09 April 2026

Kenapa Konsumsi Gula Turun tapi Impor Gula Trend Naik?


 

koN
konsumsi gula

Konsumsi gula di tingkat rumah tangga menunjukkan tren menurun, baik secara total maupun per kapita. Saat ini, konsumsi gula per kapita tercatat 5,15 kilogram per tahun. Produksi gula nasional pada 2025 mencapai 2,67 juta ton, naik dari 2,47 juta ton pada 2024. Kenaikan ini didorong oleh bertambahnya luas panen tebu menjadi 563 ribu hektare, dari 521 ribu hektare pada tahun sebelumnya.

Meski produksi membaik, Indonesia masih sangat bergantung pada gula impor (trend menaik) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sepanjang 2025, volume impor gula tercatat mencapai 3,93 juta ton, dengan salah satu pasokan terbesar berasal dari Brasil.

Hasil evaluasi (Kantor Pertanian) menunjukkan sebanyak 70 hingga 80 persen tebu Indonesia sudah tidak layak, sehingga perlu dilakukan bongkar ratun. Langkah ini sudah dilakukan pada 2025 dan akan dilanjutkan pada 2026 dan 2027.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman:
Kurang lebih 300.000 lebih dari 500.000 hektare itu tanaman lama, tidak mungkin produksinya bisa naik, sehingga petani tidak bisa untung. Langkah pemerintah adalah kita bantu bongkar ratun dan itu subsidi pemerintah, ratun 100.000 hektare per tahun, InsyaAllah 3 tahun selesai, itu langkah pemerintah. Sehingga kita lakukan bongkar ratun dan Bapak Presiden meminta kami untuk membantu petani-petani tebu Indonesia, kami langsung anggarkan Rp 1,7 triliun di 2025, kita lanjutkan di 2026


Dalam FAO Food Outlook Edisi November 2025: FAO memperkirakan produksi gula dunia pada 2026 sebesar 185,3 juta ton. Volume produksi itu naik 9,7 juta ton atau 5,5 persen dari produksi gula dunia pada 2025 yang sebanyak 175,5 juta ton. FAO memperkirakan produksi gula dunia pada 2026 meningkat cukup signifikan. FAO juga meramalkan produksi dan impor gula Indonesia pada 2026 bakal naik masing-masing menjadi 2,8 juta ton dan 5,4 juta ton.

sumber: mediaindonesiakumparankompaskompas-gulabps

08 April 2026

Indonesia Menghadapi Ketidakpastian Global


ket
ketidakpastian global

 

Presiden Prabowo mengakui bahwa negara menghadapi ketidakpastian akibat konflik di belahan dunia lain. Konflik dan peperangan yang saat ini terjadi, telah menyebabkan terjadinya goncangan stabilitas di berbagai negara.

Presiden Prabowo:
(taklimat di Istana, Jakarta pada 8 April 2026)
Tidak dapat dipungkiri kita telah mencapai tonggak-tonggak prestasi yang nyata, prestasi yang nyata. Alhamdulillah pemerintah kita, di mana Saudara-saudara adalah bagian dari pemerintah yang saya pimpin. Sudah satu setengah tahun, alhamdulillah kita dapat mengendalikan arah perkembangan, arah bernegara bangsa kita


Bulan lalu, Presiden RI Prabowo Subianto meminta masyarakat tetap tenang di tengah ketidakpastian geopolitik dunia. Presiden RI menyampaikan Indonesia masih kuat dan memiliki kemampuan, sehingga roda kehidupan pun tak berhenti.

Presiden Prabowo:
(sidang kabinet merah putih di Istana Negara, Jakarta, 13 Maret 2026)
Dunia penuh ketidakpastian, kita lihat bahwa krisis melanda banyak negara. Kita sikapi krisis ini, tapi ekonomi harus berjalan, rakyat harus tenang



sumber: kompascnn 

07 April 2026

WFH di Kampus : Kegiatan Digitalisasi


 

kam

Mendiktisaintek

  

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, meminta perguruan tinggi melakukan percepatan digitalisasi dalam kegiatan perkuliahan, termasuk untuk tugas mahasiswa. Brian sudah meminta kampus untuk membuat budaya kerja yang lebih efisien, termasuk dengan digitalisasi sejumlah aspek, seperti pendaftaran dan pemeriksaan transkrip dilakukan digital agar mobilitas mahasiswa lebih sederhana dan menjadi efisien.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto:
Kita juga meminta tugas-tugas begitu ya, itu sebisa mungkin digital sehingga, misalnya, tugas akhir yang dulu harus cetak lima itu bisa dikurangi


Kemendiktisaintek juga mengimbau soal pengaturan mata kuliah agar tenaga pendidikan dapat mengikuti ketentuan bekerja dari rumah (work from home/WFH) satu hari dalam sepekan. 

sumber: metrotvantara

05 April 2026

Skema Pendanaan (Baru) Koperasi Merah Putih


 

kop
dana koperasi merah putih

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026. Regulasi ini mengatur tata cara penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Desa untuk pembangunan fisik gerai, gudang, serta kelengkapan koperasi. Aturan ini menjadi turunan dari Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025. Instruksi tersebut mendorong percepatan pembangunan infrastruktur Koperasi Merah Putih di daerah.

Pemerintah menyiapkan skema pembiayaan melalui perbankan. Bank menyalurkan kredit untuk pembangunan koperasi dengan plafon maksimal Rp 3 miliar per unit. Skema kredit mencakup bunga sekitar 6 persen per tahun. Tenor pinjaman hingga 72 bulan. Masa tenggang pembayaran berkisar 6 hingga 12 bulan.

Aturan baru ini membuka ruang bagi pemerintah untuk mengambil alih pembayaran cicilan pembiayaan proyek melalui dana transfer ke daerah. Perubahan ini menggantikan ketentuan sebelumnya dalam PMK No 49 Tahun 2026, dengan fokus utama pada percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi desa/kelurahan merah putih (KKMP/KDMP). Artinya bahwa Pemerintah resmi mengubah skema pendanaan koperasi desa/kelurahan merah putih melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 15 Tahun 2026. 

Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono, menyampaikan bahwa setiap Kopdes Merah Putih mendapatkan dua unit kendaraan, yakni satu pikap dan satu truk. Dengan demikian, sekitar 6.000 unit kendaraan dari total rencana impor telah masuk ke Indonesia.

Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono:
Kemarin sudah disalurkan (cat: kendaraan) ke Koperasi-koperasi Merah Putih dan rasanya sudah cukup memadai dan bisa digunakan


sumber berita: kompaskontaninfopublik

04 April 2026

Karena Perang, Trump Rombak Kabinetnya?


 

ROm
presiden as

Presiden Donald Trump dilaporkan mempertimbangkan perombakan (reshuffle) kabinet secara luas di tengah meningkatnya tekanan politik akibat konflik dengan Iran. Langkah ini mencuat setelah pencopotan Jaksa Agung Pam Bondi pada pekan ini.

Sementara Jaksa Agung Pam Bondi memohon kepada Donald Trump agar tidak memecatnya, dalam konfrontasi yang menegangkan di Gedung Putih setelah Trump menuduhnya melakukan pelanggaran yang tak termaafkan. Dikabarkan bahwa Bondi menanggapi dengan memohon kepada Presiden untuk memberinya lebih banyak waktu dalam peran tersebut. Namun, Presiden mengatakan kepadanya bahwa dia dipecat dan pengumuman akan segera dibuat.

Menurut laporan Reuters, setidaknya lima sumber yang mengetahui diskusi di Gedung Putih mengungkapkan bahwa perombakan kabinet dipertimbangkan sebagai upaya reset bagi pemerintahan. Sejumlah sekutu politik menilai pidato televisi Trump pada 1 April 2026 lalu dimaksudkan untuk menunjukkan kendali atas situasi justru tidak efektif dan gagal meyakinkan publik. Hal ini memperkuat pandangan di lingkaran dalam pemerintahan bahwa perubahan strategi, termasuk komposisi pejabat, menjadi kebutuhan mendesak.

sumber:wartaekonomitempo

Pendapat Pengamat tentang WFH


 

adl
secara adil

Pemerintah perlu memastikan kesiapan sistem secara umum sebelum menerapkan kebijakan WFH. Beberapa pengamat memberikan komentarnya terhadap kebijakan WFH.

Ekonom Senior INDEF, Aviliani menilai kebijakan WFH hanya bersifat sementara dan tidak signifikan dalam menekan konsumsi energi. Kebijakan ini bisa berdampak pada kualitas layanan publik jika tidak disiapkan dengan baik. Pemerintah perlu memastikan kesiapan sistem sebelum menerapkan kebijakan tersebut. 

Kepala Laboratorium LAB 45, Jaleswari Pramodhawardani:
Ini bukan bicara soal informasi yang harus diterima masyarakat, tapi ini bicara soal kepercayaan. Jangan sampai rakyat itu merabah-rabah apa sebenarnya yang sedang terjadi. 

Komunikasi yang tidak terbuka (ataupun kurang jelas) justru dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di tengah masyarakat. Berpotensi menimbulkan masalah baru.

Sosiolog dari UMM, Prof. Vina Salviana Darvina Soedarwo: bahwa WFH di tengah tekanan energi saat ini bisa menjadi solusi semu. Hal ini disampaikan seperti dilansir dari Surabaya. Menurut Vina, tanpa dukungan langkah struktural seperti diversifikasi energi atau insentif bagi pekerja, WFH belum dapat dikatakan sebagai transformasi budaya kerja berkelanjutan. Walaupun masyarakat sudah beradaptasi dengan konsep rumah sebagai ruang kerja sejak pandemi. Namun, risiko baru timbul dari praktik di lapangan yang berpotensi menyimpang dari tujuan penghematan energi. Ia sangat mengkhawatirkan adanya pergeseran dari WFH menjadi Work From Anywhere (WFA). Misalnya, ASN memilih bekerja di kafe atau tempat publik lainnya, mereka tetap menggunakan kendaraan bermotor. Akibatnya, tujuan utama untuk mengurangi konsumsi bahan bakar menjadi tidak tercapai. WFH berpotensi memicu kecemburuan sosial. Kelompok pekerja lapangan tidak memiliki pilihan untuk bekerja dari rumah. 

sumber berita: kompastvumm

02 April 2026

Jamaah Umroh dan Haji 2026


jam
ditengah dinamika timur-tengah

Bulan lalu, tepatnya pada 3 Maret 2026, Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa keselamatan jemaah umroh menjadi prioritas utama pemerintah terhadap dinamika memanasnya kondisi di timur-tengah.

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak :
Kami memastikan negara hadir. Keselamatan jemaah adalah prioritas utama. Kami terus berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Luar Negeri dan seluruh pihak terkait untuk memastikan jemaah dapat kembali dengan aman. “Kami mengimbau calon jemaah umrah untuk menunda keberangkatan sementara waktu. Langkah ini diambil semata-mata demi keselamatan dan perlindungan jemaah

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi menetapkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi sebesar Rp54.193.806 per jamaah. Angka tersebut merupakan bagian dari total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 sebesar Rp87.409.366

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak:
Alhamdulillah, sampai hari ini tidak ada kendala dalam persiapan. Insyaallah, keberangkatan pertama jamaah haji Indonesia akan dimulai pada 22 April 2026. Kita berharap eskalasi konflik dapat menurun, sehingga pelaksanaan haji bisa berlangsung dengan aman. Haji harus menjadi instrumen untuk menghadirkan perdamaian dan keselamatan bagi seluruh umat manusia (29 Maret 2026)

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf:
Prinsip utama dalam penyusunan (beberapa) skenario ini adalah menjaga keselamatan dan keamanan jemaah haji sebagai perintah tertinggi

sumber berita: haji , metrotvnu