22 March 2025

Tradisi THR di Indonesia


 

thr
Uang THR

Tunjangan Hari Raya (THR) sudah menjadi tradisi tahunan yang dinantikan oleh para karyawan di Indonesia. THR bukan sekadar bonus, melainkan bentuk apresiasi perusahaan kepada pekerja yang telah berkontribusi selama setahun.

Sejarah THR di Indonesia
Sejarah THR di Indonesia dimulai pada era Orde Baru, tepatnya tahun 1951. Saat itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Perburuhan No. 1/1951 yang mewajibkan pemberian THR kepada karyawan. Awalnya, THR hanya diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) sebagai bentuk penghargaan menjelang hari raya keagamaan. Namun, seiring berjalannya waktu, aturan ini berkembang dan mencakup sektor swasta.

Pada tahun 1994, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 04/1994 yang lebih detail mengatur pemberian THR. Aturan ini kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6/2016, yang hingga kini menjadi acuan utama. THR tidak hanya diberikan saat Lebaran, tetapi juga untuk hari raya keagamaan lain seperti Natal, Nyepi, dan Waisak, sesuai dengan keyakinan karyawan.

Aturan THR yang Berlaku Saat Ini
Berdasarkan Permenaker No. 6/2016, THR wajib diberikan kepada karyawan yang telah bekerja minimal satu bulan secara terus-menerus. Besaran THR bervariasi tergantung lama kerja:

- Karyawan dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak mendapatkan THR sebesar satu bulan gaji.
- Karyawan dengan masa kerja kurang dari 12 bulan berhak mendapatkan THR secara proporsional.

Perusahaan yang tidak memberikan THR dapat dikenakan sanksi administratif, mulai dari teguran hingga denda. Namun, sayangnya, masih banyak perusahaan, terutama di sektor informal, yang mengabaikan aturan ini. Hal ini sering menjadi sorotan media dan aktivis ketenagakerjaan.

THR untuk Pekerja Ojol
Salah satu isu hangat terkait THR adalah nasib para pekerja ojek online (ojol). Sebagai pekerja lepas, status ojol seringkali tidak jelas dalam aturan ketenagakerjaan. Mereka tidak terikat kontrak formal dengan perusahaan platform digital, sehingga sulit untuk menuntut hak-hak ketenagakerjaan, termasuk THR.

Meskipun beberapa platform ojol telah memberikan bonus atau insentif menjelang hari raya, hal ini tidak bisa disamakan dengan THR yang diatur oleh pemerintah. Bonus tersebut sifatnya sukarela dan tidak memiliki kepastian hukum. Padahal, ojol juga memiliki kontribusi besar dalam perekonomian, terutama di masa pandemi ketika layanan mereka sangat dibutuhkan.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk memperjuangkan hak ojol, termasuk usulan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lebih inklusif. Namun, hingga saat ini, belum ada kepastian hukum yang melindungi hak-hak ojol, termasuk hak atas THR.
 
sumber berita:

17 March 2025

Optimisme Timnas Menuju Piala Dunia


 

pil
Dukungan Presiden

Piala Dunia adalah mimpi yang selalu membara di hati setiap penggemar sepak bola di Indonesia. Dengan semangat yang tinggi, Timnas Indonesia kini berusaha keras untuk meraih tiket ke ajang bergengsi ini. Optimisme ini tidak hanya datang dari para pemain dan pelatih, tetapi juga dari seluruh masyarakat, termasuk diaspora yang selalu mendukung dari jauh.

Dukungan Presiden
Dukungan dari pemerintah, termasuk Presiden, sangat penting dalam perjalanan Timnas menuju Piala Dunia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Timnas Indonesia harus masuk Piala Dunia. Ketua PSSI Erick Thohir,yang juga Menteri BUMN, menyatakan harapannya agar Timnas dapat memberikan hasil terbaik dalam setiap pertandingan. Hal ini menunjukkan bahwa ada komitmen dari pihak pemerintah untuk memberikan dukungan penuh kepada tim. Dengan adanya perhatian dari level tertinggi, harapan untuk melihat Timnas berlaga di Piala Dunia semakin nyata.

Kemenangan
Kemenangan adalah kata kunci dalam setiap pertandingan. Timnas Indonesia, di bawah arahan pelatih baru yang beraroma eropa, diharapkan dapat menunjukkan performa yang terbaik. Dalam pertandingan mendatang melawan Australia, para pemain diharapkan dapat meraih point krusial. Salah seorang pemain diaspora "the Profesor" yang mengamati perkembangan tim menyatakan bahwa mereka sangat percaya diri untuk meraih hasil kemenangan di kandang Australia. Ini adalah sinyal positif bahwa tim tidak hanya berambisi, tetapi juga memiliki rencana yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut.

Diaspora sebagai Pendukung Setia
Diaspora Indonesia di luar negeri juga memainkan peran penting dalam mendukung Timnas. Mereka tidak hanya menonton pertandingan dari jauh, tetapi juga aktif dalam menyebarkan semangat dan dukungan melalui media sosial. Kehadiran mereka dalam mendukung Timnas menciptakan rasa kebersamaan yang kuat, meskipun terpisah oleh jarak. Optimisme yang ditunjukkan oleh diaspora ini sangat berarti, karena mereka adalah duta bangsa yang selalu mengingatkan dunia akan potensi sepak bola Indonesia.

Strategi Menuju Piala Dunia
Untuk mencapai Piala Dunia, strategi yang matang sangat diperlukan. Timnas Indonesia harus fokus pada pengembangan level permainan dan peningkatan kualitas pelatihan. Dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah, federasi sepak bola, dan masyarakat, tidak bisa diabaikan. Dengan adanya sinergi ini, harapan untuk melihat Timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia semakin mendekati kenyataan.
 
sumber berita:

06 March 2025

Sritex, Dari Masa Kejayaan Hinggah Runtuh


 

sri
Runtuhnya Sritex

Pada 1 Maret 2025, PT Sri Rejeki Isman (Sritex)—perusahaan tekstil raksasa asal Solo—resmi menghentikan operasinya. Sritex, yang berdiri sejak 1966, pernah menjadi simbol kemajuan industri tekstil Indonesia. Perusahaan ini mengekspor produk ke puluhan negara dan mempekerjakan lebih dari 30.000 orang. Tutupnya pabrik yang pernah menjadi kebanggaan Indonesia ini bukan hanya cerita tentang bisnis yang kolaps, tapi juga tentang ribuan pekerja yang tiba-tiba kehilangan mata pencaharian.  

Akar Masalah Sritex  
Sejak 1966, Sritex, berproduksi dan menjadi kebanggaan industri tekstil Indonesia. Perusahaan ini mengekspor produk ke puluhan negara serta memenuhi kebutuhan lokal. Namun menurut media Kompas, masalah mulai menumpuk sejak 2020: utang menumpuk, persaingan global ketat, dan manajemen yang dianggap kurang transparan. Pemerintah sempat memberikan suntikan dana, tapi upaya ini gagal menyelamatkan Sritex. Akhirnya, keputusan tutup menjadi pahit yang harus ditelan.  

Bagi karyawan, ini seperti mimpi buruk. Banyak yang bekerja puluhan tahun tiba-tiba harus menghadapi realita PHK massal. Pertanyaan besar pun mengemuka: Kapan uang JHT mereka cair?  

Nasib JHT Karyawan Sritex  
Jaminan Hari Tua (JHT) adalah hak wajib bagi pekerja yang diatur dalam Uang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Besaran JHT untuk karyawan Sritex bervariasi, tergantung masa kerja dan upah. Misalnya, pekerja dengan masa kerja 10 tahun berhak mendapatkan sekitar Rp50–100 juta. Namun, proses pencairannya tak semudah membalikkan telapak tangan.  

BPJS Ketenagakerjaan menjanjikan pencairan maksimal 30 hari setelah pengajuan. Tapi, ada syarat: dokumen PHK dari perusahaan harus lengkap. Di tengah kekacauan tutupnya Sritex, banyak karyawan khawatir dokumen ini tertunda. Aktivis buruh mendesak pemerintah memastikan proses ini transparan. “JHT adalah hak pekerja, bukan hadiah. Negara wajib memastikan ini tak tertunda,” tegas salah satu pegiat.  

Pernyataan Kontroversial: Bensin di Atas Api  
Di tengah duka karyawan, muncul insiden yang memperburuk situasi. Seorang pejabat perusahaan kerap melontarkan pernyataan provokatif, seperti menyalahkan karyawan atas kebangkrutan Sritex. Akibatnya, protes merebak, dan melaporkan bahwa pejabat tersebut akhirnya dilarang berbicara publik oleh pengadilan.  

Pernyataan-pernyataan ini bukan hanya tidak etis, tapi juga mencerminkan betapa rapuhnya komunikasi antara perusahaan dan pekerja. Alih-alih mencari solusi, ucapan seperti ini justru memicu ketidakpercayaan dan kepanikan.   

Tutupnya Sritex bukan sekadar berita bisnis. Ini tentang karyawan dan keluarganya yang harus putar otak bayar sekolah anak, pekerja yang bingung cari pekerjaan baru di usia senja, dan hak JHT yang mungkin jadi satu-satunya penyelamat.
 
sumber berita:

04 March 2025

Bagaimana Film Tentang Pekerja Seks Bisa Menang Oscar?


 

osc
Piala Oscar

Film Anora garapan sutradara Sean Baker menyapu lima penghargaan di Oscar 2024, termasuk Film Terbaik. Kisahnya yang mengangkat kehidupan pekerja seks di Amerika Serikat langsung menjadi perbincangan. Pertanyaannya: bagaimana film dengan tema sensitif seperti ini bisa meraih pengakuan tertinggi di industri perfilman?  

Tema Tabu  
"Anora" tidak hanya menampilkan kisah pekerja seks secara gamblang, tetapi juga menyelami sisi humanis sang tokoh utama. Sean Baker, yang sebelumnya dikenal lewat film "The Florida Project", memang terkenal dengan gaya bercerita yang realistis dan penuh empati. Alih-alih menjual sensasi, ia fokus pada kompleksitas kehidupan karakter, seperti perjuangan ekomi, stigma sosial, dan kerentanan emosional.  

Ini sejalan dengan tren Oscar belakangan yang mulai menghargai film bertema sosial. Contohnya, "Nomadland" (2020) yang mengisahkan kehidupan tunawisma atau "Moonlight" (2016) tentang identitas seksual. Tema pekerja seks dalam "Anora" dianggap sebagai cerminan realita yang sering diabaikan, sehingga membuka mata juri dan penonton.  

Adegan Seks di Film  
Sejarah Oscar memang tidak lepas dari film dengan adegan seks yang menuai polemik, tetapi tetap diakui secara artistik. Film seperti "Blue is the Warmest Color" (2013) atau "Brokeback Mountain" (2005) memenangi banyak penghargaan karena adegan intimnya yang berfungsi memperdalam alur, bukan sekadar menarik perhatian.  

"Anora" menggunakan pendekatan serupa. Adegan seks dalam film ini tidak hadir untuk sensasi, tetapi sebagai alat naratif untuk menunjukkan dinamika hubungan, kekuasaan, dan kerapuhan manusia. Hal ini membedakannya dari film yang hanya mengandalkan konten dewasa tanpa kedalaman cerita.  

Perubahan Selera Akademi
Dalam dekade terakhir, Academy Awards (Oscar) telah melakukan reformasi besar, termasuk menambah keragaman anggota juri. Perubahan ini membuat film dengan tema "berani" dan jarang diekspos—seperti kehidupan pekerja seks—mendapat panggung lebih luas. "Anora" dianggap memanfaatkan momentum ini dengan baik.  

Selain itu, kritikus menilai kemenangan "Anora" juga dipengaruhi oleh faktor teknis: sinematografi yang intim, akting natural dari pemeran utama, dan skenario yang menghindari klise. Film ini berhasil membuat penonton merasa "dekat" dengan tokohnya, meski latar belakang hidupnya mungkin sangat berbeda.    

Oscar dan Makna di Balik Tema "Sulit"  
Kemenangan "Anora" di Oscar 2024 mengirim pesan jelas: industri film global semakin terbuka pada cerita dari pinggiran. Tema seperti pekerja seks, yang sering dianggap kontroversial, bisa menjadi jalan untuk menyoroti ketidakadilan dan memicu empati.  

Seperti kata Sean Baker dalam pidato penerimaannya, "Setiap orang punya kisah yang layak diceritakan." Dan Oscar, sebagai panggung tertinggi, kini mulai menjadi megafon bagi suara-suara yang selama ini terpinggirkan.
 
sumber bacaan: kontanpopbela

02 March 2025

Gaza, Hamas dan Israel


 

ham
Truk Bantuan  

Gaza, wilayah seluas 365 km² yang dihuni sekitar 2 juta warga Palestina, terus menjadi saksi konflik berdarah antara Hamas dan Israel. Di tengah gema ledakan dan tangisan anak-anak, isu kejahatan perang, upaya perpanjangan gencatan senjata, dan polemik penghentian bantuan kemanusiaan semakin memanas. Bagaimana ketiga elemen ini saling terkait, dan apa dampaknya bagi warga sipil yang terjebak dalam lingkaran kekerasan?  

Kejahatan Perang
Pada awal Maret 2024, Hamas mengecam keras keputusan Israel menghentikan bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui jalur darat. Langkah ini disebut sebagai bentuk kejahatan perang, karena memblokade akses dasar seperti makanan, obat-obatan, dan air bersih bagi warga Gaza. Padahal, hukum humaniter internasional melarang penggunaan kelaparan sebagai senjata perang.  

Israel membenarkan penghentian bantuan dengan alasan “mencegah dana mengalir ke Hamas.” Namun, PBB mencatat bahwa 80% penduduk Gaza bergantung pada bantuan luar untuk bertahan hidup. Anak-anak malnutrisi, rumah sakit tanpa listrik, dan warga yang minum air tercemar menjadi gambaran sehari-hari. Bagi banyak pihak, ini bukan sekadar blokade, tapi hukuman kolektif yang melanggar hak asasi manusia.  

Perpanjangan Gencatan Senjata  
Upaya menciptakan perdamaian sementara sempat muncul ketika Israel dan Amerika Serikat (AS) menyetujui perpanjangan gencatan senjata pada Maret 2024. Namun, Hamas menolak proposal ini karena dianggap tidak menguntungkan Palestina. Gencatan yang diusulkan disebut hanya memberi waktu bagi Israel untuk mengonsolidasikan kekuatan, tanpa menjamin penghentian serangan atau pencabutan blokade.  

Ini bukan kali pertama gencatan gagal. Sejak 2007, Gaza telah melalui puluhan gencatan yang hanya bertahan hitungan hari atau minggu. Akar masalahnya adalah ketidakseimbangan kekuatan: Israel didukung AS dan sekutu Barat, sementara Hamas bergantung pada simpati regional. Warga sipil, sekali lagi, menjadi korban ketika dialog berujung pada saling tuding dan roket yang kembali meluncur.  

Stop Bantuan  
PM Israel, Benjamin Netanyahu, pada Maret 2024 secara terbuka menyatakan akan menghentikan semua bantuan ke Gaza. Keputusan ini, disebut Hamas sebagai “pemerasan murahan” untuk memaksa Palestina menyerah. Netanyahu beralasan bahwa bantuan sering disalahgunakan Hamas untuk membangun terowongan perlawanan atau membeli senjata.  

Namun, data lapangan menunjukkan hal berbeda. LSM internasional seperti Amnesty International melaporkan bahwa bantuan kemanusiaan justru sering dihambat atau dihancurkan Israel sebelum mencapai Gaza. Contohnya, truk berisi obat-obatan dari Mesir kerap ditahan berminggu-minggu di perbatasan. Bagi warga Gaza, ini bukan soal politik, tapi pertaruhan nyawa: “Kami hanya ingin makan dan hidup,” kata Fatima, ibu tiga anak di Rafah, dalam wawancara dengan Al Jazeera.  

Komunitas internasional, semua umat manusia, bisa berperan dengan mendorong tekanan ke Israel agar membuka akses bantuan dan menghentikan pendudukan ilegal. Di sisi lain, Hamas juga perlu mengurangi serangan sporadis yang memicu eskalasi.
 
sumber berita: detikokezonemediaindonesia

27 February 2025

Tarif Presiden Trump


 

usa
Tarif USA

Presiden AS ke-45, Donald Trump, kembali menjadi sorotan dengan kebijakan tarif impor yang menuai pro-kontra. Kebijakan ini tak hanya memengaruhi AS, tetapi juga negara mitra dagang seperti Indonesia, Kanada, Meksiko, dan China.

Indonesia  
Berdasarkan sebuah analisis, tarif Trump bisa menjadi pisau bermata dua bagi Indonesia. Di satu sisi, kebijakan ini membuka peluang ekspor produk Indonesia ke AS. Contohnya, jika China dikenai tarif tinggi untuk barang elektronik atau tekstil, importir AS mungkin beralih ke produk serupa dari Indonesia yang lebih murah. Sektor seperti tekstil, alas kaki, dan furniture berpotensi menikmati lonjakan permintaan.  Sebaliknya, ada risiko gejolak pasar global. Tarif Trump terhadap China atau negara lain bisa memicu perang dagang yang memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia. Jika permintaan global melemah, ekspor Indonesia secara keseluruhan—termasuk komoditas seperti batu bara dan minyak sawit—bisa tertekan. Pemerintah perlu waspada dan memperkuat kerja sama dengan mitra dagang non-AS, seperti Uni Eropa atau Timur Tengah, untuk mengurangi ketergantungan.  

Kanada dan Meksiko
Kanada dan Meksiko—dua negara yang tergabung dalam USMCA (perjanjian dagang pengganti NAFTA) ternyata juga tak luput dari kebijakan Trump. Trump berencena mengenakan tarif hingga 10% untuk impor baja dan aluminium dari kedua negara. Kebijakan ini memicu protes, terutama dari Kanada yang selama ini menjadi mitra ekonomi terbesar ketiga AS.  Bagi Meksiko, tarif ini berpotensi melukai industri otomotif yang menjadi tulang punggung ekspornya. Sementara Kanada, sebagai pengekspor aluminium terbesar ke AS, terancam kehilangan pasar andalan. Tarif ini juga berisiko memicu kenaikan harga produk di dalam negeri AS, seperti mobil atau bahan konstruksi, yang bisa berimbas pada inflasi.  

China  
China tetap menjadi target utama Trump. AS berencana memperluas tarif untuk produk teknologi seperti chip dan kendaraan listrik China. Kebijakan ini memperpanjang ketegangan dagang yang telah berlangsung sejak 2018.  Bagi China, tarif Trump memperlambat pertumbuhan ekspor, tetapi negeri Tirai Bambu ini tak tinggal diam. Mereka membalas dengan membatasi impor produk AS seperti kedelai dan pesawat terbang. Perang dagang ini membuat banyak perusahaan global memindahkan basis produksi ke negara dengan upah lebih murah, seperti Vietnam atau Indonesia, untuk menghindari tarif. Inilah peluang yang bisa dimanfaatkan Indonesia untuk menarik investasi asing.  

Globalisasi  
Kebijakan tarif Trump mengingatkan kita bahwa di era globalisasi, gejolak di satu negara bisa berdampak luas. Bagi Indonesia, ini adalah ujian ketahanan sekaligus kesempatan untuk menjadi pemain lebih besar di peta perdagangan dunia. Dengan strategi tepat, Indonesia bisa mengubah tantangan menjadi peluang emas.
 
sumber berita: metroTVvoanewsapnews

Danantara Diantara Kontroversi dan Harapan


 

har
Danantara

Nama Danantara mencuat dalam pemberitaan seputar ekonomi dan keuangan Indonesia. Inisiatif yang digadang-gadang sebagai terobosan baru ini mendapat dukungan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun juga menuai peringatan dari para pakar.

Apa Itu Danantara?  
Berdasarkan pemberitaan Kompas, Danantara diluncurkan sebagai Badan Pengelola Investasi (BPI) yang bertujuan mengoptimalkan pengelolaan dana publik untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan. OJK, sebagai regulator sektor jasa keuangan, secara resmi mendukung inisiatif ini melalui acara peluncuran yang digelar pekan lalu. Harapannya, Danantara bisa menjadi motor penggerak investasi strategis, terutama di sektor-sektor yang selama ini kurang terjamah.  

Seiring optimisme tersebut, muncul pertanyaan: apakah Danantara benar-benar siap menghadapi kompleksitas pengelolaan dana publik? Di sinilah kontroversi mulai bermunculan.  

Dukungan OJK: Pintu Menuju Ekonomi yang Lebih Inklusif  
Dukungan OJK terhadap Danantara bukan tanpa alasan. Dalam siaran pers RRI, OJK menegaskan bahwa kehadiran BPI ini sejalan dengan visi meningkatkan inklusi keuangan dan mempercepat pembangunan. Melalui Danantara, dana seperti tabungan masyarakat, aset BUMN, atau bahkan investasi asing diharapkan bisa dikelola secara profesional untuk proyek-proyek prioritas, seperti jalan tol, listrik pedesaan, atau akses air bersih.  

“Ini langkah progresif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar perwakilan OJK dalam salah satu wawancara. Namun, OJK juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pengelolaan dana.  

Peringatan Pakar IPB: Jangan Sampai Jadi Bumerang  
Di tengah euforia peluncuran, pakar ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) memberikan catatan kritis. Dalam artikel Medcom, Profesor Arief Daryanto, ahli kebijakan publik, memperingatkan bahwa Danantara berpotensi menjadi “bumerang” jika tidak dikelola dengan hati-hati.  

“Investasi skala besar selalu membawa dua sisi mata uang. Di satu sisi, ia bisa mendongkrak pertumbuhan, tapi di sisi lain, risiko kebocoran dana, korupsi, atau salah alokasi proyek sangat mungkin terjadi,” jelasnya. Ia mencontohkan kasus-kasus sebelumnya di mana lembaga serupa gagal memenuhi target karena lemahnya pengawasan.  

Pakar ini menekankan perlunya mekanisme audit independen dan partisipasi masyarakat dalam memantau kinerja Danantara. “Masyarakat harus dilibatkan sebagai pengawas, bukan sekadar penonton,” tambahnya.  

Menyikapi Kontroversi: Antara Harapan dan Kewaspadaan  
Reaksi publik terhadap Danantara terbelah. Sebagian melihatnya sebagai angin segar untuk pemerataan pembangunan, sementara lainnya khawatir inisiatif ini hanya akan menambah daftar proyek “gagal” akibat korupsi atau inefisiensi.  

Lantas, bagaimana menyikapi hal ini? Pertama, transparansi harus menjadi prinsip utama. OJK dan pemerintah perlu memastikan bahwa setiap langkah Danantara—mulai dari pengumpulan dana hingga eksekusi proyek—dapat diakses publik secara terbuka. Kedua, kolaborasi dengan pakar dan akademisi perlu diperkuat untuk meminimalkan risiko teknis dan manajerial.  

Tak kalah penting, peran masyarakat sebagai penerima manfaat akhir harus aktif. Dengan memanfaatkan platform pengaduan atau media sosial, masyarakat bisa menjadi “mata dan telinga” yang membantu mengawasi jalannya proyek.
 
sumber berita: kompasrrimedco