Populeritas Kegiatan OTT KPK di Januari 2026
 |
| operasi tangkap tangan |
Komisi Pemberantasan Korupsi
6 Januari 2026: KPK memperpanjang masa penahanan bagi mantan Bupati Bekasi selama 40 hari terkait kasus suap ijon proyek. Tim penyidik menjaring tiga orang dalam operasi tangkap tangan (OTT).
10 Januari 2026: Operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Perpajakan Kementerian Keuangan. Menangkap pegawai Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara.
19 Januari 2026: Orang nomor satu di Kabupaten Pati, Bupati Pati, dibawa ke Gedung KPK di Jakarta, setelah terjaring operasi tertangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menduga adanya gratifikasi atau suap di Kabupaten Pati.
19 Januari 2026: Operasi Tangkap Tangan juga menjaring Wali Kota Madiun yang diduga korupsi terkait fee proyek dan dana CSR.
Dewan Perwakilan Rakyat
Undang-Undang perampasan aset wajib dimiliki negara yang tergabung dalam Konvensi PBB Antikorupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang tergabung di dalamnya, sehingga komitmen pemberantasan korupsi perlu diseriusi.
Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari:
Dilihat situasinya lembaga anti-rasuah KPK dilemahkan, Undang-Undang tipikor dirusak, serta aparat penegak hukum yang koruptif masih dominan. Tentu akan lebih banyak gimmicknya dibandingkan kesungguhan menciptakan Undang-Undang perampasan aset yang betul-betul mampu menata ulang negara ini
Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Keahlian DPR RI pada Kamis, 15 Januari 2026. Agenda tersebut membahas perkembangan naskah akademik dan draf RUU Perampasan Aset tersebut.
Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun:
Komisi III memandang RUU Perampasan Aset sangat penting sebagai instrumen pemulihan kerugian negara dan korban. Namun, pembahasannya harus tetap menjunjung tinggi asas keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas, serta perlindungan hak asasi manusia
sumber: kompas, antara, tribunnews, liputan6, rri
6 Januari 2026: KPK memperpanjang masa penahanan bagi mantan Bupati Bekasi selama 40 hari terkait kasus suap ijon proyek. Tim penyidik menjaring tiga orang dalam operasi tangkap tangan (OTT).
10 Januari 2026: Operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Perpajakan Kementerian Keuangan. Menangkap pegawai Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara.
19 Januari 2026: Orang nomor satu di Kabupaten Pati, Bupati Pati, dibawa ke Gedung KPK di Jakarta, setelah terjaring operasi tertangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menduga adanya gratifikasi atau suap di Kabupaten Pati.
19 Januari 2026: Operasi Tangkap Tangan juga menjaring Wali Kota Madiun yang diduga korupsi terkait fee proyek dan dana CSR.
Dewan Perwakilan Rakyat
Undang-Undang perampasan aset wajib dimiliki negara yang tergabung dalam Konvensi PBB Antikorupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang tergabung di dalamnya, sehingga komitmen pemberantasan korupsi perlu diseriusi.
Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari:
Dilihat situasinya lembaga anti-rasuah KPK dilemahkan, Undang-Undang tipikor dirusak, serta aparat penegak hukum yang koruptif masih dominan. Tentu akan lebih banyak gimmicknya dibandingkan kesungguhan menciptakan Undang-Undang perampasan aset yang betul-betul mampu menata ulang negara ini
Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Keahlian DPR RI pada Kamis, 15 Januari 2026. Agenda tersebut membahas perkembangan naskah akademik dan draf RUU Perampasan Aset tersebut.
Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun:
Komisi III memandang RUU Perampasan Aset sangat penting sebagai instrumen pemulihan kerugian negara dan korban. Namun, pembahasannya harus tetap menjunjung tinggi asas keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas, serta perlindungan hak asasi manusia
sumber: kompas, antara, tribunnews, liputan6, rri
0 comments :
Post a Comment