07 June 2022

Non-ASN Pemkab Mojokerto dapat Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan


 

bpjs
kartu BPJS Ketenagakerjaan

Dua program Jaminan-Kecelakaan dan program Jaminan-Kematian pegawai non ASN sudah di-cover BPJS Ketenagakerjaan.

Sesuai pemetaan Pemkab, peserta non-ASN di Kabupaten Mojokerto sebanyak 3.771 orang dan yang menerima sebanyak 3.042 orang, sehingga, sisanya yang belum tercover sebanyak 729 orang dan perlu dialokasikan. Anggaran di tahun 2022 untuk mengcover BPJS dari 3.042 kurang lebih sebesar Rp. 197 juta dan perlu kekurangannya dapat di alokasikan pada P-APBD.


Sumber berita

JAWA-POS

30 May 2022

Gubernur (mulai) Melirik Industri Syariah


 

gub
Industri Halal Syariah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati :

Upaya pemerintah dalam melakukan program-program ekonomi dan keuangan syariah memang membutuhkan kerja sama, termasuk dengan daerah, karena tidak bisa dilakukan oleh satu kementerian dan lembaga

Diperlukan pula adanya definisi yang jelas untuk semua orang dari sebuah kegiatan ekonomi di industri sektor keuangan maupun riil yang dapat dinyatakan memenuhi persyaratan syariah.
 
Pj. Gubernur Jatim Adhy Karyono (21 Mei 2024):
Alhamdulillah, Jawa Timur berhasil memborong delapanpenghargaan dari sepuluh kategori Anugerah Adinata Syariah tahun ini. Ini adalah bukti komitmen Jatim dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menorehkan prestasi di kancah nasional. Kali ini, Jawa Timur berhasil memborong delapan penghargaan dari sepuluh kategori dalam Anugerah Adinata Syariah pada 20 Mei 2024. Adapun kedelapan penghargaan yang diraih Jawa Timur antara lain Juara 5 Kategori Keuangan Sosial Syariah, Juara 3 Kategori Program Inovasi pada Sektor Ekonomi Syariah, Juara 1 Kategori Keuangan Mikro Syariah, dan Juara 2 Kategori Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren.  Termasuk Juara 4 Kategori Zona KHAS (Kuliner Halal Aman Sehat), Juara 3 Kategori Industri Halal, Juara 4 Kategori Kelembagaan Daerah yang Difokuskan pada Pengembangan Ekonomi Syariah di Tingkat Daerah/Provinsi, serta Juara 4 Kategori Keuangan Syariah.


sumber berita
KOMPAS

02 May 2022

Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polri


 

kep
Kepercayaan Terhadap Polri

Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, termasuk Polri, merupakan fondasi penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di suatu negara. Namun, dalam beberapa waktu belakangan, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mengalami penurunan yang cukup signifikan. Berdasarkan data survei yang dilaporkan oleh Liputan6, salah satu penyebab utama anjloknya kepercayaan ini adalah berbagai kasus yang melibatkan oknum kepolisian, seperti penyalahgunaan wewenang, tidak profesionalnya penanganan kasus, hingga dugaan korupsi. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi Polri untuk merebut kembali kepercayaan masyarakat.

Mengapa Kepercayaan Masyarakat Menurun?
Menurut tulisan di media Republika, Kapolri sendiri mengakui bahwa ada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Salah satu penyebabnya adalah perilaku beberapa oknum yang merusak citra institusi. Ketika masyarakat melihat adanya ketidakadilan atau tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, wajar jika rasa percaya terhadap institusi yang seharusnya melindungi mereka menjadi luntur. Selain itu, ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan profesionalisme Polri juga menjadi tantangan tersendiri. Di era digital, informasi menyebar dengan cepat, dan setiap insiden yang melibatkan polisi dapat langsung menjadi perhatian publik. Hal ini memperbesar tuntutan agar Polri tidak hanya cepat bertindak, tetapi juga bertindak dengan benar dan adil.

Pentingnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Polisi
Kepercayaan masyarakat terhadap polisi adalah aset yang sangat berharga. Ketika masyarakat percaya pada institusi ini, mereka akan lebih kooperatif dalam melaporkan kejahatan, mematuhi hukum, dan mendukung berbagai program keamanan. Sebaliknya, jika kepercayaan menurun, masyarakat cenderung enggan bekerja sama atau bahkan bersikap skeptis terhadap tindakan kepolisian. Seperti yang dijelaskan dalam artikel Media Indonesia, mempertahankan kepercayaan publik adalah tugas utama setiap institusi kepolisian. Polri harus mampu menunjukkan bahwa mereka bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa Polri tetap menjadi institusi yang dihormati dan diandalkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Harapan untuk Masa Depan Polisi
Meski tantangan yang dihadapi Polri cukup besar, harapan untuk perbaikan tetap ada. Dengan komitmen yang kuat untuk mereformasi diri, Polri memiliki peluang besar untuk kembali merebut hati masyarakat. Kunci utamanya adalah konsistensi dalam menunjukkan bahwa mereka adalah pelindung dan pengayom masyarakat yang dapat diandalkan. Kepercayaan masyarakat terhadap Polri bukan sesuatu yang bisa dibangun dalam semalam, tetapi membutuhkan waktu, kerja keras, dan kesungguhan. Dengan langkah yang tepat, Polri dapat kembali menjadi institusi yang dibanggakan oleh rakyat Indonesia. Mari terus mendukung upaya perbaikan ini demi keamanan dan kesejahteraan bersama.
 
sumber berita: liputan6mediaindonesiarepublika

11 April 2022

Aktuaria Syariah (dimata pelaku usaha)


 

sai
syariah

kuliah umum yang diselenggarakan melalui platform Zoom Meeting pada 23/3/2022 dengan pembawa materi  Rina Elvi Roza.

asuransi syariah atau takmim atau takaful atau ta’awun atau tadhamun adalah suatu usaha saling menolong, saling melindungi, saling menanggung, dan saling menjamin (merujuk pada Fatwa DSN MUI)


Sumber Berita

FMIPA-UI




16 March 2022

Minyak Goreng, Part Dua


 

myk
minyak goreng

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato (selasa 15 Maret 2022) :

Harga (produk minyak goreng) kemasan lain ini tentu akan menyesuaikan terhadap nilai daripada keekonomian, sehingga tentu kita berharap bahwa dengan nilai keekonomian tersebut minyak sawit akan tersedia di pasar modern maupun di pasar tradisional


Artinya, harga tsb akan mengikuti trend "harga-pasar".
Tidak dijelaskan bagaimana nasib aturan (Pemerintah) sebelumnya dgn HET Minyak Goreng.

Setelah penjelasan dari Menko Perekonoian di atas, Minyak-Goreng tersedia (tiba-tiba) kini tersedia di Toko Seba-Ada.
Dengan harga-baru, tentunya.

Kenaikan harga ("harga-baru") minyak goreng ini membuat kaget warga Bandung, terutama kaum ibu-ibu.
Rupanya, berapa minggu terakhir, ibu-ibu sudah terbiasa bersemangat hunting dan ngantri minyak goreng.
Segala usaha dikerahkan untuk mendapatkan minyak-goreng tanpa melihat harga.
Kegembiraan berakhir sudah.

Kecemasan masyarakat modern (otomatis) belum terobati.
Sebelumnya, cemas minyak-goreng "hilang" di pasar.
Sekarang, cemas "harga" minyak-goreng.


sumber bacaan:
Detik
Detik

 

 

15 February 2022

Daya Saing Kawasan Industri di Indonesia


 

kaW
Kawasan Industri

Kawasan industri memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai pusat aktivitas manufaktur dan investasi, kawasan industri menjadi kunci untuk meningkatkan ekspor, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing nasional di pasar global. Namun, daya saing kawasan industri di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat.  

Masalah Kawasan Industri di Indonesia  
Menurut data yang diungkap Katadata, ada tiga masalah utama yang menghambat daya saing kawasan industri Indonesia. Pertama, keterbatasan infrastruktur pendukung. Meski pemerintah telah berinvestasi besar dalam pembangunan infrastruktur, banyak kawasan industri masih menghadapi kendala aksesibilitas, seperti transportasi yang kurang efisien dan terbatasnya pasokan energi. Hal ini membuat kawasan industri Indonesia kurang kompetitif dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia.  

Kedua, isu tata kelola dan regulasi yang rumit. Proses perizinan yang panjang dan birokrasi yang berbelit sering kali menjadi hambatan bagi investor. Tidak hanya itu, ketidakpastian hukum juga menjadi faktor yang membuat banyak perusahaan ragu untuk berinvestasi lebih besar di kawasan industri Indonesia.  

Ketiga, rendahnya tingkat keterisian kawasan industri. Berdasarkan data dari Emiten News, dari 135 kawasan industri yang ada di Indonesia, hanya sekitar 46 persen yang sudah terisi. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan lahan industri dan kebutuhan pasar. Rendahnya tingkat keterisian ini juga dipengaruhi oleh kurangnya promosi kawasan industri yang terintegrasi dengan kebutuhan investor global.  

Isu Global terhadap Daya Saing
Selain faktor internal, daya saing kawasan industri Indonesia juga dipengaruhi oleh isu global. Berdasarkan laporan Kontan, ada tiga isu utama yang memengaruhi daya saing kawasan industri, yaitu:  
1. Transformasi digital: Revolusi industri 4.0 menuntut kawasan industri untuk mengadopsi teknologi canggih guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Namun, banyak kawasan industri di Indonesia yang masih tertinggal dalam hal digitalisasi.  
2. Perubahan rantai pasok global: Pandemi COVID-19 telah mengubah pola rantai pasok global, di mana perusahaan kini mencari lokasi produksi yang lebih dekat dengan pasar utama mereka. Hal ini menjadi tantangan bagi kawasan industri Indonesia untuk tetap relevan dalam rantai pasok global.  
3. Tekanan keberlanjutan: Dunia semakin fokus pada isu lingkungan dan keberlanjutan. Kawasan industri yang tidak menerapkan prinsip ramah lingkungan berisiko kehilangan daya tarik di mata investor yang semakin peduli pada isu ini.  

Meningkatkan Daya Saing
Untuk meningkatkan daya saing kawasan industri, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan:  
1. Peningkatan Infrastruktur: Pemerintah harus terus berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, dan jaringan listrik, yang mendukung aktivitas kawasan industri.  
2. Digitalisasi Kawasan Industri: Adopsi teknologi digital, seperti otomatisasi dan Internet of Things (IoT), harus menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi dan daya tarik kawasan industri.  
3. Penerapan Konsep Berkelanjutan: Kawasan industri harus mulai mengadopsi prinsip hijau, seperti penggunaan energi terbarukan dan sistem pengelolaan limbah yang efektif, untuk memenuhi standar global.  
4. Promosi dan Insentif: Pemerintah perlu memperkuat promosi kawasan industri secara internasional dan memberikan insentif menarik bagi investor, seperti tax holiday atau pembebasan biaya tertentu.  

Sinergi untuk Meningkatkan Daya Saing  
Daya saing kawasan industri di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, baik dari faktor internal maupun eksternal. Namun, dengan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, tantangan ini dapat diatasi. Peningkatan infrastruktur, digitalisasi, penerapan prinsip keberlanjutan, dan promosi yang efektif adalah langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk memastikan kawasan industri Indonesia tetap kompetitif di pasar global. Dengan langkah yang tepat, kawasan industri dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional di tengah persaingan internasional yang semakin ketat.
 
sumber berita: katadataemitennewskontan

07 February 2022

PNS Menuju Pensiun 1-Milyar


 

pns
Besaran Pensiun 1-Milyar

 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Tjahjo Kumolo:
 

  1. Pada 16 October 2021 : Pemerintah (akan) menggunakan skema baru untuk pensiunan PNS, yakni dengan menerapkan iuran pasti atau fully funded. Terkait pemberian jaminan pensiun, pemerintah akan (atau belum) melakukan reformasi sistem pensiun berdasarkan iuran pasti. Kami dengan Taspen juga sudah diskusi bagaimana pensiunan ASN itu nanti dapat tunjangan Taspennya bisa enggak mencapai Rp 1 M, kemungkinan bagi pensiunan PNS mendapatkan tunjangan pensiun hingga Rp 1 miliar terbuka cukup lebar. APBN harus mengeluarkan anggaran sekitar Rp 120 triliun setiap tahunnya untuk pembayaran pensiunan. Pembayaran pensiunan ini setidaknya diberikan kepada Pensiunan PNS, TNI, Polri yang jumlahnya sekitar ke 3,1 juta orang. skema terbaru ini juga akan mengurangi beban APBN.
  2. Pada 4 Februari 2022 : Dengan kenaikan tunjangan itu, maka ASN (akan) mendapatkan penghasilan paling sedikit Rp 9 juta untuk mendapatkan dana pensiun sebesar Rp 1 miliar. skema yang diberikan pemerintah berupa kenaikan dana pensiun, tidak diikuti oleh kenaikan gaji pokok. Taspen selama ini dipercayakan untuk mengelola dana pensiunan para ASN. Keputusan tidak di Kemenkeu, tapi antara Taspen dengan PNS baru terkait potongan Taspen yang nanti dikompensasikan akhir tugas


Hal ini akan (belum terjadi) menjadi semangat untuk menciptakan Pensiun buat seluruh tenaga-kerja Indonesia, tidak hanya untuk PNS.
Pegawai Pabrik, Pegawai Toko/Mall ataupun Pegawai Koperasi/UKM yg berjumlah lebih besar dari PNS.
Sistim Kesehatan sudah membuktikan bahwa BPJS berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia.


sumer berita :
CNBC
TribunNews