Perpres Ojol: Babak Baru Perlindungan atau Kemitraan Semu?

Perpres Ojol: Babak Baru Perlindungan atau Kemitraan Semu?

   October 08, 2026       TAMAtop

---

 

pengemudi ojol

Ikhtiar panjang para pengemudi ojek online (ojol) untuk mendapatkan payung hukum akhirnya menemui titik terang. Kamis, 8 Oktober lalu, bertempat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pemerintah bersama DPR resmi menggelar karpet merah bagi lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. Regulasi anyar ini digadang-gadang menjadi benteng baru yang mengatur karut-marut tarif hingga jaminan sosial ketenagakerjaan bagi jutaan pekerja berbasis aplikasi di tanah air.

“Hari ini secara resmi pemerintah merilis Perpres Nomor 27 Tahun 2026. Di dalamnya termasuk pengaturan untuk UMKM dan jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko, saat ditemui di koridor parlemen.

Lahirnya aturan ini diklaim sebagai buah dari proses kompromi yang panjang. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut, beleid ini merupakan hasil sinkronisasi dan harmonisasi yang menguras energi demi menjembatani aspirasi para pengemudi yang kerap menggelar unjuk rasa di jalanan. Bedanya, aturan kali ini tak lagi sekadar menyoroti urusan antar-jemput penumpang, melainkan turut mencengkeram gurita bisnis pengantaran barang dan makanan yang perputarannya kian raksasa.

Wewenang Tiga Kementerian
Agar implementasi di lapangan tidak berjalan tumpang tindih, Perpres ini membagi habis jatah wewenang ke dalam tiga kementerian teknis. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) didapuk sebagai pengampu utama yang memegang kendali atas legalitas serta ruang perjanjian kemitraan antara pengemudi dan raksasa aplikator.

Sementara itu, urusan teknis moda transportasi umum roda dua beserta urusan tarif penumpang tetap menjadi kaplingan Kementerian Perhubungan. Adapun urusan transparansi algoritma, akuntabilitas digital, hingga penentuan tarif batas bawah untuk jasa pengantaran barang dan logistik makanan diserahkan ke meja Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Pangkas Setoran Platform
Satu poin yang paling sensitif sekaligus menjadi substansi utama yang dinanti para driver adalah urusan "sunatan" pendapatan dari perusahaan aplikator. Lewat aturan baru ini, pemerintah resmi mematok biaya platform maksimal 8 persen. Kebijakan ini sekaligus memperkuat Keputusan Menteri Perhubungan yang sebetulnya sudah diuji coba sejak awal Juli lalu.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan, langkah ini adalah jawaban atas janji politik Kepala Negara untuk menaikkan taraf hidup pekerja informal. "Pengaturan biaya platform 8 persen itu kami tuangkan di dalam Keputusan Menteri Perhubungan dan dipertegas dalam Perpres ini, sehingga memberikan kepastian hukum bagi rekan-rekan pengemudi," katanya di Senayan, Kamis lalu.

Bagi jutaan pengemudi di jalanan, Perpres 27/2026 jelas menjadi angin segar di tengah himpitan ekonomi. Namun, bagi industri platform digital, batasan setoran komisi ini bakal menguji seberapa lentur skema bisnis mereka bertahan dalam ekosistem digital Indonesia yang kian ketat diatur negara.

sumber data dan berita: kompas, kumparan, detik

Read More

Jalan Berliku Dana Cadangan dan Ganjal Baru Pemecatan Buruh

Jalan Berliku Dana Cadangan dan Ganjal Baru Pemecatan Buruh

   October 07, 2026       TAMAtop

---

 

kala bisnis buram

Karpet merah bagi korporasi untuk mendepak pekerja tampaknya mulai digulung. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengendus adanya pengetatan signifikan dalam Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru saja ketok palu di parlemen, Selasa pekan lalu. Beleid anyar ini dirancang untuk memotong jalan pintas perusahaan yang gemar melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak. Alasan klasik seperti "efisiensi" kini tak lagi bisa menjadi mantra sakti korporasi.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengamini perubahan radikal ini. Salah satu poin paling krusial adalah dihapusnya formula pengali pesangon 0,5 kali—warisan era Omnibus Law yang kerap diprotes kaum buruh. Lewat aturan baru, kompensasi bagi pekerja yang dirumahkan dipatok minimal satu kali pengali ketentuan masa kerja.

"Pesangon pengalinya 0,5 itu tentu sudah tidak ada lagi. Minimal satu kali," kata Yassierli saat ditemui Tempo di Kompleks Parlemen, Senayan. Kendati demikian, sang menteri masih menutup rapat detail mekanisme dan benteng hukum persidangan PHK tersebut. Publik diminta bersabar menanti naskah final yang tengah bersolek di tahap sinkronisasi.

Sekoci Dana Cadangan
Bukan sekadar memperumit pemecatan, undang-undang ini juga menelurkan terobosan anyar: dana cadangan pesangon. Pemerintah rupanya gerah melihat fenomena usang korporasi yang mendadak "tiarap" dan mengaku cekak setiap kali kewajiban membayar pesangon tiba. Dana cadangan ini diposisikan sebagai sekoci penyelamat hak finansial buruh. Sayangnya, formulasinya masih buram dan diserahkan pada Peraturan Pemerintah (PP) yang akan datang.

Menggugat di Pusaran Pailit
Taring baru buruh juga merambah hingga ke ranah kepailitan. Said Iqbal, Presiden KSPI yang kini mengemban takhta Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa pekerja tak lagi sekadar menjadi penonton saat perusahaan bangkrut. Aturan main baru memayungi buruh untuk melakukan intervensi langsung di hadapan majelis hakim pengadilan niaga.

Selama ini, kurator memegang kuasa absolut atas remah-remah aset tersisa. Kini, buruh punya hak istimewa untuk menyalip antrean piutang. "Dalam undang-undang baru ini, buruh bisa intervensi pihak terkait untuk meminta hakim agar hak buruh dibayarkan terlebih dahulu sebelum aset diserahkan ke kurator," ujar Said.

sumber : kontan, detik, cnn-indonesia

Read More

Bos OpenAI: Minta Dunia Terima Risiko AI

Bos OpenAI: Minta Dunia Terima Risiko AI

   October 06, 2026       TAMAtop

---

 

bos openai

CEO OpenAI, Sam Altman, menyatakan bahwa dunia harus menerima sebagian dampak buruk kecerdasan buatan (AI) demi mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar. Dalam wawancara eksklusif di program Decoded milik POLITICO, Altman menyebutkan bahwa konsekuensi negatif seperti peretasan, penipuan, dan penyalahgunaan siber merupakan hal yang tidak realistis untuk dihapus sepenuhnya.

Dilansir dari The Guardian dan The Verge, Altman menegaskan posisi OpenAI yang berbeda dari kelompok atau kompetitor yang mendorong standar keselamatan AI secara ekstrem. "Menurut saya, terdapat perbedaan pandangan yang sangat lebar," ujarnya saat membandingkan OpenAI dengan pesaing terdekatnya, Anthropic. Meski sebelumnya kedua perusahaan tampak sejalan dalam menyerukan regulasi AI tingkat lanjut, OpenAI kini memosisikan diri sebagai penengah di antara pendekatan Anthropic yang sangat ketat dan perusahaan lain yang menolak regulasi sama sekali.

Altman menilai masyarakat harus beradaptasi dan membangun ketahanan terhadap risiko skala kecil agar teknologi ini tetap bisa diakses secara luas. Ia mengkhawatirkan adanya risiko regulatory capture, di mana aturan yang terlalu mengekang justru mengunci teknologi di tangan segelintir elite. "Jika kita terlalu membatasi teknologi ini demi keselamatan, dan pada akhirnya sejumlah kecil perusahaan, individu, atau mungkin satu negara memegang terlalu banyak kendali, itu juga menjadi salah satu cara yang dapat mengacaukan segalanya," tegas Altman.

Oleh karena itu, OpenAI menolak pertukaran sederhana yang menuntut keamanan absolut dengan mengorbankan akses publik. Altman dengan tegas menyatakan tidak akan mengambil kesepakatan yang menjanjikan AI bebas total dari kejahatan siber, karena ia percaya potensi positif teknologi ini akan jauh melampaui kerugiannnya. "Orang-orang akan melakukan jauh lebih banyak hal baik, bahkan beberapa kali lipat dibandingkan hal buruk dengan teknologi ini," pungkasnya.

sumber bacaan: jawapos, detik, medcom

Read More

Tangan Dingin Herdman dan Kuasa Jemari Audero

Tangan Dingin Herdman dan Kuasa Jemari Audero

   October 05, 2026       TAMAtop

---

 

juara fifa asean cup 2026

Malam di Senayan bergulir amat lambat, penuh peluh dan kecemasan yang berkarat. Di bawah lampu sorot Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin, 5 Oktober lalu, Tim Nasional Indonesia tidak hanya sedang berhadapan dengan sebelas pemain Thailand. Mereka sedang menantang hantu masa lalu: sebuah catatan kelam delapan pertandingan tanpa pernah menang selama satu dekade penuh dari sang rival bebuyutan. Namun, sejarah selalu menyediakan celah bagi mereka yang menolak menyerah. Lewat laga melelahkan sepanjang 120 menit yang berakhir imbang 2-2, kepastian itu akhirnya datang juga dari titik putih.

Laman resmi FIFA memotret drama ini dengan takzim melalui tajuk utamanya: Indonesia Juara Piala ASEAN FIFA. Ketika kapten Thailand, Sarach Yooyen, gagal menyarangkan bola pada eksekusi ketiga, ketegangan di tribun penonton mencapai puncaknya. Beruntung Indonesia memiliki Emil Audero. Kiper Skuad Garuda itu melesat bak anak panah, mementahkan sepakan Nattapong Sayriya. Tepukan tangan Audero malam itu tidak hanya menepis bola, tetapi menyudahi perlawanan sepuluh pemain Gajah Perang yang tampil Spartan, sekaligus menyegel trofi edisi perdana turnamen se-Asia Tenggara ini dengan skor adu penalti 4-2.

Di tribun kehormatan, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden FIFA Gianni Infantino menyaksikan klimaks melelahkan tersebut dengan napas lega. Bagi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kemenangan dramatis ini adalah cermin besar. "Kita harus akui Thailand tim yang sangat bagus," kata Erick sesaat setelah pertandingan usai. Baginya, trofi ini bukanlah ujung perjalanan, melainkan fondasi awal menuju impian yang lebih besar: Piala Dunia. "Ini pelajaran bagus buat pemain dan pelatih. Kalau kita mau masuk Piala Dunia, persiapannya harus serius karena tantangannya berat. Ada kelemahan yang mesti ditambal sebelum kita melangkah ke Piala Asia nanti."

Di balik gemuruh perayaan, ruang ganti Indonesia menyimpan cerita tentang kebersamaan yang senyap. Elkan Baggott, palang pintu lini belakang Indonesia, menolak memonopoli pujian. Ia justru menunjuk bangku cadangan dan lorong-lorong stadion sebagai hulu dari mata air kemenangan ini. Di sana ada John Herdman, sang arsitek asal Inggris, bersama barisan staf pelatih yang tak henti memeras keringat di balik layar.

Bagi Baggott, bermain dalam turnamen yang mematok jadwal kejam—bertanding setiap tiga hari sekali—adalah siksaan fisik dan mental. "Tidak mungkin kami memenangkan pertandingan ini tanpa pelatih," ujar Baggott dengan nada emosional. Ia mengingatkan publik bahwa piala yang kini berkilau di Jakarta adalah buah dari kerja kolektif yang tak kasat mata. "Ini bukan hanya kemenangan kami yang berlari di lapangan. Ini adalah kemenangan seluruh tim dan semua staf di belakang layar," pungkasnya, menutup malam di mana sepak bola Indonesia kembali menemukan fajar barunya.

sumber bacaan: fifa, kemenpora, viva

Read More

Ikhtiar Membendung Kebocoran Bansos

Ikhtiar Membendung Kebocoran Bansos

   October 05, 2026       TAMAtop

---

 

mensos di makasar

Pemerintah memacu digitalisasi jaminan sosial melalui sistem Perlinsos Digital. Menargetkan setengah populasi Indonesia masuk radar data pada akhir 2026, proyek ambisius ini bertumpu pada keandalan integrasi data lintas kementerian dan kesiapan di tingkat daerah.

Ruang pertemuan di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Minggu, 4 Oktober lalu, menjadi panggung bagi Menteri Sosial Saifullah Yusuf untuk melempar maklumat penting. Di hadapan hadirin peluncuran Program Gerakan Peduli Tetangga, pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menegaskan target besar kementeriannya: mengunci data 50 persen penduduk Indonesia ke dalam sistem digital Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebelum lonceng akhir Desember 2026 berbunyi.

Bagi Kementerian Sosial, migrasi ke Perlinsos Digital bukan sekadar proyek kosmetik digitalisasi kementerian. Ini adalah ikhtiar besar mendesain ulang penyaluran bantuan sosial (bansos) yang selama bertahun-tahun diwarnai polemik salah sasaran—problem klasik seputar inclusion dan exclusion error.

"Penggunaan teknologi harus mampu menghadirkan keadilan, bukan sekadar mempercepat proses administrasi," kata Gus Ipul. Isyaratnya tegas: akurasi data dan pelibatan aktif publik adalah harga mati agar fulus negara jatuh ke tangan yang tepat.

Demi menyisir data yang lebih presisi, pemerintah kini mulai menjahit berbagai basis data yang selama ini terfragmentasi ego sektoral. Data kependudukan milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dikawinkan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pasokan Badan Pusat Statistik (BPS). Tak berhenti di sana, pelacakan berlapis dilakukan dengan menyisir data pelanggan PLN, catatan Kepolisian, kepemilikan tanah di Kementerian ATR/BPN, hingga data di Kementerian Hukum.

Ikhtiar menyumbat celah manipulasi juga dilakukan di hilir sistem. Perlinsos Digital dirancang membawa fitur biometrik pemindai wajah untuk memverifikasi penerima manfaat di lapangan, lengkap dengan tombol "usul dan sanggah" agar publik bisa saling mengoreksi kelayakan tetangga mereka.

Tulang Punggung Interoperabilitas
Di Jakarta, urusan dapur teknologi sistem ini dikomandoi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Mesin utamanya adalah Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), infrastruktur yang bertugas melumasi macetnya pertukaran data antarinstansi pemerintah.

Bukan lagi sekadar cetak biru di atas kertas, keandalan SPLP diklaim telah melewati uji coba lapangan. Dalam rapat tingkat menteri di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu, 30 September lalu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid membeberkan rapor fase piloting perlinsos.

Hingga 28 September 2026, sistem ini mencatatkan lebih dari 19,8 juta transaksi data yang melayani sekitar 5,4 juta kepala keluarga (KK). "Ini menjadi bekal untuk langkah-langkah kami berikutnya dalam persiapan menuju rollout (penyebaran nasional)," ujar Meutya.

Ganjalan di Tingkat Tapak
Kendati arsitektur digital di pusat tampak megah, ujian sesungguhnya berada di tingkat tapak: bagaimana sistem ini merespons realitas sosiologis masyarakat di daerah. Di Kota Batam, Kepulauan Riau, misalnya, birokrasi lokal harus berkejaran dengan waktu demi menyukseskan tenggat nasional tersebut.

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Kota Batam, Zulkifli Aman, mengungkapkan bahwa proses pendataan di wilayahnya masih terseok di angka 22 persen. Dari total sekitar 508 ribu kartu keluarga (KK) yang tercatat di Batam, baru sekitar 110 ribu KK yang berhasil masuk ke dalam database Perlinsos.

Sadar bahwa kendala literasi digital dan kepemilikan gawai pintar kerap menjadi batu sandungan bagi warga miskin, Dinsos PM Batam mengerahkan "pasukan infantri" di lapangan. Lebih dari 3.000 agen Perlinsos diterjunkan ke gang-gang pemukiman warga. Tugas mereka berat namun krusial: menjadi jembatan hidup bagi warga yang gagap teknologi agar hak jaminan sosial mereka tidak menguap begitu saja karena problem registrasi.

sumber bacaan: antara, batam-pos, banjarnegara-kab

Read More

Fasilitas Lapas Cibinong

Fasilitas Lapas Cibinong

   October 04, 2026       TAMAtop

---

 

rapat dengar pendapat Komisi XIII

Pengunduran diri Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Mashudi memantik perhatian publik di tengah bergulirnya investigasi atas temuan fasilitas khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Langkah yang dinyatakan sebagai bentuk pertanggung-jawaban moral tersebut menuai sorotan lantaran dilakukan berdekatan dengan momentum pembongkaran fisik bangunan oleh instansi terkait, yang oleh Ombudsman RI dinilai terlalu dini dan berpotensi menghambat proses audit forensik serta pengumpulan alat bukti.

Penanganan dugaan mal-administrasi terkait fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memasuki babak baru. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mashudi, resmi mengajukan surat pengunduran diri kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto pada Kamis (1/10/2026).

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik Kemenimipas, Akbar Hadi, mengonfirmasi bahwa dokumen tersebut telah diterima pada hari yang sama. Menurut keterangan resmi kementerian, langkah ini diambil Mashudi sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas polemik keberadaan bangunan non-anggaran negara di area lapas tersebut.

Respons Parlemen
Kebijakan mundur ini mendapat tanggapan dari kalangan legislatif. Anggota Komisi XIII DPR RI, Pangeran Khairul Saleh, menyatakan apresiasinya terhadap sikap Mashudi yang dinilai berani mengambil keputusan di tengah situasi krusial.

Meski demikian, Pangeran menilai pergantian struktural bukan satu-satunya jalan keluar. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyarankan agar Menteri Imipas mempertimbangkan penangguhan pengunduran diri tersebut agar Mashudi dapat menyelesaikan pembenahan tata kelola dan sistem pengawasan internal secara menyeluruh terlebih dahulu. Menurutnya, perbaikan manajemen yang akuntabel jauh lebih mendesak ketimbang sekadar perubahan administratif.

Catatan Publik
Di sisi lain, sejumlah pihak menyoroti ketepatan waktu pengunduran diri ini, mengingat rangkaian pemeriksaan internal dan eksternal masih berjalan. Fokus evaluasi kini mengarah pada tindakan perobohan deretan bangunan di area belakang lapas yang dilakukan menggunakan alat berat pada Rabu (30/9/2026), sesaat setelah kunjungan kerja Komisi XIII DPR.

Ombudsman RI mengkritik pembongkaran fisik tersebut karena dilakukan sebelum proses audit menyeluruh terhadap asal-usul bangunan selesai. Anggota Ombudsman RI, Syafrida R. Rasahan, dalam rapat dengar pendapat bersama DPR, memaparkan bahwa tim pengawas sempat dua kali tidak diizinkan masuk oleh petugas Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) saat hendak melakukan inspeksi mendadak.

Kondisi tersebut membuat Ombudsman melakukan pemantauan dari luar perimeter dan menemukan keberadaan bangunan komersial ilegal berfasilitas premium, termasuk penyejuk udara (AC), televisi, lemari es, hingga indikasi perencanaan simulator golf.

Mengenai status penghuni, sebelum mengundurkan diri, Mashudi memberikan penjelasan resmi bahwa dua warga binaan kasus korupsi yang berada di area perumahan dinas tersebut merupakan bagian dari program Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) yang sah secara regulasi.

Namun, Ombudsman menegaskan bahwa pembersihan ruang dan hilangnya sejumlah barang bukti ornamen sebelum pemeriksaan forensik tuntas tetap memerlukan klarifikasi hukum yang transparan. Langkah ini penting guna memastikan apakah seluruh proses pemasyarakatan telah berjalan sesuai dengan koridor hukum dan bebas dari praktik transaksional di dalam lembaga negara.

sumber bacaan: tempo, rmol, kompas, bbc, cnn-indonesia

Read More

Kucing-Kucingan Operator Seluler

Kucing-Kucingan Operator Seluler

   October 03, 2026       TAMAtop

---

 

sisa kuota internet

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mulanya digadang-gadang menjadi angin segar bagi jutaan pengguna internet di negeri ini, perlahan mulai terasa hambar. Akhir pekan lalu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merilis potret buram dari meja evaluasi mereka: mayoritas paket internet yang dijajakan operator seluler rupanya masih mengangkangi amanat perlindungan sisa kuota.

Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi, Denny Setiawan, buru-buru menggelar konferensi pers di Jakarta Pusat pada Sabtu, 3 Oktober lalu. Nada bicaranya lugas. Dia menegaskan bahwa operator tidak bisa sekadar berlindung di balik pesan singkat peringatan masa aktif. "Notifikasi bukan solusi terhadap sisa kuota yang sudah terlanjur tidak terpakai," kata Denny. Bagi pemerintah, hak konsumen harus dilindungi secara substantif agar nilai ekonomi dari kuota yang telah dibeli tidak menguap begitu saja.

Namun, di balik angka-angka laporan yang disodorkan para operator, tercium aroma kucing-kucingan yang pekat. Ratusan paket internet sengaja dipertahankan dalam skema non-rollover. Modusnya seragam: kuota tetap hangus begitu tenggat waktu lewat, tapi operator merasa sah-sah saja karena sudah mengirimkan notifikasi peringatan beberapa hari sebelumnya. Ini jelas sebuah akal-akalan telanjang demi mengelus celah hukum dan mengabaikan substansi keadilan bagi konsumen.

Di sinilah letak ironinya. Publik patut menggugat: mengapa Komdigi musti repot-repot melayani taktik ulur-ulur waktu seperti ini?

Sebagai dirigen regulasi yang memegang otoritas penuh, Komdigi semestinya bertindak tegas, tanpa kompromi. Membuka posko aduan baru lewat call center 159 justru memperlihatkan pemerintah yang gamang dan melempar beban pengawasan ke pundak konsumen. Pelanggaran di depan mata harusnya dijawab dengan gada sanksi—seperti pembekuan izin paket—bukan dengan rangkaian rapat klarifikasi yang menjemukan.

Sikap jemawa para operator seluler ini kian memperkuat dugaan adanya usaha buying time (mengulur waktu) oleh industri telemartika kita. Dengan memperlambat migrasi total ke sistem akumulasi kuota, korporasi-korporasi ini bisa terus meraup laba instan dari sisa kuota hangus milik pelanggan selama mungkin, sembari perlahan menata bantalan finansial mereka.

Kini bola panas menggelinding ke meja Menteri Komdigi. Jika regulator tetap memilih bersikap lembek dan hanya bisa "meminta penyesuaian", aturan "kuota tak hangus" ini tak lebih dari sekadar macan kertas. Dan konsumen, lagi-lagi, hanya menjadi penonton yang dikuras kantongnya oleh siasat perlambatan industri.


sumber bacaan: metrotv, harian-jogja, media-indonesia

Read More