July 28, 2026
TAMAtop
 |
| penjelasan bmkg |
Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 28 Juli 2026. Rapat ini digelar sebagai respons cepat pemerintah di tengah tingginya frekuensi bencana hidrometeorologi sepanjang semester pertama 2026. Fokus utama pertemuan berpusat pada strategi mitigasi menghadapi cuaca ekstrem, ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta potensi kekeringan panjang akibat dinamika perubahan iklim global.
Ratas tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Infrastruktur Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, serta Kepala BRIN Arif Satria.
Anomali El Niño yang Datang Lebih Cepat
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa rapat difokuskan untuk menyusun langkah taktis antisipatif mengingat musim kering tahun ini diperkirakan berlangsung lebih awal dan lebih lama. Berdasarkan prediksi BMKG, fenomena El Niño mengalami percepatan.
"Siklus El Niño itu biasanya terjadi empat tahunan—mulai dari 2015, 2019, hingga 2023. Mestinya siklus berikutnya jatuh pada 2027, tetapi prediksi BMKG menunjukkan El Niño justru melanda tahun ini (2026). Artinya, kekeringan datang lebih cepat dan berakhir lebih lambat. Kami sangat berterima kasih atas inisiatif Bapak Presiden yang bergerak cepat mengundang seluruh stakeholder untuk mengantisipasi hal ini," ujar Raja Juli.
Kendati demikian, Raja Juli optimis karena manajemen pengendalian karhutla nasional dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren perbaikan yang signifikan. Merujuk data Kementerian Kehutanan, luas lahan terbakar berhasil ditekan dari 2,6 juta hektare pada 2015 menjadi 1,6 juta hektare pada 2019, dan turun lagi ke angka 1,16 juta hektare pada 2023. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2025 dengan luasan karhutla yang menyusut ke 359.619 hektare. Adapun hingga Juni 2026, indikasi luas karhutla tercatat berada di angka 107.465 hektare. Pemerintah kini memperketat pengawasan di enam provinsi rawan lahan gambut (Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel) serta wilayah rentan baru seperti NTB dan NTT.
Pendekatan Preventif dan Operasi Modifikasi Cuaca
Seusai rapat, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengonfirmasi bahwa anomali suhu di Samudra Pasifik telah menempatkan Indonesia pada status El Niño kategori kuat dengan peluang mencapai 98 persen. Mengantisipasi krisis air dan karhutla, pemerintah langsung mengaktifkan paradigma penanganan preventif.
"Sejak musibah besar 2015, kita tidak lagi sekadar menunggu titik api muncul lalu melakukan water bombing. Begitu tinggi muka air tanah di lahan gambut terdeteksi menurun, kita langsung menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC)," jelas Faisal. Langkah penyemaian awan masif ini ditargetkan untuk mengisi pasokan air di sekitar 240 waduk dan danau strategis di seluruh Indonesia. Hal ini krusial demi menjaga stabilitas Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), irigasi sektor pertanian, serta pemenuhan air bersih harian masyarakat. BRIN juga diinstruksikan menyuplai kesiapan teknologi pendukung ketahanan air regional.
Sementara itu, Menko Infrastruktur AHY menekankan pentingnya integrasi data di lapangan agar dampak ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) dan kelumpuhan ekonomi akibat penutupan bandara atau sekolah seperti tahun-tahun sebelumnya tidak terulang.
Kesiapan Evakuasi Terpadu
Dari sisi penanganan kedaruratan, Kepala Basarnas Mohammad Syafii menegaskan kesiapan institusinya dalam menghadapi dampak iklim ekstrem, termasuk potensi banjir bandang mendadak akibat cuaca yang fluktuatif. Syafii memastikan Basarnas akan mengoptimalkan fungsinya sebagai SAR Mission Coordinator. Operasi penyelamatan dan pertolongan nantinya digerakkan secara terpadu lintas kementerian/lembaga, dengan sokongan penuh sarana prasarana taktis dari unsur TNI dan Polri.
sumber bacaan: rmol, metrotv, kabar24-elnino, kabar24-bmkg, kompas
