan: kontan, metrotv, suara-surabaya, kontan, kompas, kedai-pena

15 October 2026

Oktober 2026: Antara Awal Hujan dan Kekeringan


 

ker
hujan di oktober

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap dinamika cuaca yang kontras di Indonesia selama Dasarian I Oktober 2026. Di satu sisi, sebagian kecil wilayah mulai memasuki musim hujan. Namun di sisi lain, mayoritas wilayah Indonesia justru menghadapi ancaman kekeringan ekstrem akibat fenomena iklim global.

Awal Musim Hujan yang Belum Merata
Berdasarkan analisis Perkembangan Musim Dasarian I Oktober 2026, baru sekitar 7,6 persen wilayah Indonesia (53 dari 699 Zona Musim/ZOM) yang telah resmi memasuki musim hujan. Wilayah yang sudah mulai diguyur hujan ini meliputi sebagian besar Aceh dan Sumatera Utara, serta sebagian kecil Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Riau.

Secara umum, curah hujan di Indonesia pada awal Oktober ini masih sangat bervariasi dengan dominasi kriteria Rendah sebesar 83,85 persen, diikuti kriteria Menengah 14,42 persen, dan kriteria Tinggi yang hanya mencapai 1,73 persen. Sifat hujan pun mayoritas berada pada kategori Bawah Normal (87,72 persen). Meskipun curah hujan nasional rendah, BMKG tetap mengeluarkan Peringatan Dini Curah Hujan Tinggi untuk Dasarian II Oktober 2026. Status Siaga dan Waspada diberlakukan untuk beberapa kabupaten/kota di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Dampak El Nino Intensitas Sangat Kuat
Lambatnya kedatangan musim hujan ini dipengaruhi oleh kondisi atmosfer global. Hasil monitoring BMKG menunjukkan indeks Indian Ocean Dipole (IOD) dasarian berada di angka +0,0703. Sementara itu, nilai anomali suhu muka laut (Sea Surface Temperature/SST) di region Nino3.4 mencapai +3,33 dengan indeks ENSO tiga bulanan (Agustus-September-Oktober) sebesar +3,08. Angka ini mengonfirmasi terjadinya fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat yang menekan pertumbuhan awan hujan.

Peringatan Dini Kekeringan Masif
Akibat El Nino yang kuat, BMKG merilis peringatan dini kekeringan meteorologis yang berlaku sepanjang Dasarian II Oktober (11–20 Oktober 2026). Wilayah yang masuk dalam status peringatan terbagi menjadi tiga kategori:

  1. Kategori AWAS (Risiko Tertinggi): Mencakup seluruh wilayah Provinsi DI Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Status ini juga berlaku di beberapa wilayah Bali, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Papua Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan.
  2. Kategori SIAGA: Meliputi beberapa wilayah di Bali, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua Selatan.
  3. Kategori WASPADA: Menimpa beberapa wilayah di Bali, Jawa Tengah, NTB, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

Menghadapi situasi ini, BMKG mengimbau masyarakat di wilayah yang masih mengalami kemarau untuk menghemat penggunaan air bersih, menghindari pembakaran lahan atau sampah, serta terus memantau pembaruan informasi cuaca secara berkala.

sumber bacaan: cnn-indonesia, bmkg, valid-news

Siapa Aktor di Balik Karhutla?


 

kar
laporan walhi

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) meluncurkan kajian terbaru bertajuk “Siapa di Balik Api?”, di Jakarta Rabu 14 Oktober 2026, untuk mengungkap aktor-aktor pengendali di balik kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kajian ini mengombinasikan analisis spasial berbasis data satelit berkadar kepercayaan di atas 80 persen dengan penelusuran mendalam terhadap struktur kepemilikan, kepengurusan, pemegang saham, hingga pemilik manfaat akhir (beneficial owner) perusahaan. Fokus utama riset ini tertuju pada 30 perusahaan dengan konsentrasi titik panas tertinggi sepanjang Januari–Agustus 2026, yang mencakup 15 perusahaan perkebunan kelapa sawit dan 15 pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Sepanjang Januari hingga September 2026, WALHI mencatat akumulasi 30.927 titik panas di seluruh Indonesia. Sebaran tertinggi berada di Kalimantan Barat dengan 9.529 titik, disusul Kalimantan Tengah sebanyak 7.141 titik. Menariknya, sekitar 50 persen dari total titik panas tersebut menumpuk di area kerja korporasi. Secara terperinci, ada 9.951 titik panas yang terdeteksi berada di dalam 561 areal sawit dan 293 konsesi PBPH.

Melalui temuan ini, WALHI menegaskan bahwa risiko karhutla berkaitan erat dengan struktur penguasaan lahan, jaringan korporasi, serta tata kelola sumber daya alam. Setidaknya, terdapat empat persoalan utama yang berhasil diidentifikasi:

  1. Pola Karhutla Berbasis Kelompok Usaha: WALHI menelusuri 93 perusahaan terindikasi karhutla yang saling terafiliasi dan menekankan pentingnya menarik tanggung jawab hukum hingga tingkat kelompok usaha (corporate group), bukan sekadar menindak perusahaan pemegang izin di tingkat tapak secara individual.
  2. Keterlibatan Modal Asing Lintas Negara: Terdeteksi sembilan korporasi dengan hotspot tinggi yang terhubung ke entitas di Singapura, Malaysia, Hong Kong, hingga wilayah tax haven seperti British Virgin Islands (BVI) dan Samoa. Struktur berlapis ini memicu kerentanan hukum karena menyulitkan pelacakan pemilik manfaat akhir.
  3. Koneksi dengan Lingkaran Elite Politik: Ditemukan indikasi keterkaitan antara tiga perusahaan pemilik konsesi berisiko tinggi dengan lima sosok yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.
  4. Konsentrasi Titik Panas di Kawasan PSN: Lonjakan titik panas juga terkonsentrasi di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pangan dan Energi di Merauke, yang areanya melibatkan sektor korporasi maupun wilayah yang langsung diampu oleh pemerintah.

Meskipun keberadaan titik panas ini tidak serta-merta menjadi bukti absolut bahwa korporasi melakukan pembakaran secara sengaja, WALHI mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum menjadikan data ini sebagai landasan kuat. Investigasi menyeluruh harus dilakukan guna menguji dugaan pelanggaran, membuka transparansi pemilik manfaat akhir, serta menuntut pertanggungjawaban penuh hingga ke level perusahaan induk demi keadilan lingkungan.

sumber bacaan: walhi, jempolindo, republika

14 October 2026

OTT BNPB: Emas dan Miliaran


 

bnp
operasi ott

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) wilayah Jabodetabek pada Selasa, 13 Oktober 2026. Operasi ini menjadi OTT ke-22 yang digelar lembaga antirasuah tersebut sepanjang tahun 2026. Pihak-pihak yang terjaring mencakup unsur internal dan eksternal lembaga, termasuk Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Rustian, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta beberapa pihak swasta.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa operasi senyap ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Anggaran proyek yang bermasalah tersebut disinyalir bersumber dari dana siap pakai untuk penanggulangan bencana.

"Ini masih akan kami dalami. Kegiatan penyelidikan ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, di antaranya yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan," kata Budi di Bantul, Yogyakarta, Selasa malam. Namun, KPK belum merinci titik penyelewengan maupun jenis komoditas pengadaan tersebut karena tim di lapangan masih mengumpulkan dan mendalami bukti-bukti yang ada.

Selain menangkap para terperiksa, tim KPK menyita barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp1,4 miliar serta sejumlah logam mulia. "Untuk logam mulia, beberapa dalam bentuk emas batangan dan sebagian lagi berupa tabungan emas. Jumlah pastinya masih diproses oleh tim," tambah Budi.

Menindaklanjuti penangkapan ini, pimpinan KPK langsung menjadwalkan gelar perkara (ekspose) pada Selasa malam untuk menetapkan status hukum ke-14 orang yang diamankan tersebut. "Malam ini dijadwalkan ekspose di tingkat pimpinan untuk menentukan status hukum dari peristiwa tertangkap tangan ini. Rincian kronologi dan konstruksi perkaranya akan kami sampaikan lebih lanjut," tutup Budi.

sumber bacaan: detik, cnn-indonesia, antara