Bagaimana E-Voting di Pilkada?

Bagaimana E-Voting di Pilkada?

   January 14, 2026       TAMAtop

---

 

sistim online

E-voting di Indonesia adalah gagasan pemungutan suara digital yang menjanjikan efisiensi, kecepatan, dan transparansi dengan teknologi elektronik untuk pemilu, namun implementasinya terkendala kesiapan infrastruktur, literasi digital, biaya, serta isu keamanan siber, meskipun telah sukses diterapkan dalam skala kecil seperti Pilkades di beberapa daerah. KPU dan pemerintah terus mengkaji penerapannya dengan pendekatan bertahap, mempertimbangkan tantangan dan pengalaman negara lain untuk mewujudkan demokrasi digital yang aman dan terpercaya, seperti model offline untuk mencegah peretasan saat pemungutan suara.

Sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung kembali mengemuka setelah menjadi salah satu rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang digelar di Ancol, Jakarta, pada 10–12 Januari 2026. Usulan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya menekan tingginya biaya penyelenggaraan Pilkada tanpa mengurangi hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya.

Bagaimana bentuk dan skema e-voting yang paling realistis dan aman untuk diterapkan dalam Pilkada di Indonesia?

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin:
Tinggal kita tunggu hasil kajian DPD RI, mana yang terbaik. DPD akan mengkaji secara komprehensif sehingga demokrasi kita tidak kehilangan makna dan kualitas. Poin utamanya adalah bagaimana memastikan demokrasi tetap efisien dan efektif. Semua warga negara memiliki perspektif yang berbeda tentang demokrasi. Membangun demokrasi bukan hal yang mudah dan instan. Ada negara yang membutuhkan ratusan tahun. Namun kita patut bersyukur, demokrasi Indonesia semakin transparan dan terbuka dari hari ke hari. Terkait isu Pilkada, kami tidak bisa serta-merta memutuskan pilihan. DPD RI pasti akan mendengar kembali suara masyarakat daerah untuk menentukan apa yang terbaik dari berbagai opsi yang ada

Sebelumnya, ide ini juga hadir, dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama KPU dan Bawaslu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada 7 Juli 2025. Rapat kerja ini membahas laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari KPU dan Bawaslu tahun anggaran 2024 serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun 2026. Pada 2024, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencatat setidaknya ada 27 kabupaten dan 1.752 desa di Indonesia yang telah melaksanakan pilkades secara elektronik atau e-voting. Namun terdapat perbedaan tantangan dan kesiapan infrastruktur antara penerapan e-voting di desa dan di tingkat nasional. 

sumber berita: kompas, teropongpublik, tempo

Read More

Pelatih Baru Timnas Indonesia

Pelatih Baru Timnas Indonesia

   January 13, 2026       TAMAtop

---

pelatih baru

 

John Herdman, secara resmi menjadi pelatih tim nasional sepak bola Indonesia usai dirinya diperkenalkan oleh PSSI melalui jumpa pers yang digelar di Ballroom Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, 13 Januari 2026. John Herdman mendapatkan kontrak selama 2 tahun oleh PSSI untuk menukangi Timnas Indonesia. Ada opsi perpanjangan kontrak dua tahun kedepan pada kontrak itu menyongsong Piala Dunia 2030.

Kualitas John, pelatih berjuluk “History Maker”, langsung diuji dengan sejumlah agenda terdekat dalam bulan mendatang, mulai dari FIFA Series hingga Piala AFF 2026. 

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir:
Saya mengharapkan dukungan maksimal dari para pemain, pengurus, dan juga pecinta sepak bola nasional yang mau menghargai proses pembentukan timnas agar makin kompetitif. Ini adalah momen di mana PSSI dan sepak bola Indonesia masuk ke era baru, ditangani pelatih seperti John Herdman. 


sumber: kemenpora, kompas, mediaindonesia

Read More

Registrasi SIM Card Dengan Wajah

Registrasi SIM Card Dengan Wajah

   January 12, 2026       TAMAtop

---

 

berbasis biometrik

Pemerintah mulai menerapkan registrasi SIM card berbasis biometrik dengan teknologi pengenalan wajah di 2026. Kebijakan registrasi SIM card face regocnition digulirkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dilakukan secara bertahap, bersifat opsional di fase awal, dan direncanakan berlaku penuh bagi pelanggan baru mulai 1 Juli 2026 dengan integrasi langsung ke basis data kependudukan di Kementerian Dalam Negeri.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha:

Selama bertahun-tahun, registrasi SIM card berbasis NIK dan KK terbukti belum sepenuhnya efektif. Banyak kasus menunjukkan satu identitas bisa digunakan untuk mengaktifkan banyak nomor, bahkan diperjualbelikan untuk kepentingan penipuan, penyamaran identitas, hingga kejahatan digital lainnya. Nomor SIM bisa diganti, nomor telepon bisa dinonaktifkan, bahkan data administratif masih bisa diperbaiki lewat mekanisme tertentu. Tapi data biometrik wajah tidak bisa diganti. Wajah itu melekat seumur hidup. Kalau bocor, risikonya permanen

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah:

Kerugian penipuan digital ini sudah mencapai lebih dari Rp 7 triliun. Bahkan setiap bulan ada 30 juta lebih scam call dan setiap orang menerima minimal satu spam call seminggu sekali. Hal tersebut yang membuat Komdigi membuat kebijakan registrasi SIM Card menggunakan face recognition

Kebijakan ini juga ditujukan untuk membersihkan basis data nomor seluler. Saat ini tercatat lebih dari 310 juta nomor beredar, sementara populasi dewasa Indonesia sekitar 220 juta. Komdigi menilai pembersihan database akan membuat pemanfaatan frekuensi seluler lebih optimal bagi pelanggan aktif. Operator seluler juga menyiapkan kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diperpanjang setiap dua tahun.

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir:

Jadi per 1 Januari 2026 masyarakat masih bisa registrasi dengan dua metode, yang lama atau pun dengan biometrik. Namun per 1 Juli 2026 sudah full biometrik. Ini hanya berlaku untuk pelanggan baru, sedangkan pelanggan lama tidak perlu registrasi lagi. Kerugian penipuan digital ini sudah mencapai lebih dari Rp7 triliun. Bahkan setiap bulan ada 30 juta lebih scam call dan setiap orang menerima minimal satu spam call seminggu sekali. Hal tersebut yang membuat Komdigi membuat kebijakan registrasi SIM Card menggunakan face recognition

Bila demikian, apa beda eKTP dengan simCard?

sumber: detik, kumparan, antara

Read More

Akhir Kisah Tiang Monorel Jakarta?

Akhir Kisah Tiang Monorel Jakarta?

   January 11, 2026       TAMAtop

---

drama tiang monorel

Dinas Bina Marga DKI Jakarta mengambil langkah tegas untuk mengurai benang kusut kemacetan di kawasan Jakarta Selatan. Sebanyak 109 tiang proyek monorel yang selama ini terbengkalai di sepanjang Jalan Rasuna Said akan segera dibongkar demi mempermudah mobilitas masyarakat.

Kapudatin Bina Marga DKI Jakarta, Siti Dinar Wenny:
Penataan kawasan diharapkan dapat meningkatkan keindahan kota, kenyamanan pejalan kaki, keselamatan pengguna jalan, serta sebagai upaya mengurai kemacetan dan perbaikan mobilitas di Jakarta

Proses eksekusi pembongkaran dijadwalkan akan dimulai pada minggu ketiga Januari 2026. Setelah tiang-tiang beton tersebut disingkirkan, Bina Marga tidak akan membiarkan lahan tersebut kosong begitu saja. Rencana besar telah disiapkan untuk mempercantik kawasan tersebut, mulai dari perbaikan kualitas aspal jalan, revitalisasi trotoar bagi pejalan kaki, hingga pembenahan fasilitas umum lainnya.

Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo telah meminta PT Adhi Karya (Persero) segera membongkar tiang-tiang monorel mangkrak di kawasan Jalan Rasuna Said, Jakarta. Tiang tersebut adalah sisa-sisa proyek monorel Jakarta yang tak selesai sejak dibangun pada 2004.

Gubernur Jakarta Pramono Anung:
Kami akan meminta mereka (PT Adhi Karya) untuk membongkar dan kami beri waktu satu bulan

Pemerintah Provinsi Jakarta akan mengambil alih pembongkaran jika tidak dilaksanakan PT Adhi Karya. Pemerintah akan membongkar sendiri pada Januari tahun depan.

sumber berita: tvone, tempo, video

 

Read More

Pilkada Lewat DPRD Ditolak?

Pilkada Lewat DPRD Ditolak?

   January 08, 2026       TAMAtop

---

 

usulan pilkada

Pemerintah menerima hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang merekam 66,1 persen masyarakat kurang setuju atau sama sekali tidak setuju dengan sistem kepala daerah dipilih DPRD. Pemerintah, kata Mensesneg, akan mendengarkan masukan semua pihak terkait usulan tersebut. Termasuk pihak-pihak yang menolak mekanisme pilkada via DPRD tingkat provinsi hingga kabupaten/kota itu.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi:
Kita coba dengarkan, kan, masukan-masukannya

Lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkapkan publik menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hasil survei LSI Denny JA terbaru yang dirilis pada Rabu 7 Januari2026 menunjukkan sebanyak 66,1 persen (baca: mayoritas) responden menolak wacana Pilkada lewat DPRD.

Hasil survei LSI tersebut : 

• 66,1 persen menyatakan kurang setuju, tidak setuju, atau tidak setuju sama sekali. 
• 28,6 persen menyatakan setuju atau sangat setuju.
• 5,3 persen menyatakan tidak tahu maupun tidak jawab.

Di DPR, terdapat lima partai di parlemen yang menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut. Dukungan datang dari Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Di antara delapan partai politik yang duduk di parlemen, sejauh ini baru Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang terang-terangan menolak gagasan pilkada melalui DPRD. Walaupun ada ajakan, PDI-P menegaskan sikap partai tidak berubah dan tetap menolak pilkada tidak langsung.


sumber: kompas-pemerintah, tribunnews-survei, kompas-dukungan

Read More

Jadwal Bencana di Akhir Tahun

Jadwal Bencana di Akhir Tahun

   December 29, 2025       TAMAtop

---

 

sumatera 2025

Menurut WorldRiskIndex 2024, Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara dengan tingkat risiko bencana tertinggi setelah Filipina. Dalam 1 dekade terakhir, Indonesia mencatat tren peningkatan jumlah kejadian bencana alam yang cukup signifikan, berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

The WorldRiskIndex 2024 adalah angka Indeks Risiko Dunia 2024 dari risiko bencana 193 negara di seluruh. Angka Indeks ini mencakup semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mencakup lebih dari 99% populasi dunia. Pada tahun 2024, titik rawan risiko (tetap) berada di Amerika dan Asia, dengan delapan dari sepuluh negara memiliki skor risiko tertinggi. Namun, dalam jangka panjang, titik rawan ini akan bergeser ke negara-negara dengan paparan sensitif iklim dengan kerentanan tinggi. Sepuluh negara dengan risiko tertinggi hanya sedikit berubah: Meksiko dan Kolombia bertukar posisi, dengan Kolombia sekarang memiliki risiko bencana tertinggi di Amerika. Cina keluar dari kelompok tersebut dan Pakistan naik ke peringkat ke-10. 

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 22 Desember 2025 pukul 09.30 WIB, total korban meninggal dunia di Sumatra Barat dan Sumatra Utara mencapai 618 jiwa. Selain itu, 154 orang dinyatakan hilang, sekitar 2.700 orang luka-luka, dan 34 kabupaten/kota terdampak. sebanyak 41.176 rumah rusak. Kemudian sebanyak 566 fasilitas umum, 224 rumah ibadah, 66 fasilitas kesehatan, 276 fasilitas pendidikan, 29 gedung perkantoran, serta 109 jembatan mengalami kerusakan.

data bnpb 2025

Durasi akhir-tahun tidak saja berisikan agenda liburan, akhir tahun juga (seperti) menjadi momentum untuk mewaspadai bencana hidrometeorologi yang terjadwal. Mayoritas bencana di Indonesia didominasi hidrometeorologi. Informasi dari Geoportal Data Bencana Indonesia di laman Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan, sejak 1 Januari 2025 hingga 17 Desember 2025 sudah terjadi 3.116 bencana di Indonesia.  


sumber: goodstats, reliefweb, bnpb, metrotv, kompas

Read More

Nasib Teras Cihampelas, Kini

Nasib Teras Cihampelas, Kini

   December 21, 2025       TAMAtop

---

 

teras cihampelas bandung

Pemerintah Kota Bandung berencana membongkar Teras Cihampelas tahap dua mulai tahun depan. Rencana ini muncul setelah bangunan skywalk tersebut dinilai bermasalah secara administratif dan teknis, serta tidak lagi berfungsi optimal sebagai ruang publik.

Seorang pedagang, Ratna (18 Des 2025), mengaku pasrah. Dia juga mengungkapkan kondisi penjualan di Teras Cihampelas yang terus menurun dari tahun ke tahun. Ia mengaku sempat merasakan ramainya pembeli pada awal peresmian, tetapi kondisi tersebut tidak bertahan lama:

Saya nggak terlalu berharap, ya gimana lagi ya. Kalau direlokasi yang strategis, dari segi keamanan, dari segi segalanya diperhatikan tempatnya gitu. (Penjualan) menurun 90 persen, sekarang mah cuma 30 persen. Tapi alhamdulillah masih ada datang juga. Terus kalau dilihat dari situasi sekarang berdasarkan fungsi ini emang udah gak berfungsi maksimal gitu

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan:

Teras Cihampelas itu tidak punya PBG, tidak punya SLF, asli ini mah. Tidak ada PBG-nya, tidak ada Sertifikat Laik Fungsi-nya, jadi memang harus dibongkar

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (17 Des 2025):

Goreng (jelek, bahasa Sunda). Kan Cihampelas itu ekonominya sudah mapan. Ada hotel, ada Ciwalk, kemudian ada outlet-outlet, rapi dan restoran ekonominya udah dari dulu tumbuh. Justru dengan adanya Teras Cihampelas ini, mereka itu menjadi tidak kelihatan. Walaupun di cat kanan kiri berwarna, tetap aja besi-besi itu menjadi penghalang pandangan dan membuat estetika menjadi rusak. Kalau saya sih ke pak wali sudah bongkar. Enggak ada pilihan. Karena gini, kalaupun misalnya nanti dibikin lagi, dicat lagi, di atas lagi, dibikin jualan lagi, enggak akan lama bertahannya

sumber berita: kompas, republika

Read More