Suara dari Bawah: Apakah Keluarga Termiskin Sudah Terdengar di Survei MBG?
 |
| salah satu hasil survei mbg |
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada hakikatnya adalah sebuah ikhtiar keadilan sosial. Sasaran utamanya jelas: anak-anak dari keluarga miskin dan rentan miskin, khususnya yang berada pada kelompok desil 1 dan 2 dalam basis data kesejahteraan nasional. Namun, ketika program ini diuji lewat berbagai instrumen riset sepanjang tahun 2025 hingga 2026, muncul sebuah pertanyaan metodologis yang krusial bagi publik: apakah deretan angka persentase dalam survei-survei tersebut sudah benar-benar mewakili suara masyarakat yang berada di lapisan paling bawah?
Jawabannya mulai terpetakan jika kita membandingkan metodologi dan hasil antarlembaga survei. Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Badan Gizi Nasional (BGN), melalui Survei Baseline yang dirilis pada Selasa, 3 Februari 2026, mencoba menangkap realitas ini secara masif. Melalui keterlibatan 81.100 rumah tangga yang tersebar hingga tingkat provinsi, survei ini memotret dampak langsung MBG pada akar rumput. Temuan BPS menegaskan bahwa program ini memberikan dampak signifikan dalam menurunkan beban pengeluaran pangan keluarga, mempermudah akses gizi, dan mengubah perilaku konsumsi ke arah yang lebih sehat, terutama di wilayah pedesaan. Bagi keluarga desil bawah, pengurangan beban dapur ini adalah bentuk perlindungan sosial konkret yang membuka ruang bagi pemenuhan kebutuhan produktif lain, seperti pendidikan anak.
Namun, potret optimistis dari BPS tersebut tampak kontras dengan dinamika persepsi publik yang ditangkap oleh lembaga survei independen. Sebagai contoh, survei Indonesia Political Opinion (IPO) pada Oktober 2026 menunjukkan tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap MBG mencapai angka 61%, sementara kelompok yang menyatakan puas hanya sebesar 27%. Mengapa terjadi jurang perbedaan yang begitu lebar? Di sinilah bias keterwakilan (sampling bias) patut digugat. Survei opini publik yang umumnya mengandalkan jajak pendapat berbasis telepon atau digital cenderung lebih banyak menjangkau masyarakat kelas menengah ke atas perkotaan. Kelompok ini secara ekonomi tidak terlalu membutuhkan makan gratis dan cenderung lebih kritis terhadap isu manajemen program. Sementara itu, suara murni dari keluarga termiskin di pelosok desa yang tidak memiliki gawai atau akses komunikasi sering kali luput dan tidak terdengar dalam persentase ketidakpuasan tersebut.
Kesenjangan perspektif ini juga menjalar hingga ke sektor ekonomi makro dan pelaku usaha. Jajak pendapat yang dirilis oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef) pada Oktober 2026 mencatat bahwa sekitar 80% UMKM menilai program MBG belum menciptakan peluang usaha baru atau efek pengganda (multiplier effect). Data ini menangkap realitas dari 1.800 pelaku usaha formal dan informal yang disurvei pada Agustus 2026. Angka ini menjadi indikator penting bahwa rantai pasok ekonomi lokal belum sepenuhnya berpihak pada pelaku usaha cilik. Di sisi lain, dari sudut pandang makro, Survei Ahli Ekonomi yang dirilis 25 Okt 2025 oleh LPEM FEB UI pada Semester II 2026 menunjukkan kekhawatiran serupa. Sebanyak 86% ekonom menilai ambisi MBG sebagai motor pertumbuhan ekonomi berisiko tidak memenuhi ekspektasi akibat ancaman pembengkakan anggaran. Bahkan, 54% ekonom merekomendasikan opsi penghentian total jika biayanya melonjak tak terkendali di masa depan. Perlu diketahui bahwa survei LPEM FEB UI dilaksanakan pada 21 September hingga 13 Oktober 2026 melalui platform survei daring.
Pada akhirnya, gelombang kritik dari para ekonom mengenai risiko fiskal, serta keluhan UMKM mengenai lambatnya dampak ekonomi, adalah masukan yang sangat valid untuk perbaikan tata kelola. Namun, pengambil kebijakan tidak boleh melupakan esensi terdalam dari program ini. Jika survei opini publik dan analisis ekonomi makro lebih banyak didominasi oleh sudut pandang kelas menengah dan pengamat sektoral, maka hasil Survei Baseline BPS yang menyentuh 81 ribu rumah tangga harus dijadikan jangkar utama. Angka kepuasan dan keringanan ekonomi yang dirasakan di wilayah pedesaan adalah bukti bahwa bagi kelompok keluarga desil terbawah (1, 2, 3 dan 4) program ini bukan sekadar angka statistik dalam APBN, melainkan jaminan bahwa anak-anak mereka bisa makan bergizi hari ini. Evaluasi MBG harus terus berjalan, namun suara dari bawah—mereka yang paling miskin dan paling membutuhkan—harus tetap menjadi prioritas yang paling nyaring didengar.
sumber bacaan: bgn, surabaya-kota, data-indonesia, data-indonesia, kontan, kontan-news
Jawabannya mulai terpetakan jika kita membandingkan metodologi dan hasil antarlembaga survei. Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Badan Gizi Nasional (BGN), melalui Survei Baseline yang dirilis pada Selasa, 3 Februari 2026, mencoba menangkap realitas ini secara masif. Melalui keterlibatan 81.100 rumah tangga yang tersebar hingga tingkat provinsi, survei ini memotret dampak langsung MBG pada akar rumput. Temuan BPS menegaskan bahwa program ini memberikan dampak signifikan dalam menurunkan beban pengeluaran pangan keluarga, mempermudah akses gizi, dan mengubah perilaku konsumsi ke arah yang lebih sehat, terutama di wilayah pedesaan. Bagi keluarga desil bawah, pengurangan beban dapur ini adalah bentuk perlindungan sosial konkret yang membuka ruang bagi pemenuhan kebutuhan produktif lain, seperti pendidikan anak.
Namun, potret optimistis dari BPS tersebut tampak kontras dengan dinamika persepsi publik yang ditangkap oleh lembaga survei independen. Sebagai contoh, survei Indonesia Political Opinion (IPO) pada Oktober 2026 menunjukkan tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap MBG mencapai angka 61%, sementara kelompok yang menyatakan puas hanya sebesar 27%. Mengapa terjadi jurang perbedaan yang begitu lebar? Di sinilah bias keterwakilan (sampling bias) patut digugat. Survei opini publik yang umumnya mengandalkan jajak pendapat berbasis telepon atau digital cenderung lebih banyak menjangkau masyarakat kelas menengah ke atas perkotaan. Kelompok ini secara ekonomi tidak terlalu membutuhkan makan gratis dan cenderung lebih kritis terhadap isu manajemen program. Sementara itu, suara murni dari keluarga termiskin di pelosok desa yang tidak memiliki gawai atau akses komunikasi sering kali luput dan tidak terdengar dalam persentase ketidakpuasan tersebut.
Kesenjangan perspektif ini juga menjalar hingga ke sektor ekonomi makro dan pelaku usaha. Jajak pendapat yang dirilis oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef) pada Oktober 2026 mencatat bahwa sekitar 80% UMKM menilai program MBG belum menciptakan peluang usaha baru atau efek pengganda (multiplier effect). Data ini menangkap realitas dari 1.800 pelaku usaha formal dan informal yang disurvei pada Agustus 2026. Angka ini menjadi indikator penting bahwa rantai pasok ekonomi lokal belum sepenuhnya berpihak pada pelaku usaha cilik. Di sisi lain, dari sudut pandang makro, Survei Ahli Ekonomi yang dirilis 25 Okt 2025 oleh LPEM FEB UI pada Semester II 2026 menunjukkan kekhawatiran serupa. Sebanyak 86% ekonom menilai ambisi MBG sebagai motor pertumbuhan ekonomi berisiko tidak memenuhi ekspektasi akibat ancaman pembengkakan anggaran. Bahkan, 54% ekonom merekomendasikan opsi penghentian total jika biayanya melonjak tak terkendali di masa depan. Perlu diketahui bahwa survei LPEM FEB UI dilaksanakan pada 21 September hingga 13 Oktober 2026 melalui platform survei daring.
Pada akhirnya, gelombang kritik dari para ekonom mengenai risiko fiskal, serta keluhan UMKM mengenai lambatnya dampak ekonomi, adalah masukan yang sangat valid untuk perbaikan tata kelola. Namun, pengambil kebijakan tidak boleh melupakan esensi terdalam dari program ini. Jika survei opini publik dan analisis ekonomi makro lebih banyak didominasi oleh sudut pandang kelas menengah dan pengamat sektoral, maka hasil Survei Baseline BPS yang menyentuh 81 ribu rumah tangga harus dijadikan jangkar utama. Angka kepuasan dan keringanan ekonomi yang dirasakan di wilayah pedesaan adalah bukti bahwa bagi kelompok keluarga desil terbawah (1, 2, 3 dan 4) program ini bukan sekadar angka statistik dalam APBN, melainkan jaminan bahwa anak-anak mereka bisa makan bergizi hari ini. Evaluasi MBG harus terus berjalan, namun suara dari bawah—mereka yang paling miskin dan paling membutuhkan—harus tetap menjadi prioritas yang paling nyaring didengar.
sumber bacaan: bgn, surabaya-kota, data-indonesia, data-indonesia, kontan, kontan-news
