Demo Pendidikan Mahal
 |
| demo mahasiswa |
Ada ironi yang menyedihkan dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025. Di satu sisi, kita memperingati legacy Ki Hadjar Dewantara dengan tema "Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua" , namun di sisi lain, gelombang demonstrasi mahasiswa terus bergulir menuntut pendidikan yang lebih terjangkau.
Mengapa Mahasiswa Turun ke Jalan?
Bayangkan betapa frustrasinya mahasiswa kita saat ini. Mereka dihadapkan pada ancaman kenaikan UKT di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Yang lebih mengkhawatirkan, sekitar 600.000 mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan mereka akibat kebijakan efisiensi anggaran .
Demonstrasi "Indonesia Gelap" yang terjadi di berbagai kota besar bukan sekadar aksi tanpa dasar. Para mahasiswa memiliki tuntutan yang jelas: penolakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran dan evaluasi berbagai program pendidikan . Meskipun pemerintah membantah adanya kenaikan UKT, kekhawatiran tetap ada di kalangan mahasiswa dan orang tua.
Warisan Ki Hadjar Dewantara yang Terlupakan?
Jika kita menengok kembali filosofi pendidikan Ki Hadjar Dewantara, beliau sangat menekankan pendidikan sebagai alat untuk mengembangkan potensi manusia dan meningkatkan kecerdasan bangsa . Sistem Among yang beliau kembangkan menekankan kebebasan berpikir dan pengembangan potensi anak secara menyeluruh . Namun, bagaimana mungkin filosofi ini dapat terwujud jika akses pendidikan semakin terbatas karena masalah biaya?
Dilema Anggaran Pendidikan
Mari kita lihat fakta menariknya: Kemendikbudristek mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 25 triliun untuk tahun 2025, karena pagu indikatif sebesar Rp 83,19 triliun dianggap tidak mencukupi . Ini menunjukkan bahwa memang ada kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan dan ketersediaan dana pendidikan.
Universitas-universitas negeri pun terjebak dalam situasi sulit. Di satu sisi, mereka harus memenuhi standar kualitas pendidikan, namun di sisi lain, pemangkasan anggaran memaksa mereka mencari sumber dana alternatif, termasuk melalui kenaikan UKT .
Dimana Solusi?
Finlandia bisa menjadi contoh menarik. Negara ini menerapkan sistem pendidikan gratis hingga tingkat universitas dan menekankan kesetaraan akses pendidikan bagi semua warga negaranya . Meskipun konteks Indonesia berbeda, prinsip-prinsip dasar seperti ini bisa menjadi inspirasi.
Pemerintah sebenarnya sudah berupaya memberikan solusi melalui program KIP Kuliah dan kesempatan peninjauan ulang kelompok UKT . Namun, implementasi di lapangan masih perlu diperbaiki agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Mewujudkan cita-cita Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan yang memerdekakan, bukan justru membelenggu dengan biaya yang memberatkan. Karena bagaimanapun, investasi terbaik untuk masa depan bangsa adalah pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua. Selamat Hardiknas 2025.
Mengapa Mahasiswa Turun ke Jalan?
Bayangkan betapa frustrasinya mahasiswa kita saat ini. Mereka dihadapkan pada ancaman kenaikan UKT di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Yang lebih mengkhawatirkan, sekitar 600.000 mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan mereka akibat kebijakan efisiensi anggaran .
Demonstrasi "Indonesia Gelap" yang terjadi di berbagai kota besar bukan sekadar aksi tanpa dasar. Para mahasiswa memiliki tuntutan yang jelas: penolakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran dan evaluasi berbagai program pendidikan . Meskipun pemerintah membantah adanya kenaikan UKT, kekhawatiran tetap ada di kalangan mahasiswa dan orang tua.
Warisan Ki Hadjar Dewantara yang Terlupakan?
Jika kita menengok kembali filosofi pendidikan Ki Hadjar Dewantara, beliau sangat menekankan pendidikan sebagai alat untuk mengembangkan potensi manusia dan meningkatkan kecerdasan bangsa . Sistem Among yang beliau kembangkan menekankan kebebasan berpikir dan pengembangan potensi anak secara menyeluruh . Namun, bagaimana mungkin filosofi ini dapat terwujud jika akses pendidikan semakin terbatas karena masalah biaya?
Dilema Anggaran Pendidikan
Mari kita lihat fakta menariknya: Kemendikbudristek mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 25 triliun untuk tahun 2025, karena pagu indikatif sebesar Rp 83,19 triliun dianggap tidak mencukupi . Ini menunjukkan bahwa memang ada kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan dan ketersediaan dana pendidikan.
Universitas-universitas negeri pun terjebak dalam situasi sulit. Di satu sisi, mereka harus memenuhi standar kualitas pendidikan, namun di sisi lain, pemangkasan anggaran memaksa mereka mencari sumber dana alternatif, termasuk melalui kenaikan UKT .
Dimana Solusi?
Finlandia bisa menjadi contoh menarik. Negara ini menerapkan sistem pendidikan gratis hingga tingkat universitas dan menekankan kesetaraan akses pendidikan bagi semua warga negaranya . Meskipun konteks Indonesia berbeda, prinsip-prinsip dasar seperti ini bisa menjadi inspirasi.
Pemerintah sebenarnya sudah berupaya memberikan solusi melalui program KIP Kuliah dan kesempatan peninjauan ulang kelompok UKT . Namun, implementasi di lapangan masih perlu diperbaiki agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Mewujudkan cita-cita Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan yang memerdekakan, bukan justru membelenggu dengan biaya yang memberatkan. Karena bagaimanapun, investasi terbaik untuk masa depan bangsa adalah pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua. Selamat Hardiknas 2025.
sumber berita: tempo, okezone, netralnews, kompas, suaramerdeka
0 comments :
Post a Comment