Bukannya Tobat Malah Tambah Kompak: (REKOR) Sudah 16 OTT KPK Sepanjang 2026
![]() |
| diskusi tentang koropsi 2016 |
Aktivitas penindakan KPK sedang berjalan sangat intensif dalam beberapa hari terakhir. Berikut adalah ringkasan rangkaian operasi senyap KPK terakhir:
- OTT ke-16 : Bupati Sukoharjo (Etik Suryani), terjaring OTT di wilayah Solo Raya , terbaru yang dilakukan pada pekan pertama Juli.
- OTT ke-15 : Bupati Langkat (Syah Afandin), ditangkap pada 2 Juli terkait kasus dugaan suap proyek yang melibatkan tim sukses dan pihak swasta.
- OTT ke-14 : Bupati Kuantan Singingi (Suhardiman Amby), menyerahkan diri setelah terjaring operasi terkait suap pengisian jabatan Sekda.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak 16 kali sepanjang bulan Januari sampai Juli 2026. Sepanjang bulan tersebut, mayoritas tindakan korupsi dilakukan oleh kepala daerah, sedangkan sisanya berkaitan dengan hakim, pegawai pajak, hingga bea cukai. Kasusnya beragam, mulai dari suap sampai pemerasan yang dilakukan secara sistematis. Gelombang operasi senyap ini didominasi oleh penangkapan sejumlah kepala daerah (total 10 kepala daerah hingga saat ini), serta melibatkan oknum hakim, pegawai pajak, bea cukai, hingga aparatur sipil negara (ASN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Koordinator Bidang Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho:
(18 Feb 2016)
Pemantauan ICW, khusus untuk kasus korupsi pada tahun 2015, rata-rata hukuman cuma 2 tahun 2 bulan. Jaksa menuntut hanya 3 tahun, kita agak sulit menyatakan koruptor akan jera. Bayar uang pengganti adalah wajib, kalau tidak bayar, koruptor itu tidak boleh lolos dari penjara. Jangan berikan hak subsider dalam undang-undang
Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar:
(2 Agustus 2017)
Pastinya tidak ada efek jera karena pabrikasi korupsi terus berjalan. Orang tidak takut dengan OTT karena akhirnya hukumannya ringan. Seharusnya standar minimal hukuman koruptor 15 tahun atau seumur hidup agara ada penjeraan
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman:
(9 Juli 2026)
Pada posisi tertentu, biaya politik tinggi itulah yang menjadikan dia (kepala daerah) tetap kurang. Karena untuk menjadi kepala daerah bahkan bisa sampai Rp50 miliar, Rp100 miliar untuk kampanye segala macam sehingga ya akhirnya dia mau tidak mau, kembali modal atau membayar utang dengan cara korupsi itu tadi
sumber: antara, bisnis, republika, facebook, kompas






