Selat Hormuz di Asia Tenggara ala Purbaya
 |
| seperti selat hormuz |
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berandai-andai kapal yang melintasi Selat Malaka dikenakan biaya seperti yang berlaku di Selat Hormuz. Ia menyinggung posisi Indonesia yang berada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa:
(22 April 2026)
Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyatakan jalur transit melalui Selat Malaka harus tetap gratis dan Singapura tidak akan mendukung upaya pembatasan atau pengenaan tarif. Balakrishnan menekankan pentingnya menjaga jalur perdagangan tetap terbuka demi kepentingan ekonomi semua negara yang bergantung pada perdagangan, sebuah posisi strategis yang telah disampaikan kepada Beijing dan Washington.
Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan menegaskan bahwa setiap keputusan terkait Selat Malaka tidak dapat dibuat secara sepihak. Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Thailand telah memiliki pemahaman yang kuat dan mengadopsi pendekatan berbasis konsensus dalam keamanan maritim, termasuk patroli bersama untuk memastikan keamanan pelayaran. Hal ini menggarisbawahi pentingnya kerja sama regional daripada tindakan unilateral dalam pengelolaan jalur perdagangan vital ini.
Kemudian pada 24 April 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tak serius saat menyampaikan pemikirannya soal pengenaan pajak terhadap kapal-kapal yang melalui perairan Selat Malaka. Purbaya menegaskan, ia pun sebetulnya sangat memahami peraturan perpajakan di zona internasional. Makanya, ia menegaskan tak bermaksud serius saat melontarkan pernyataan itu.
sumber: cnn, kumparan, cnbc
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa:
(22 April 2026)
Kapal lewat Selat Malaka enggak kita charge. Sekarang Iran menge-charge (memungut biaya ke) kapal lewat Selat Hormuz.
Kalau kita bagi tiga, Indonesia, Malaysia, dan Singapura lumayan kan. Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi dua lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan enggak begitu
Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyatakan jalur transit melalui Selat Malaka harus tetap gratis dan Singapura tidak akan mendukung upaya pembatasan atau pengenaan tarif. Balakrishnan menekankan pentingnya menjaga jalur perdagangan tetap terbuka demi kepentingan ekonomi semua negara yang bergantung pada perdagangan, sebuah posisi strategis yang telah disampaikan kepada Beijing dan Washington.
Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan menegaskan bahwa setiap keputusan terkait Selat Malaka tidak dapat dibuat secara sepihak. Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Thailand telah memiliki pemahaman yang kuat dan mengadopsi pendekatan berbasis konsensus dalam keamanan maritim, termasuk patroli bersama untuk memastikan keamanan pelayaran. Hal ini menggarisbawahi pentingnya kerja sama regional daripada tindakan unilateral dalam pengelolaan jalur perdagangan vital ini.
Kemudian pada 24 April 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tak serius saat menyampaikan pemikirannya soal pengenaan pajak terhadap kapal-kapal yang melalui perairan Selat Malaka. Purbaya menegaskan, ia pun sebetulnya sangat memahami peraturan perpajakan di zona internasional. Makanya, ia menegaskan tak bermaksud serius saat melontarkan pernyataan itu.
sumber: cnn, kumparan, cnbc
0 comments :
Post a Comment