25 October 2026

Hasil Survei Semester II 2026: Menakar Persepsi Ahli Ekonomi Versus Realita


 

has
hasil survei pendapat ahli ekonomi

Awan kelabu tampaknya sedang menggelayuti langit perekonomian domestik. Setidaknya, begitulah alarm dini yang ditiupkan oleh para juru taksir ekonomi dalam laporan terbaru LPEM Economic Expert Survey – Semester II 2026. Sebanyak 52 persen ahli ekonomi kompak menyuarakan sinyal merah: kondisi ekonomi nasional saat ini memburuk jika dibandingkan tiga bulan lalu.

Angka ini merupakan kristalisasi dari suara 33 ekonom dari total 63 responden yang dijaring lewat jajak pendapat daring sepanjang 21 September hingga 13 Oktober 2026. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) sengaja mengumpulkan para pemikir ini dari berbagai lini—mulai dari menara gading akademisi, peneliti think tank, pelaku sektor swasta, hingga analis institusi multinasional—untuk memotret ke mana arah angin ekonomi kita berembus.

Namun, di ruang-ruang diskusi, angka ini tentu harus dibaca dengan kepala dingin. Ini adalah potret persepsi dan kompas proyeksi kolektif pakar, bukan sebuah vonis mati yang memastikan roda ekonomi akan langsung karam di ujung tahun.

Jika dibedah lebih dalam, isi kepala para ekonom ini terbelah ke dalam beberapa spektrum kecemasan. Sebanyak 46 persen ahli dengan tegas menyebut kondisi kita "lebih buruk", dan 6 persen lainnya bahkan berani memberi label "jauh lebih buruk". Di zona abu-abu, ada 40 persen responden yang menilai ekonomi sekadar jalan di tempat alias stagnan. Sementara itu, optimisme menjadi barang langka; hanya 8 persen yang melihat ada tanda-tanda perbaikan, dan tak satu pun dari mereka yang berani mengklaim kondisi kita sedang "jauh lebih baik".

Mengapa ruang ramalan begitu sesak oleh pesimisme? Jawabannya ada pada dua hantu makroekonomi yang paling ditakuti pasar: inflasi yang mencekik dan sekaratnya lapangan kerja.

Di sektor moneter, 78 persen ahli bersepakat bahwa tekanan inflasi saat ini sudah masuk kategori tinggi hingga sangat tinggi. Ini adalah tamparan keras bagi daya beli kelas menengah bawah yang arlojinya terus berkejaran dengan harga barang pokok. Celakanya, badai ini merembet ke sektor riil. Sebanyak 73 persen ekonom menangkap potret buram ketenagakerjaan, di mana penciptaan lapangan kerja baru merosot tajam dibandingkan enam bulan lalu. Lesunya penyerapan tenaga kerja ini berkelindan erat dengan iklim bisnis yang kian anyep—56 persen ahli menyebut lingkungan usaha saat ini jauh dari kata kondusif.

Pada akhirnya, hasil survei LPEM FEB UI ini tidak boleh sekadar menjadi tumpukan kertas laporan di meja birokrat. Angka-angka ini adalah sebuah early warning system. Ia bertugas mengetuk pintu kesadaran para pengambil kebijakan di Lapangan Banteng dan Kebon Sirih agar segera meramu stimulus fiskal serta bauran moneter yang taktis. Sebelum persepsi buruk para arsitek ekonomi ini, benar-benar menjelma menjadi realita pahit yang harus ditanggung dompet rakyat.

sumber bacaan: republika, kontan, kontannews

Kasus Foto Oksigen Menkes: Mengapa Kita Begitu Mudah Tersulut Hoaks Bencana?


 

pal
tabung oksigen menkes

Kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia tidak hanya berdampak pada pekatnya kabut asap fisik, tetapi juga rentan memicu lahirnya kabut disinformasi di media sosial. Di tengah situasi krisis, psikologis masyarakat cenderung lebih emosional sehingga menjadi sangat mudah terprovokasi oleh potongan informasi visual yang telah dipelintir demi kepentingan narasi tertentu. Fenomena rentannya ruang digital ini tecermin jelas dari kehebohan yang sempat menyeret nama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat melakukan kunjungan kerja ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Sebuah foto yang memperlihatkan Menkes tengah mengenakan selang tabung oksigen mendadak viral dan memicu kepanikan publik di jagat maya. Narasi yang beredar liar mengeklaim bahwa sang menteri mengalami sesak napas akut akibat buruknya kualitas udara akibat karhutla di daerah tersebut. Melalui akun Instagram resminya (@bgsadikin), Menkes meluruskan bahwa meskipun foto tersebut asli, interpretasi dan narasi yang menyertainya telah diselewengkan dari fakta di lapangan. "Saya sama sekali tidak merasa sesak pada saat itu," tegas Budi dalam unggahannya, sekaligus menjelaskan bahwa fisiknya justru sangat terlindungi berkat disiplin menggunakan masker KN95 selama bertugas di area terbuka.

Fakta sebenarnya menunjukkan bahwa tindakan Menkes mengenakan fasilitas tersebut murni didasari oleh tujuan edukasi dan sosialisasi. Kehadirannya di Palangka Raya adalah untuk menguji langsung keandalan Rumah Oksigen yang dikelola Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) serta armada Bus Oksigen Keliling milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Alih-alih menjadi korban dari polusi asap, Menkes justru sedang mempromosikan infrastruktur mitigasi tersebut agar warga yang mulai merasakan gangguan pernapasan tidak ragu untuk segera mencari bantuan. "Kalau warga mulai sesak, segera ke Rumah Oksigen terdekat. Jangan tunggu sampai parah," pesan Menkes untuk mendorong kesadaran deteksi dini gangguan pernapasan.

Secara sosiologis, disinformasi ini tumbuh subur karena adanya kombinasi antara rasa takut yang nyata di dunia luring (offline) dan manipulasi informasi di dunia daring (online). Di dunia luring, masyarakat Palangka Raya dan sekitarnya menghadapi ancaman eksistensial yang riil: dada yang sesak, mata yang perih, serta ancaman penyakit ISPA akibat kabut asap karhutla yang mengepung keseharian mereka. Ketika rasa takut dan frustrasi fisik ini dibawa ke dunia daring, emosi publik menjadi sangat rapuh. Celah psikologis inilah yang dieksploitasi oleh manipulator informasi. Dengan membingkai foto Menkes seolah-olah "tumbang" oleh asap, manipulator berhasil menyalut kepanikan menjadi kemarahan publik. Pertemuan dua dunia inilah yang menciptakan ekosistem beracun, di mana masyarakat tidak lagi berpikir jernih dan berubah menjadi sangat reaktif terhadap stimulus visual apa pun yang membenarkan ketakutan mereka.

Oleh karena itu, melalui peristiwa ini, Kementerian Kesehatan secara tegas mengimbau masyarakat luas untuk membangun benteng literasi digital yang lebih kuat. Publik diminta untuk tidak menelan mentah-mentah sebuah gambar tanpa memverifikasi kebenaran konteksnya secara menyeluruh. Provokasi dan penyebaran hoaks di tengah bencana karhutla hanya akan menguras energi sosial yang sia-sia. Daripada terjebak dalam pusaran hoaks media sosial, kerja sama kolektif dan fokus terhadap mitigasi dampak kesehatan kabut asap adalah langkah yang jauh lebih mendesak untuk diutamakan bersama.


sumber bacaan: cnn-indonesia, kompas-tv, idn-times

24 October 2026

Ketidakstabilan Timteng di Palestina


 

tim
penyebab ketidakstabilan

Di sudut Istanbul yang menghadap Selat Bosporus, Jumat 23 Oktober 2026, empat diplomat senior berkumpul dengan raut muka tegang. Pangeran Faisal bin Farhan dari Arab Saudi, Hakan Fidan dari Turkiye, Badr Abdelatty dari Mesir, dan Jalil Abbas Jilani dari Pakistan tidak sedang melakukan basa-basi diplomatik biasa. Dari pertemuan di kota penghubung dua benua itu, sebuah maklumat keras meluncur: pendudukan Israel menjadi sumber utama ketidakstabilan di kawasan (Timur Tengah) dan sekitarnya

Pernyataan bersama ini bukan sekadar koor kecaman yang jamak terdengar di panggung PBB. Ini adalah kristalisasi dari rasa frustrasi yang kian menebal. Di mata kuartet negara Muslim ini, kebijakan Tel Aviv tidak hanya mengobarkan api konflik di perbatasan, tetapi juga menyiramkan minyak pada rasa ketidakadilan yang kini merembet ke ruang-ruang opini publik global. Status quo yang dipertahankan dengan moncong senjata telah meruntuhkan wibawa hukum internasional hingga ke titik nadir.

Terasa ada pesan mendesak yang ingin digedor oleh keempatnya: menghidupkan kembali Solusi Dua Negara (Two-State Solution) yang sekian lama mati suri. Garis batas 4 Juni 1967 diajukan kembali sebagai harga mati—sebuah cetak biru di mana negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan utuh berdiri dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Suatu desakan yang terdengar utopis di tengah gencarnya proyek permukiman ilegal Yahudi yang terus menggerogoti Tepi Barat.

Namun, Istanbul tidak hanya bicara soal peta politik masa depan. Ada jerit kemanusiaan yang musti diselamatkan hari ini. Blokade yang mencekik Jalur Gaza harus segera dibuka agar bantuan kemanusiaan dan proses rekonstruksi bisa masuk tanpa dihalang-halangi birokrasi perang Israel. Di saat yang sama, keempat negara juga melempar peringatan keras terhadap upaya sistematis mengubah status hukum dan sejarah Yerusalem, kota tiga iman yang kini nasibnya terus dipertaruhkan.

Pertemuan Istanbul telah usai, namun gaungnya mengirim pesan terang benderang ke Washington dan ibu kota Barat lainnya: mendiamkan pendudukan Israel sama saja dengan memelihara bom waktu ketidakamanan global. Tanpa ketegasan nyata dari Dewan Keamanan PBB untuk memaksa Israel tunduk pada hukum internasional, perdamaian di Timur Tengah hanya akan menjadi sebaris kalimat indah di atas kertas diplomatik yang usang.


sumber bacaan: antara, berita-satu

23 October 2026

Indonesia Melawan di Dua Front : MSCI dan Karhutla


 

msc
presiden prabowo

Presiden Prabowo Subianto memilih jalan konfrontatif. Di hadapan jajaran menterinya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026), beliau mengirim pesan terbuka yang menantang kepada Morgan Stanley Capital International (MSCI). Penyedia indeks pasar saham asal Amerika Serikat itu tengah menakut-nakuti pasar finansial domestik dengan rencana menurunkan status pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi stand-alone market akibat karut-marut transparansi kepemilikan saham.

"Kesulitan kita masih banyak, gangguan masih banyak, kita terus diadang. Ada MSCI, macam-macam, mau menakut-nakuti kita. Saya hanya katakan kepada MSCI, bangsa Indonesia tidak takut kepada siapa pun dan tidak akan gentar," tegas Presiden. Ia menambahkan, jika situasi ekonomi menuntut, pemerintah siap mengambil langkah dramatis dengan melakukan penghematan anggaran besar-besaran demi menjaga stabilitas negara.

Gelombang skeptisisme terhadap lembaga asing ini menjalar hingga ke Senayan. Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, menilai vonis MSCI bukan sesuatu yang sakral dan bebas dari cacat logis. Terlebih, pengumuman konsultasi tersebut langsung memicu aksi jual massal yang merontokkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga terlempar ke level 4.996—posisi terendah dalam enam tahun terakhir. "MSCI bukan kelembagaan agama tempat kebenaran esensial melekat, dan para pengurusnya bukan nabi," kata Said. Menurut dia, relasi kritis yang setara justru dibutuhkan agar pasar modal tidak didikte secara sepihak.

Selain menepis tekanan di sektor keuangan nasional, Presiden Prabowo juga menunjukkan ketegasan serupa dalam menangani kejahatan lingkungan. Saat berbicara dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIExpo, Jakarta, Kamis (22/10/2026), ia mengungkap adanya indikasi keterlibatan sejumlah perusahaan asing dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Bahkan, terdapat korporasi yang terdeteksi telah melakukan pelanggaran berulang hingga 19 kali. Bagi Istana, ini bukan lagi sekadar bencana ekologi musiman, melainkan sebuah kejahatan kemanusiaan.

"Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan karena membahayakan kesehatan jutaan rakyat kita. Rakyat juga menangkap berbagai oknum yang sengaja membakar, yang bisa kita anggap ini adalah terorisme lingkungan," tutur Prabowo dengan nada lambat namun menekan.

Tak ingin kehilangan momentum, Presiden Prabowo langsung meniup peluit perang. Ia memerintahkan barisan penyidik dari Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Kementerian Kehutanan, dengan sokongan penuh dari TNI dan jaringan intelijen, untuk memburu dan membongkar gurita bisnis di balik karhutla. Kali ini, Istana menutup pintu kompromi dengan birokrasi lama. Titahnya pendek dan mematikan: jika bukti di lapangan klir, cabut seluruh izin usaha mereka tanpa ragu.

sumber bacaan: kompas, iNews-video, tribunnews

22 October 2026

Santri untuk Indonesia Emas


 

har
hari santri 2026

Peringatan Hari Santri Nasional 2026 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk merefleksikan kembali peran strategis kaum santri dalam pembangunan bangsa. Mengusung tema "Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas", perayaan tahun ini menegaskan tekad bersama untuk menempatkan santri dan pondok pesantren sebagai pilar kemajuan masa depan. Peran historis ini diakui langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam sambutannya di Rapat Koordinasi Nasional TPAKD di JIExpo, Jakarta. Beliau menekankan bahwa sejarah kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari perjuangan kaum santri. Beliau menyampaikan pesan optimistis, "Santri kompak dan hebat, Indonesia semakin kuat".

Upaya memperkuat negeri melalui santri di masa kini tentu memiliki tantangan dan kontekstualisasinya sendiri di setiap daerah. Di Kalimantan Selatan, misalnya, semangat Hari Santri diuji secara nyata ketika ribuan santri dari Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar tetap khidmat melaksanakan upacara di halaman Asrama Haji Syamsudin Noor, meski di tengah kepungan kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menanggapi situasi tersebut, Kepala Kanwil Kemenag Kalsel, M. Tambrin, mengingatkan pentingnya mitigasi dampak kesehatan lingkungan pesantren lewat penerapan protokol kesehatan. Melalui momentum ini, Tambrin juga menggarisbawahi bahwa santri hari ini dididik menjadi agen perubahan yang mandiri, tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga dicetak sebagai pengusaha dan birokrat lewat program pemberdayaan ekonomi umat.

Reorientasi peran santri yang adaptif terhadap tantangan zaman ini sejalan dengan amanat Menteri Agama Nasaruddin Umar. Saat memimpin upacara peringatan Hari Santri Nasional 2026 di Jakarta, Menag mengajak seluruh santri untuk meneruskan api perjuangan Resolusi Jihad 1945 yang dicetuskan oleh KH Hasyim Asy'ari. Namun, ia menegaskan bahwa jika dulu perjuangan dilakukan secara fisik, kini pengabdian santri harus diwujudkan melalui penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi tanpa menanggalkan fondasi akhlak mulia. Melalui perpaduan antara keteguhan moral, kemandirian ekonomi, dan penguasaan teknologi, kaum santri diharapkan mampu menjawab tantangan zaman dan berkontribusi nyata membawa Indonesia menuju gerbang kemakmuran di tahun 2045.

sumber bacaan: cnn-indonesia, media-indonesia, disway

21 October 2026

Kontras Finansial Arsenal: Sukses Perpanjang Kontrak Mikel Arteta di Tengah Badai PHK Karyawan


 

dui
mikel arteta

Arsenal mengambil keputusan besar untuk memangkas sekitar 60 posisi pekerjaan atau sekitar tujuh persen dari total 871 staf tetap klub. Langkah efisiensi ini dilaporkan oleh BBC dan diumumkan langsung kepada para karyawan oleh Direktur Eksekutif Arsenal, Richard Garlick. Kebijakan pengurangan ini hanya ditujukan untuk departemen operasional di luar lapangan. Pihak manajemen memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak akan menyentuh posisi yang berkaitan langsung dengan tim di lapangan, termasuk staf kepelatihan serta tim performa untuk skuad putra maupun putri.

Keputusan kontroversial ini diambil hanya berselang satu minggu setelah manajer Mikel Arteta menandatangani perpanjangan kontrak baru berdurasi empat tahun hingga 2030. Pelatih berusia 44 tahun asal Spanyol tersebut mendapatkan apresiasi besar dari klub usai berhasil membawa Arsenal meraih gelar juara Liga Inggris pada musim lalu.

Melalui kesepakatan baru ini, Arteta menerima lonjakan gaji yang sangat signifikan. Sebelumnya, ia menerima bayaran sebesar 10 juta poundsterling per tahun ditambah bonus 5 seiilai 5 juta poundsterling. Kini, total pendapatan Arteta diprediksi melonjak hingga 20 juta poundsterling (sekitar Rp481 miar) per tahun. Angka fantastis tersebut sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu manajer dengan bayaran tertinggi di Liga Inggris saat ini.

sumber bacaan: detik, kompas, detik-phk

19 October 2026

Singapura Masuk 10 Besar Kota Paling Tercemar, 7 Perusahaan Indonesia Kini Disasar Hukum


 

asa
asap di singapura

Mengutip laporan South China Morning Post (SCMP) berdasarkan data IQAir, kualitas udara di Singapura sempat mencapai level tidak sehat dan menempatkan kota keuangan Asia Tenggara ini ke dalam daftar 10 besar kota paling tercemar di dunia. Selain Singapura, ibu kota Malaysia dan Indonesia juga ikut masuk dalam daftar teratas polusi tersebut. Pada Selasa (15/9/2026), Singapura diselimuti kabut asap tebal yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia, memicu kenaikan polusi udara di seluruh pulau hingga ke tingkat yang berisiko bagi kesehatan. National Environment Agency (NEA) mencatat, ini merupakan pertama kalinya sejak September 2019 seluruh lima wilayah di negara kota tersebut secara serentak merekam kualitas udara tidak sehat.

Satu bulan berselang, pemerintah Singapura mengambil tindakan tegas atas situasi yang tidak kunjung membaik. Pada Jumat (16/10/2026), Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura, Grace Fu, mengumumkan bahwa pemerintah akan mengirimkan surat peringatan tindakan pencegahan (preventative notices) kepada tujuh perusahaan di Indonesia yang beroperasi di Pulau Sumatera. "Hasil penyelidikan kami sejauh ini menunjukkan bahwa sebagian kabut asap yang dialami Singapura berasal dari kebakaran di lahan tujuh perusahaan di Indonesia," ujar Fu kepada AFP. Melalui pemberitahuan tersebut, ketujuh perusahaan diwajibkan mengerahkan personel pemadam kebakaran untuk memadamkan api, mencegah penyebaran titik api di lahan konsesi mereka, serta memenuhi persyaratan lingkungan lainnya. Fu juga memperingatkan warga bahwa kualitas udara Singapura masih berpotensi memburuk hingga mencapai tingkat berbahaya jika kebakaran tidak segera diatasi.

Langkah hukum lintas batas ini dinilai memiliki landasan yang kuat. Associate Professor Jolene Lin dari National University of Singapore (NUS) menjelaskan bahwa Singapura memiliki aturan Transboundary Haze Pollution Act (THPA) yang berlaku sejak 2014. Regulasi ini memberi dasar hukum bagi otoritas Singapura untuk menindak, meminta dokumen, atau menerbitkan perintah pencegahan kepada korporasi luar negeri yang menyebabkan pencemaran asap di Singapura. Tidak hanya pemerintah, warga maupun pelaku usaha di Singapura yang terdampak parah secara ekonomi dan kesehatan oleh kabut asap juga memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban hukum perusahaan-perusahaan tersebut berdasarkan undang-undang ini.

sumber bacaan: warta-ekonomi, viva, detik