25 May 2026

Hewan Kurban 2026


 

hew
nilai ekonomi

Indef (Institute for Development of Economics and Finance) memproyeksikan nilai transaksi simulasi mikro hewan kurban pada Iduladha 1447 Hijriah/2026 mencapai Rp 26,89 triliun. Meski nilainya besar, distribusi kurban dinilai masih menghadapi ketimpangan antarwilayah yang berpotensi memperlebar disparitas sosial.

Kepala Center for Sharia Economic Development (CSED) Indef, Nur Hidayah (25 Mei 2026):
Volume daging kurban yang mencapai 99.290 ton ini diestimasikan ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi Indonesia selama 2,5 hari

Jumlah hewan kurban pada Iduladha tahun ini diperkirakan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri atas 493 ribu ekor sapi dan 1,09 juta ekor kambing atau domba. Dari jumlah tersebut, total estimasi daging kurban yang terdistribusi mencapai 99.290 ton. Namun, di balik besarnya potensi tersebut, Indef menyoroti paradoks distribusi kurban yang dinilai belum merata. Nur mengungkapkan terjadi surplus pasokan yang sangat besar di Pulau Jawa, dengan nilai mencapai Rp 21,42 triliun atau sekitar 79,67% dari pangsa nasional. Sebaliknya, sejumlah wilayah timur Indonesia masih mengalami defisit pasokan yang signifikan.

Berdasarkan simulasi dari IDEAS (Institute for Demographic and Affluence Studies) potensi nilai ekonomi kurban Iduladha di Indonesia pada 2026 sebesar Rp26,89 triliun, turun dari 2025 yang mencapai Rp27,1 triliun. Estimasi dihitung menggunakan pendekatan jumlah muslim dengan tingkat pengeluaran di atas lima kali garis kemiskinan kabupaten/kota, sebagai kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi untuk berkurban. Simulasi juga mempertimbangkan preferensi hewan dan bobot kurban, mulai dari sapi utuh 750 kilogram (kg), 500 kg, 250 kg, skema patungan 1/7 sapi, hingga kambing dan domba dengan kategori 80 kg, 60 kg, 40 kg, dan 20 kg.

Misalnya di Kota Makassar tercatat total 7.663 hewan kurban pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah atau tahun 2026. Data tersebut terdiri dari 7.261 ekor sapi dan 402 ekor kambing yang tersebar di 15 kecamatan di Kota Makassar. Jika diasumsikan rata-rata harga sapi kurban berada di kisaran Rp25 juta hingga Rp35 juta per ekor, maka nilai ekonomi dari 7.261 ekor sapi diperkirakan mencapai sekitar Rp181 miliar hingga Rp254 miliar.

Sementara untuk kambing, dengan asumsi harga rata-rata Rp3 juta hingga Rp5 juta per ekor, maka total transaksi dari 402 ekor kambing diperkirakan berkisar Rp1,2 miliar hingga Rp2 miliar. Dengan demikian, total nilai ekonomi hewan kurban di Kota Makassar tahun 2026 diperkirakan dapat menembus lebih dari Rp200 miliar.

sumber:
babelinsight

24 May 2026

SIM Digital


 

sim
pemeriksaan sim

Peluncuran SIM Digital  menjadi bagian dari upaya transformasi digital pelayanan lalu lintas. Langkah tersebut juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.

Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo:
(peluncuran SIM Digital dan ETLE Drone Mobile dalam Rapat Kerja Teknis Fungsi Lalu Lintas Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Auditorium Mutiara STIK Lemdiklat Polri, Jakarta, pada 22 Mei 2026)
Digitalisasi layanan yang hari ini di-launching pada saat kegiatan rapat kerja teknis Korlantas adalah SIM Digital. Ini merupakan bentuk inovasi dari Bapak Kakorlantas (Irjen Pol. Agus Suryonugroho) yang terbaru dalam sistem pelayanan signal yang terintegrasi. Untuk menghindari kesalahan di dalam penindakan lalu lintas, juga bisa memverifikasi dengan menggunakan sistem penginderaan wajah. Ya, ini sebuah langkah yang luar biasa


Inovasi layanan dengan meluncurkan surat izin mengemudi (SIM) dalam bentuk digital oleh Mabes Polri agar SIM digital itu dapat memudahkan mobilitas para pengemudi. SIM digital akan menggunakan barkod yang berubah secara dinamis setiap 10 detik untuk mencegah pemalsuan dan tidak dapat di-screenshot atau dipindahtangankan. SIM digital juga telah memiliki sertifikasi keamanan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melindungi data pemilik.

Surat Izin Mengemudi (SIM) terbaru rencananya tidak cuma hadir dalam bentuk kartu fisik, tapi juga format digital yang bisa diakses langsung lewat ponsel serta anti pemalsuan Dengan sistem ini, kartu SIM fisik nantinya hanya berfungsi sebagai dokumen cadangan yang cukup disimpan di rumah. Implementasi penuh SIM Digital nantinya membuat pengendara tak lagi wajib menunjukkan kartu fisik saat pemeriksaan lalu lintas.

sumber: polricnngridoto

21 May 2026

Presiden Prabowo: BUMN kontrol ekspor komoditas


 

PRa
kontrol ekspor

Dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa BUMN akan mengontrol tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Beberapa komoditas yang diatur adalah kelapa sawit, batu bara dan paduan besi. Tata kelola ekspor ini akan didasarkan pada peraturan pemerintah yang akan diterbitkan pada Rabu 20 Mei 2026.

Presiden Prabowo:
Penerbitan peraturan ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komunitas sumber daya alam kita. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring, serta memberantas praktik kurang bayar, under-invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor.

Media Singapura Channel News Asia pada Rabu, 20 Mei 2026, media tersebut menyoroti keputusan besar Presiden Prabowo Subianto yang mewajibkan seluruh penjualan komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan batu bara dilakukan hanya melalui satu pintu. Sistem eksportir tunggal lewat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini disorot sebagai langkah drastis Jakarta untuk menghentikan kebocoran pendapatan negara dari sektor komoditas. Media Singapura tersebut menggarisbawahi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut Indonesia telah kehilangan potensi pendapatan hingga US$ 908 miliar (Rp 16.071,6 triliun) akibat ekspor yang dihargai terlalu murah selama puluhan tahun. Praktik manipulasi nilai faktur (under-invoicing) dan pengalihan harga (transfer pricing) oleh pihak swasta disebut-sebut sebagai pemicu utama yang ingin diberantas oleh pemerintah melalui regulasi baru ini.

Laporan media  AS Associated Press, media asing ini menyoroti dampak instan dari pengumuman kebijakan pengetatan ekspor ini yang langsung memicu kepanikan massal di pasar keuangan dalam negeri. Rencana monopoli ekspor oleh negara ini dinilai para investor global dapat merusak mekanisme pasar bebas serta memangkas margin keuntungan emiten komoditas secara drastis. Associated Press juga menyoroti kejatuhan beruntun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia sebagai respons dari para pelaku pasar modal terhadap kebijakan tersebut. Dilaporkan bahwa indeks saham utama Jakarta langsung merosot tajam 3,5% pada hari Selasa, dan tren pelemahan tersebut masih terus berlanjut hingga hari Rabu dengan penurunan tambahan mendekati 2%.


sumber: bbccnbcindonesia

19 May 2026

Tenaga Kerja Robot


 

tk
amazon pakai robot

Perlombaan global pengembangan robot humanoid kian memanas, seiring dengan langkah Elon Musk menempatkan teknologi tersebut sebagai kunci masa depan Tesla. Namun, alih-alih Amerika Serikat, China dinilai lebih berpeluang lebih dulu merealisasikan produksi massal robot humanoid dalam waktu dekat. Sejumlah perusahaan China diperkirakan mulai meningkatkan produksi robot humanoid pada 2026, sejalan dengan strategi Beijing yang menjadikan robotika sebagai prioritas nasional.

Robot humanoid, yang dirancang menyerupai dan bergerak seperti manusia, dipandang sebagai aplikasi nyata kecerdasan buatan (AI) yang dapat digunakan di pabrik, sektor jasa, hingga rumah tangga. Beijing melihat teknologi ini sebagai solusi atas tantangan demografi, di tengah penurunan angka kelahiran dan penuaan populasi yang menekan pasokan tenaga kerja.

Dokumen internal yang diperoleh The New York Times menunjukkan bahwa tim robotika Amazon sedang menargetkan otomatisasi terhadap 75 persen operasi perusahaan. Rencana ini diperkirakan akan menghilangkan kebutuhan sekitar 160.000 posisi kerja di Amerika Serikat pada 2027, dengan potensi penghematan sekitar 30 sen untuk setiap produk yang diproses dan dikirim ke pelanggan. Total efisiensi dari upaya otomatisasi ini diproyeksikan mencapai 12,6 miliar dolar AS selama periode 2025–2027.

Juru bicara Amazon, Kelly Nantel, menegaskan bahwa dokumen yang bocor tersebut hanya mencerminkan pandangan dari satu tim internal dan tidak mewakili keseluruhan strategi perekrutan perusahaan. Amazon juga membantah bahwa para eksekutifnya dilarang menggunakan istilah tertentu saat membahas robotika, serta menegaskan bahwa keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial masyarakat tidak berkaitan dengan proyek otomatisasi ini.

sumber berita: idnfinancialantara

17 May 2026

Sidang Isbat Idul Adha 2026


 

hil
sidang isbat

Digelar pada hari Minggu, 17 Mei 2026, menghasilkan keputusan resmi yang dinanti umat Islam di Indonesia. Dalam sidang isbat Idul Adha 2026 tersebut, pemerintah telah menetapkan bahwa 1 Dzulhijjah 1447 H jatuh pada hari Senin Kliwon, 18 Mei 2026.  Idul Adha 10 Dzulhijjah 1447 H akan dilaksanakan pada hari Rabu Wage, 27 Mei 2026.  Semoga keputusan sidang isbat Idul Adha 2026 ini membawa berkah dan kebersamaan bagi seluruh umat di tanah air. 

Berdasarkan Kriteria rukyat MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) terbaru minimal tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat, posisi hilal di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 29 Zulqa'dah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan Minggu, 17 Mei 2026, dilaporkan telah memenuhi syarat.  

Keputusan ini didasarkan pada hasil rukyatul hilal bil fi'li yang berhasil melihat hilal di sejumlah lokasi di Indonesia.  Berdasarkan laporan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, terdapat lokasi yang berhasil melihat hilal. Dengan demikian, umur bulan Dzulqo'dah 1447 H adalah 29 hari. Muhammadiyah melalui Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) juga telah memutuskan hal yang sama, yakni Idul Adha jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026. Dengan demikian, sidang isbat Idul Adha 2026 menghasilkan keseragaman hari raya umat Islam di tahun ini.

sumber: kontanvideo-kompastvmetrotv

14 May 2026

MK: Jakarta (masih) Ibu Kota Negara


 

IKN
jakarta ibu kota negara

Pada 12 Mei 2026, sesuai dengan Putusan Nomor 71/PUU-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi (MK) menekankan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara Indonesia. Keberlakuan UU IKN dan UU DKJ yang memiliki kedudukan sederajat tersebut telah menimbulkan kondisi disharmoni, karena pada saat yang bersamaan Jakarta tidak lagi dinyatakan sebagai ibu kota secara normatif. Sementara IKN belum sah secara konstitutif sebagai ibu kota negara, yang menimbulkan kekosongan status konstitusional ibu kota negara yang bersifat struktural dan fundamental.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Romy Soekarno:
Putusan Mahkamah Konstitusi ini harus kita hormati sebagai bagian dari kepastian konstitusi dan kepastian tahapan perpindahan ibu kota negara. Jangan dipahami seolah pembangunan Ibu Kota Nusantara berhenti. Pembangunan bisa tetap berjalan, tetapi pendekatannya harus lebih realistis, bertahap, terukur, dan strategis sesuai kemampuan negara dan prioritas nasional


Ketua Umum Gerakan Indonesia Mandiri, Heikal Safar: menyatakan dukungannya terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji materiil Undang Undang Ibu kota Nusantara (IKN) terkait status Kota Jakarta sebagai ibu kota.
Namun sampai sekarang keppres pemindahan ibu kota tersebut belum diterbitkan, sementara undang-undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau UUDKJ sudah menghapus status kota Jakarta sebagai ibu kota. Tentunya dengan tujuan menggantikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan untuk menciptakan kota yang modern, hijau, dan berkeadilan, selain itu Ibu Kota Nusantara sering juga merujuk pada pengertian "Ibu Kota Negara" dalam konteks UU Nomor 3 Tahun 2022


sumber: kompastribunnewsjpnn

11 May 2026

Guru Non ASN


 

asn
kemendikdasmen

Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani:
Kami meminta Presiden Prabowo untuk menghapus kastanisasi guru (catatan: ASN, PPPK, Honorer). Tidak boleh lagi ada pengelompokan status guru yang menimbulkan disparitas. Jika berubah nama menjadi Non ASN maka pastikan, hak-hak mereka tidak terabaikan. Keberlangsungan status juga harus segera dituntaskan, jadikan PNS semua tentu sesuai dengan keiteria. Jika seluruh guru direkrut melalui satu sistem nasional melalui CPNS, maka distribusi tenaga pendidik, pengembangan kompetensi, serta kesejahteraan guru akan lebih terukur dan berkeadilan


Direktur jenderal Guru Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Nunuk Suryani:
Jadi ada 200 ribu lebih Guru Non-ASN yang terdata di Dapodik, mereka itu belum berstatus ASN dan mengajar di sekolah negeri. Nah, menurut data kami, kami itu masih membutuhkan keberadaan mereka. Masyarakat diharapkan tidak perlu resah. Kami terus perjuangkan guru non-ASN


Direktur jenderal Guru Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Nunuk Suryani:
Karena amanat (SE Mendikdasmen 7 Tahun 2026 serta UU ASN 2023) itulah kami fokus menuntaskan 237.196 guru honorer yang masuk Dapodik hingga 31 Desember 2024. Sampai saat ini tata kelola guru musih merupakan otonomi daerah. Oleh karena itu, Kemendikdasmen hanya bisa mengimbau saja agar tidak merekrut guru honorer lagi sesuai amanat UU ASN 2023


Direktur jenderal Guru Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Nunuk Suryani:
Bahwa tidak akan ada, beliau (Menteri PANRB) menyampaikan ya, tidak akan ada PHK massal karena pemerintah sedang merumuskan pemenuhan kebutuhan guru ke depan seperti apa.Beliau (Menteri PANRB) menyampaikan bahwa para guru-gurunya non-ASN nanti akan buka seleksi yang adil, adil dan berpihak pada guru-guru. Itu yang disampaikan oleh beliau bahwa nanti akan ada seleksi dan semuanya bisa mengikuti proses sesuai dengan ketentuan. Jadi terkait dengan ke depannya, sekarang ini Bu MenPANRB juga menyampaikan akan ada seleksi


Larangan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Spill Negara (ASN) Pasal 66 untuk merekrut honorer termasuk guru non-ASN tidak diindahkan pemerintah daerah (pemda). Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penugasan Guru Non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN/Honorer) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

sumber berita: wartaekonomijpnndetik