August 2025

25 August 2025

Wamen PKP Bicara Data Tunggal


 

dat
backlog 9,8 juta keluarga

Backlog Perumahan, sebuah istilah yang kini semakin sering kita dengar dalam perbincangan publik. Menurut data yang diungkapkan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah, backlog perumahan di Indonesia mencapai 9,8 juta keluarga. Artinya, lebih dari 50 juta orang Indonesia hidup tanpa kepemilikan rumah yang layak .

Di balik (angka) Statistik tersebut , ada cerita tentang keluarga yang harus tinggal di rumah tak layak huni, anak-anak yang tumbuh di lingkungan kumuh, dan generasi muda yang makin sulit membeli rumah karena harga yang terus melambung. 

Kenapa Backlog Perumahan dan Mengapa Terus Membesar?
Backlog adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan selisih antara kebutuhan rumah dengan jumlah rumah yang tersedia. Di Indonesia, backlog perumahan sudah menjadi masalah menahun. Data Kementerian PUPR menyebutkan, dari 9,8 juta keluarga yang belum punya rumah, 6 juta di antaranya tinggal di hunian yang tidak layak secara struktur dan sanitasi.

Mengapa backlog ini terus membesar? Ada beberapa faktor utama:
  • Pertumbuhan penduduk yang pesat: Setiap tahun, jumlah keluarga baru bertambah, sementara pembangunan rumah tak selalu bisa mengimbangi.
  • Perubahan pola keluarga: Rata-rata jumlah anggota keluarga menurun, sehingga kebutuhan rumah bertambah.
  • Urbanisasi: Banyak orang pindah ke kota untuk mencari kerja, tapi ketersediaan rumah di perkotaan terbatas.
  • Harga rumah yang melambung: Kenaikan harga tanah dan material membuat rumah semakin sulit dijangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 
Data yang Tidak Sinkron
Salah satu akar masalah yang sering diabaikan adalah ketidaksinkronan data. Selama ini, data kebutuhan dan distribusi rumah tersebar di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih program, salah sasaran bantuan, bahkan ada keluarga yang mendapat bantuan ganda, sementara yang benar-benar membutuhkan justru terlewat.

Wamen PKP Fahri Hamzah menegaskan, kebijakan perumahan harus berbasis data tunggal. Tanpa data yang akurat dan terintegrasi, mustahil pemerintah bisa menargetkan bantuan secara tepat dan efisien .

Apa Itu Data Tunggal?
Data tunggal adalah sistem data terintegrasi yang menjadi satu-satunya rujukan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan perumahan. Dengan data tunggal, semua pihak—mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga pengembang—mengacu pada satu sumber data yang sama, sehingga program perumahan bisa lebih tepat sasaran dan transparan .

Mengapa Data Tunggal Penting?
  • Menghindari tumpang tindih dan salah sasaran: Satu keluarga hanya tercatat sekali, sehingga bantuan tidak dobel dan yang benar-benar membutuhkan tidak terlewat.
  • Efisiensi anggaran: Dana negara bisa digunakan lebih optimal karena program lebih terarah.
  • Transparansi dan akuntabilitas: Masyarakat bisa ikut mengawasi, sehingga potensi korupsi dan manipulasi data bisa ditekan.
  • Dasar digitalisasi layanan publik: Data tunggal menjadi fondasi transformasi digital di sektor perumahan.

Pemerintah, melalui Kementerian PUPR, sedang membangun sistem antrian digital berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini akan memprioritaskan distribusi rumah berdasarkan kebutuhan yang terverifikasi, bukan lagi berdasarkan rekomendasi manual atau subjektif .

Backlog perumahan adalah masalah besar, tapi bukan tanpa solusi. Kunci utamanya adalah kebijakan berbasis data dengan fondasi data tunggal. Dengan satu data yang akurat, pemerintah bisa merancang program yang lebih efektif, efisien, dan adil. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung kountinitas kegiatan memperbaiki sistem data yang pada ujungnya terlihat pada level percepatan birokrasi serta mampu mempertahankan konsep hak yang sama untuk tinggal di rumah yang layak untuk seluruh keluarga di Indonesia.

sumber bacaan:  metrotvnewskontanantara
 

24 August 2025

Tanah Wakaf


 

tan
tanah wakaf aceh besar

Selama ini, banyak tanah wakaf di Indonesia belum memiliki sertifikat resmi, Aceh Besar misalnya. Padahal, sertifikat tanah wakaf sangat penting untuk perlindungan hukum dan pemanfaatan optimal bagi masyarakat. Tanah wakaf adalah salah satu aset penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Secara umum, Wakaf bukan hanya soal ibadah, tapi juga menyangkut kesejahteraan sosial, pendidikan, hingga ekonomi umat. 


Aceh Besar dan Urgensi Sertifikat Tanah Wakaf
Aceh Besar dikenal sebagai daerah yang religius dan kaya akan aset wakaf. Namun, selama ini, banyak tanah wakaf yang status hukumnya belum jelas karena belum bersertifikat. Tanah-tanah ini tersebar di berbagai desa, digunakan untuk masjid, pesantren, sekolah, hingga fasilitas sosial lainnya. Tanpa sertifikat, tanah wakaf rentan terhadap sengketa, pengalihan fungsi, bahkan penyerobotan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kementerian Agama (Kemenag) Aceh Besar bersama para stakeholder kini bergerak aktif untuk mengatasi masalah ini. Puluhan tanah wakaf di Aceh Besar kini sudah bersertifikat, hasil kolaborasi antara Kemenag, Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah daerah, dan para nadzir (pengelola wakaf).

Mengapa Sertifikat Tanah Wakaf Itu Penting?
Sertifikat tanah wakaf adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh BPN sebagai bukti sah kepemilikan dan status tanah sebagai wakaf. Sertifikat ini memberikan perlindungan hukum, sehingga tanah wakaf tidak bisa diperjualbelikan, diwariskan, atau dialihkan fungsinya tanpa izin sesuai syariat dan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya sertifikat, masyarakat bisa lebih tenang dalam memanfaatkan tanah wakaf untuk kepentingan umum. Misalnya, pembangunan masjid, sekolah, atau rumah sakit berbasis wakaf bisa berjalan tanpa khawatir akan muncul sengketa di kemudian hari. Sertifikat juga memudahkan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf secara profesional dan transparan.

Percepat Sertifikasi
Proses percepat sertifikasi tanah wakaf di Aceh Besar tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor. Kemenag, BPN, pemerintah daerah, dan para nadzir bekerja sama mulai dari pendataan, verifikasi, hingga penerbitan sertifikat. Salah satu kunci sukses percepatan ini adalah digitalisasi data dan pelayanan terpadu satu pintu.

Kementerian ATR/BPN juga telah meluncurkan program percepat sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah secara nasional. Program ini bertujuan untuk memastikan seluruh tanah wakaf di Indonesia, termasuk Aceh Besar, memiliki sertifikat resmi dalam waktu yang lebih singkat.


Tantangan di Lapangan
Meski proses percepat sertifikasi tanah wakaf sudah mulai berjalan baik, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi:

  • Kurangnya Data dan Dokumentasi. Banyak tanah wakaf yang belum memiliki dokumen lengkap, sehingga proses verifikasi menjadi lebih lama.
  • Sengketa dan Tumpang Tindih. Kadang, ada klaim ganda atau sengketa antara ahli waris wakif dan nadzir.
  • Kurangnya Sosialisasi. Tidak semua masyarakat memahami pentingnya sertifikat tanah wakaf dan prosedur pengurusannya.

Percepatan sertifikasi tanah wakaf di seluruh Indonesia, dengan contoh di Aceh Besar, adalah langkah strategis untuk memastikan aset umat tetap terjaga dan bermanfaat bagi generasi mendatang. Dengan kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah, BPN, Kemenag, hingga masyarakat, proses percepat sertifikasi tanah wakaf bisa menjadi model bagi daerah lain di Indonesia. Diharapkan tanah wakaf yang bersertifikat, pembangunan berbasis wakaf akan semakin maju, dan kesejahteraan sosial juga bisa ikut meningkat. 

sumber berita: kemenagkompasakurat

22 August 2025

Ketika Ulama Dari 50 Negara Berkumpul di Turki


 

tur
Ulama Berkumpul

Gaza adalah wilayah kecil di pesisir Laut Tengah yang dihuni sekitar 2,3 juta jiwa, menjadikannya salah satu daerah terpadat di dunia. Sejak 2007, Gaza berada di bawah blokade ketat Israel dan Mesir, yang membatasi pergerakan orang dan barang, serta menyebabkan krisis kemanusiaan akut. Lebih dari 80% penduduknya bergantung pada bantuan kemanusiaan, dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang sangat tinggi.

Konflik bersenjata yang berulang, terutama sejak 2008, telah menyebabkan ribuan korban jiwa, mayoritas warga sipil, serta kehancuran infrastruktur vital seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah. Dalam setahun terakhir, serangan militer Israel ke Gaza menewaskan lebih dari 41.000 orang dan melukai hampir 100.000 lainnya. Banyak pihak, termasuk PBB dan organisasi hak asasi manusia, menilai tindakan ini sebagai bentuk genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan.

Konferensi di Turki
Konferensi ulama dunia ini berlangsung di Istanbul, Turki, dari 22 hingga 29 Agustus 2025. Acara ini dihadiri lebih dari 150 ulama, pemimpin asosiasi, dan perwakilan lembaga keulamaan dari lebih 50 negara. Beberapa tokoh penting yang hadir antara lain Ali ErbaÅŸ (Kepala Diyanet Turki), Ali Muhyiddin al-Qaradaghi (Presiden International Union of Muslim Scholars/IUMS), dan Eymen Zeydan (Kepala International Jerusalem Institution cabang Turki).

Agenda Utama
Konferensi ini mengangkat tema besar “Tanggung Jawab Islam dan Kemanusiaan: Gaza”. Para ulama menyoroti pentingnya persatuan umat Islam untuk menghentikan agresi Israel, membuka koridor kemanusiaan, dan memastikan bantuan sampai ke rakyat Gaza. Mereka juga menekankan perlunya membentuk aliansi Islam global untuk mencegah terulangnya genosida dan kejahatan kemanusiaan di masa depan.

Deklarasi Istanbul
Konferensi ini akan ditutup dengan “Deklarasi Istanbul” yang berisi langkah konkret untuk aksi politik, kemanusiaan, dan hukum dalam mendukung rakyat Palestina. Beberapa poin utama yang disuarakan para ulama antara lain:
  • Mengutuk keras serangan Israel ke Gaza yang dinilai sebagai genosida dan pelanggaran berat hukum internasional.
  • Menuntut gencatan senjata segera dan tanpa syarat, serta akses kemanusiaan tanpa hambatan ke Gaza.
  • Mengajak negara-negara Muslim dan komunitas internasional untuk bersatu dalam tekanan diplomatik dan ekonomi terhadap Israel.
  • Mendorong rekonstruksi infrastruktur pendidikan, budaya, dan keagamaan di Gaza sebagai bagian dari pemulihan jangka panjang.

Ali ErbaÅŸ menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekadar masalah politik, melainkan juga masalah iman, moral, dan nurani umat manusia. Sementara itu, Ali Muhyiddin al-Qaradaghi memperingatkan bahwa proyek ekspansionis Israel mengancam stabilitas seluruh kawasan, dan penderitaan Gaza adalah penderitaan seluruh umat Islam.

Isu Genosida
Istilah “genosida” bukan sekadar retorika. Banyak organisasi internasional, termasuk PBB dan pengamat independen, menilai bahwa pola serangan, blokade, dan penghancuran sistematis di Gaza memenuhi unsur genosida: pembunuhan massal, pemusnahan kelompok etnis, dan upaya menghapus identitas budaya Palestina.

Bagi para ulama, membela Gaza adalah bagian dari tanggung jawab keislaman dan kemanusiaan. Mereka menekankan bahwa Al-Qur’an memerintahkan umat Islam untuk menegakkan keadilan, melindungi yang lemah, dan menentang kezaliman. Konferensi ini juga menyoroti pentingnya solidaritas lintas negara, mazhab, dan organisasi Islam untuk menghadapi tantangan global seperti genosida di Gaza.

Konsisten Membela Palestina
Indonesia, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, selalu berada di garis depan membela Palestina. Pemerintah Indonesia secara tegas mengutuk serangan Israel, termasuk pengeboman Rumah Sakit Indonesia di Gaza.

Indonesia juga aktif di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), mengirim bantuan medis, dan bahkan menawarkan untuk menampung korban luka dan anak-anak Palestina yang membutuhkan perawatan. Dukungan masyarakat Indonesia pun sangat besar, terlihat dari aksi solidaritas, penggalangan dana, dan kampanye di media sosial.

bahan bacaan: detikislamtodayrepublika

Pembayaran Uang Muka Ibadah Haji 2026


 

iba
persetujuan di dpr

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi umat Muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Di Indonesia, persiapan penyelenggaraan ibadah haji melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Agama (Kemenag), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Baru-baru ini, dibicarakan mengenai usulan dan persetujuan pembayaran uang muka sebagai bagian dari persiapan haji tahun 2026.

Penyelenggaraan Ibadah Haji 
Mengurus dan menyelenggarakan ibadah haji bukanlah perkara mudah. Selain jumlah jemaah yang mencapai ratusan ribu setiap tahun, pelaksanaan haji juga harus memperhatikan berbagai aspek seperti transportasi, akomodasi, kesehatan, serta regulasi dari pemerintah Arab Saudi. Agar semua berjalan lancar, diperlukan perencanaan dan pembiayaan yang matang jauh sebelum musim haji tiba.

Pembiayaan yang dimaksud adalah pembayaran uang muka kepada pemerintah Arab Saudi atau kontraktor menjadi salah satu elemen kunci. Pembayaran uang muka ini dibutuhkan untuk mengamankan kuota dan fasilitas yang diperlukan jemaah haji Indonesia.

Usulan Pembayaran Uang Muka oleh BPKH
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selaku lembaga yang mengelola dana haji mengajukan usulan kepada DPR untuk melakukan pembayaran uang muka sebagai bagian dari persiapan ibadah haji 2026. Usulan ini tercatat dalam beberapa berita terbaru di media seperti Tirto dan Kompas.

Pada tanggal 21 Agustus 2025, BPKH meminta persetujuan DPR untuk melakukan pembayaran uang muka (down payment) yang diperlukan guna menjamin ketersediaan layanan haji. Pembayaran ini merupakan langkah awal yang sangat penting agar penyelenggaraan haji nanti bisa berjalan dengan baik tanpa kendala administratif atau teknis.

Sementara itu, Kemenag dan BPKH sudah menyusun rencana pembayaran uang muka tersebut dan tengah menunggu restu DPR agar proses berikutnya bisa segera dilaksanakan. Keterlibatan DPR sangat penting sebagai bentuk pengawasan sekaligus dukungan terhadap kelancaran penyelenggaraan ibadah haji.

DPR dan Persetujuan Strategis
DPR memiliki fungsi legislasi dan pengawasan, termasuk atas penggunaan dana haji. Setiap keputusan yang terkait pengelolaan dana ini harus mendapatkan persetujuan dari DPR untuk menjamin transparansi anggaran dan akuntabilitas. 

Menurut laman resmi dari Kemenag, DPR pada akhirnya menyetujui usulan penggunaan uang muka untuk penyelenggaraan haji 2026. Persetujuan ini menjadi sinyal positif bahwa proses persiapan haji dapat berjalan sesuai dengan rencana tanpa terhambat oleh masalah pendanaan di awal.

Dengan persetujuan DPR, BPKH dan Kemenag mendapatkan kepastian hukum dan dukungan keuangan untuk melanjutkan proses berikutnya seperti pembelian tiket, sewa penginapan, dan pengaturan teknis lainnya. Hal ini sekaligus meyakinkan masyarakat bahwa dana haji yang mereka setorkan dikelola dengan baik dan sesuai aturan.

Dampak Positif bagi Jemaah
Persetujuan pembayaran uang muka oleh DPR bukan hanya soal administrasi. Ini juga berdampak langsung kepada jemaah haji. Dengan adanya kepastian pendanaan di awal, jadwal keberangkatan dan pelayanan jemaah dapat terjamin. Jemaah bisa lebih tenang menjalani proses registrasi dan persiapan keberangkatan tanpa khawatir perubahan mendadak yang merugikan.

Lebih dari itu, persetujuan ini juga membuka ruang bagi peningkatan kualitas layanan haji. Dana yang dikelola dengan baik memungkinkan penyelenggara memilih fasilitas terbaik, mulai dari tiket penerbangan, transportasi di Arab Saudi, hingga akomodasi yang nyaman dan layanan kesehatan yang memadai.

Pengelolaan Dana Haji
Walau sudah ada persetujuan DPR, tantangan tetap ada. Pengelolaan dana haji harus terus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Selain itu, Kemenag dan BPKH harus memastikan bahwa dana yang digunakan sesuai rencana dan tepat sasaran. Upaya optimalisasi dana dan efisiensi pengeluaran juga perlu diterapkan agar dana haji bisa mengakomodasi sebanyak mungkin jemaah dengan pelayanan terbaik.

sumber berita: tirtokompaskemenag

20 August 2025

Whoosh Menjadi Bom Waktu?


 

who
aset whoosh

Siapa yang tak bangga melihat kereta cepat Whoosh melaju kencang di antara Jakarta dan Bandung? 

Proyek ini memang menjadi simbol kemajuan infrastruktur Indonesia, bahkan menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Namun, di balik gemerlapnya, tersimpan masalah besar yang kini ramai diperbincangkan: kerugian alias tekor triliunan rupiah yang membayangi BUMN seperti KAI dan WIKA, serta ancaman “bom waktu” keuangan yang bisa meledak kapan saja jika tak segera diatasi. 

Tekor Triliunan: Fakta Kerugian KAI dan WIKA
a. KAI: Dari Laba ke Tekor Akibat Whoosh
PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pemimpin konsorsium proyek Whoosh, kini harus menanggung beban kerugian yang tidak main-main. Berdasarkan laporan keuangan semester I 2025, KAI mencatat kerugian hampir Rp1 triliun hanya dari proyek Whoosh. Jika dihitung setahun terakhir, total kerugian KAI dari Whoosh mencapai Rp1,9 triliun, dan selama tahun 2024 saja, kerugian tercatat Rp2,69 triliun.

Kerugian ini terjadi karena pendapatan dari operasional Whoosh sejak Oktober 2023 belum mampu menutupi biaya investasi dan operasional yang sangat besar. Total investasi proyek Whoosh sendiri mencapai US$7,2 miliar (setara Rp116,54 triliun), termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,2 miliar (Rp19,42 triliun).

b. WIKA: Tekor Bertubi-tubi, Nilai Investasi Menyusut
PT Wijaya Karya (WIKA), sebagai anggota konsorsium, juga mengalami nasib serupa. Pada semester I 2025, WIKA membukukan bagian rugi sebesar Rp542,31 miliar dari entitas ventura bersama PSBI (konsorsium pengelola Whoosh). Akumulasi penurunan nilai investasi WIKA di PSBI mencapai Rp4,32 triliun dibandingkan modal awal yang disetor  . Bahkan, secara total, WIKA mencatat rugi bersih Rp1,66 triliun pada semester I 2025, berbalik dari laba pada periode yang sama tahun lalu.

c. Konsorsium PSBI: Beban Bersama, Tekor Bersama
KAI dan WIKA bukan satu-satunya yang tekor. Konsorsium PSBI, yang terdiri dari KAI (58,53%), WIKA (33,36%), Jasa Marga (7,08%), dan PTPN (1,03%), menanggung kerugian bersama karena PSBI memegang 60% saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), operator Whoosh  . Kerugian dan utang besar dari proyek Whoosh otomatis membebani keuangan seluruh anggota konsorsium.

Respons dan Kekhawatiran
a. DPR
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak tinggal diam. 

Mereka menyoroti struktur pengurus dan rencana restrukturisasi entitas yang terlibat, seperti Danantara, sebagai bagian dari upaya penyelamatan dan penyehatan keuangan proyek . DPR menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan serta pengambilan keputusan strategis terkait kelanjutan Whoosh. Mereka khawatir, jika masalah ini tidak segera diatasi, utang jumbo Whoosh akan menjadi “bom waktu” yang bisa meledak dan menggerogoti keuangan negara  .

b. Manajemen KAI
Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, secara terbuka mengakui bahwa beban utang dari proyek Whoosh adalah masalah serius. 

Ia menyebut utang jumbo ini sebagai “bom waktu” yang harus segera diselesaikan agar tidak berdampak buruk pada kinerja KAI dan anak usaha lainnya  . KAI berkomitmen mencari solusi, mulai dari evaluasi internal, penyusunan roadmap penyelesaian utang, hingga koordinasi dengan Danantara.

Danantara
a. Siapa dan Apa Mandat Danantara?
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) adalah lembaga investasi pemerintah yang baru dibentuk. Mandat utamanya adalah mengelola, menyehatkan, dan mengonsolidasikan aset-aset BUMN strategis, termasuk menyelesaikan masalah keuangan proyek-proyek besar seperti Whoosh.

b. Strategi dan Rencana Danantara
Restrukturisasi Utang:
Danantara berencana melakukan restrukturisasi utang Whoosh, termasuk perubahan skema pembayaran dan pelunasan utang agar tidak hanya menunda masalah, tetapi benar-benar menyelesaikan akar permasalahan.
Penyehatan Keuangan BUMN:
Danantara menargetkan penyehatan keuangan BUMN yang tergabung dalam konsorsium Whoosh, seperti KAI dan WIKA, agar kinerja mereka tidak terganggu oleh beban utang proyek ini. Penyehatan ini bisa meliputi injeksi modal, konsolidasi aset, atau pengambilalihan sebagian aset strategis oleh Danantara.

Pengambilalihan Aset:
Ada kemungkinan Danantara mengambil alih pengelolaan aset Whoosh, mengingat arus kas proyek yang diproyeksikan defisit hingga 2061. Ini dilakukan agar operasional dan keuangan proyek tetap berkelanjutan.
Koordinasi dengan Stakeholder:
Danantara aktif berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, Kementerian Koordinator Perekonomian, dan DPR untuk memastikan setiap langkah mendapat dukungan politik dan regulasi yang memadai.

c. Prinsip Kerja
Danantara menegaskan bahwa solusi yang diambil harus komprehensif, tidak sekadar menunda masalah, dan tidak mengganggu kinerja operasional KAI dan BUMN lain yang terlibat. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi prinsip utama.

Tekor tapi Ada Harapan Potensi Jangka Panjang Whoosh
a. Efek Multiplier Ekonomi
Pembangunan Whoosh menciptakan efek multiplier yang signifikan bagi perekonomian. Lebih dari 13.000 tenaga kerja lokal telah terserap, dan proyek ini mendorong pertumbuhan di sektor konstruksi, teknologi, dan jasa .

b. Peningkatan Daya Saing Nasional
Investasi infrastruktur seperti Whoosh berkontribusi pada kenaikan peringkat daya saing Indonesia secara global. Menurut IMD Global Competitiveness Index 2023, Indonesia naik 10 peringkat, sebagian berkat proyek ini .

c. Dukungan Smart City dan Solusi Berkelanjutan
Whoosh mendukung pengembangan smart city di Jakarta dan Bandung, serta berkontribusi pada target Net Zero Carbon Indonesia 2060 dengan mengurangi emisi karbon .

d. Bisnis Non-Tiket dan TOD
KCIC mengembangkan bisnis non-tiket seperti kawasan bisnis di sekitar stasiun (TOD), yang diharapkan dapat mempercepat break even point (BEP) proyek  .
e. Manfaat Sosial: Konektivitas dan Pengurangan Kemacetan
Whoosh meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat, mengurangi kemacetan, dan menghemat konsumsi bahan bakar .

f. Optimisme Pemerintah dan Manajemen
Pemerintah dan manajemen KCIC tetap optimis terhadap prospek jangka panjang Whoosh. Tujuan utama proyek ini adalah memberikan pelayanan transportasi massal yang cepat dan efisien pada masa depan, bukan semata-mata soal untung-rugi pada saat ini. Aset nyata yang dimiliki, kereta cepat, merupakan tabungan untuk anak-cucu di masa depan.

sumber berita: kompas-bomkompas-dprkompas-kaiinilahinvestor

19 August 2025

Ada Apa di Gunung Padang?


 

gun
bukit pasir bogor 

Gunung Padang, sebuah situs megalitik yang terletak di Jawa Barat, Indonesia, selalu menjadi magnet bagi para peneliti, arkeolog, dan penggiat sejarah. Namun, seiring dengan eksistensinya yang semakin dikenal luas, situs ini juga menyimpan kontroversi yang tak pernah usai. Dari klaim sebagai piramida tertua di dunia hingga perdebatan soal hasil penelitian, Gunung Padang bagaikan sebuah teka-teki masa lalu yang menantang pengetahuan kita tentang peradaban manusia. 

Awal Mula Ketertarikan pada Gunung Padang
Gunung Padang dikenal sebagai sebuah situs yang dihiasi oleh susunan batu besar yang tersusun rapi. Keunikan dari susunan batu ini memunculkan dugaan bahwa Gunung Padang bukan sekadar sebuah bukit biasa, melainkan sebuah peninggalan manusia purba yang memiliki nilai sejarah luar biasa.

Penemuan situs ini oleh beberapa peneliti lokal dan internasional pada tahun 2013 menjadi titik awal munculnya berbagai klaim kontroversial. Beberapa ahli bahkan mengatakan bahwa Gunung Padang adalah piramida tertua di dunia yang berusia lebih dari 20 ribu tahun, jauh lebih tua dibandingkan piramida Mesir yang selama ini dianggap sebagai piramida tertua.

Kontroversi Seputar Piramida Tertua di Gunung Padang
Klaim bahwa Gunung Padang adalah “piramida tertua di dunia” memunculkan perdebatan sengit di kalangan komunitas ilmiah dan peneliti arkeologi. Sebagian peneliti melihat hal ini sebagai temuan revolusioner yang dapat mengubah pemahaman kita mengenai sejarah peradaban manusia di Indonesia.

Namun, banyak pula yang meragukan klaim tersebut. Mereka berargumen bahwa penelitian yang dilakukan belum cukup lengkap dan secara metodologi masih perlu ditinjau ulang. Beberapa kritik menyebut klaim tersebut sebagai “berlebihan” dan dianggap lebih sebagai upaya menarik perhatian publik. Dalam artikel di Tempo, bahkan dijelaskan bahwa ada perbedaan signifikan dalam interpretasi hasil penelitian yang dipublikasikan.

Dalam perkembangannya kemudian, Tim Peneliti Gunung Padang mengalihkan fokus mereka ke Bukit Pasir Pogor, yang juga menampilkan susunan balok batu serupa. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian terkait situs ini masih berkembang dan belum final.

Pendapat Peneliti
Peneliti yang mempelajari Gunung Padang membagi pandangan mereka menjadi dua kubu besar. Kubu pertama mendukung teori piramida tertua dan menilai situs ini adalah bukti adanya peradaban maju yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Kubu kedua justru menekankan perlunya analisis dan pengumpulan data lebih mendalam dengan menggunakan teknologi modern yang lebih akurat.

Beberapa alat dan metode penelitian terbaru, seperti pencitraan bawah tanah dan pengukuran karbon radioaktif, telah digunakan untuk menggali rahasia Gunung Padang. Namun, temuan dari metode ini masih terus dianalisis dan belum mencapai konsensus.

Tim Peneliti Gunung Padang terus melakukan kajian untuk memastikan usia dan fungsi sebenarnya dari situs ini. Mereka belum menolak kemungkinan bahwa Gunung Padang adalah situs kompleks yang melibatkan aktivitas manusia jauh lebih awal dari yang selama ini diduga.

Kontroversial
Kontroversi Gunung Padang tidak bisa dilepaskan dari berbagai faktor, antara lain:
  • Keunikan Struktur: Susunan batu besar yang terlihat seperti piramida membuat Gunung Padang sangat berbeda dengan situs megalitik lainnya di Indonesia.
  • Klaim Usia yang Fantastis: Usia yang diperkirakan sangat tua bertentangan dengan teori arkeologi konvensional.
  • Perbedaan Metodologi Penelitian: Metode yang dipakai oleh peneliti berbeda-beda sehingga menghasilkan interpretasi yang bervariasi.
  • Pengaruh Media dan Publikasi: Berita dan artikel yang beredar sering kali membawa sudut pandang sensasional, sehingga menimbulkan persepsi yang kurang akurat di masyarakat umum.

Peradaban Manusia Indonesia
Terlepas dari kontroversi yang ada, Gunung Padang tetap menjadi aset budaya dan sejarah yang sangat penting bagi Indonesia. Situs ini memberikan gambaran bahwa nenek moyang bangsa kita sudah memiliki kemampuan membangun struktur besar dan kompleks jauh sebelum masa-masa dikenal dalam buku sejarah.

Gunung Padang juga menjadi simbol kebanggaan nasional sekaligus tantangan bagi para peneliti dan ahli sejarah untuk terus menggali dan melestarikan warisan leluhur.

Piramida tertua di Gunung Padang bukan hanya soal klaim bertaraf internasional, tapi juga soal bagaimana bangsa Indonesia memandang sejarahnya sendiri. Peneliti terus bekerja tanpa henti demi memecahkan misteri ini, dan kita sebagai masyarakat harus mendukung mereka dengan cara menerima berbagai pendapat dan menahan diri dari menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.

sumber bacaan: republika-kontroversialdetiktemporepublika-bogortempo-X
 
Update 21 Agustus 2025

Tiga Fakta Penting (18 Agustus 2025)
Tim peneliti menemukan 3 temuan penting terkait situs Gunung Padang. Pertama, Asal Usul Batuan Gunung Padang: Tim peneliti mendapati adanya gunung batu yang diduga merupakan sumber atau asal muasal dari bebatuan di situs yang usianya lebih tua dari piramida Giza di Mesir. Namun batuan dari gunung tersebut akan diuji di labolatorium untuk mencocokan materinya dengan bebatuan di situs. Kedua, Struktur Undakan di Gunung Padang: hasil pengamatan seksama pemandangan di sekitarnya ketika menaiki tangga menuju teras utama Gunung Padang. Ketika di pertengahan tangga, melihat struktur unik di antara pepohonan yang tumbuh di samping tangga. Dari hasil pengamatan itu terlihat pepohonan tersebut tumbuh di tanah datar di sela struktur undakan di luar teras utama. Ketiga, Pilar Penyangga Ruang Bawah Tanah Gunung Padang: Sejumlah bantuan dengan posisi berdiri tegak ditemukan di sejumlah titik di Situs Gunung Padang. Namun peneliti mendapati jika sekitar empat bebatuan memiliki ukuran yang cukup panjang dan tertanam dalam ke bawah tanah.

sumber: detik


Situs Nan Madol (19 Agustus 2025)
Di Indonesia sejauh ini baru Situs Gunung Padang yang dibangun dengan amat masif. Namun di Kepulauan Pasifik, Micronesia, di belakang Pulau Papua-Papua New Guinea, ada situs yang dibangun dengan konstruksi serupa. Nama situs itu adalah Situs Nan Madol. Situs ini sudah masuk ke dalam kategori UNESCO World Heritage.

sumber: republika
 

18 August 2025

QRIS Melebar ke Mancanegara


 

man
qris di mancanegara

Di era digital saat ini, metode pembayaran terus berkembang dengan cepat. Salah satu inovasi pembayaran digital yang menarik perhatian adalah QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Awalnya hadir sebagai standar pembayaran digital di dalam negeri, QRIS kini melebar ke mancanegara dan mulai merambah zona internasional. Fenomena ini tentu membawa banyak manfaat sekaligus kritik, terutama dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat.

Apa Itu QRIS ?
QRIS adalah standar kode QR yang dibuat oleh Bank Indonesia sebagai alat memudahkan transaksi pembayaran digital di Indonesia. Dengan QRIS, semua pembayaran menggunakan kode QR dari berbagai penyedia layanan (e-wallet, bank, fintech) bisa dilakukan lewat satu sistem yang terpadu. Ini menghilangkan kerumitan harus menggunakan banyak aplikasi dan kode QR berbeda untuk setiap layanan. 

QRIS mempermudah masyarakat bertransaksi, mendukung inklusi keuangan, dan memasukkan lebih banyak sektor ke dalam ekonomi digital. Karena kepraktisan dan integrasinya, QRIS menjadi penting yaitu dalam beberapa tahun terakhir QRIS berhasil menggeser menjadi cara pembayaran tunai menjadi non-tunai maupun nontunai yang terstandardisasi.

Negara yang Sudah Bisa Melayani QRIS
Salah satu berita terbaru yang menarik dari CNBC Indonesia menyebutkan bahwa QRIS kini sudah diterima di beberapa negara. Artinya, wisatawan Indonesia yang berkunjung ke negara-negara tersebut bisa menggunakan QRIS untuk melakukan pembayaran, tanpa harus menukar uang tunai atau menggunakan kartu kredit.

Negara-negara yang kini sudah mendukung pembayaran QRIS antara lain Singapura, Malaysia, Thailand, dan beberapa negara lain di Asia Tenggara. Ini tentu menjadi pintu gerbang besar bagi ekspansi QRIS di tingkat global. Dengan hadir di luar negeri, QRIS menjadi satu-satunya sistem pembayaran digital asli Indonesia yang menembus pasar internasional.

QRIS Memiliki Kekuatan Powerful di Dunia Pembayaran Digital
Menurut laporan CNBC Research, kehadiran QRIS memiliki bukti nyata sebagai sistem pembayaran yang powerful. Apa yang membuatnya kuat? Ada beberapa faktor:

1. Standardisasi dan Interoperabilitas: QRIS menggabungkan berbagai penyedia pembayaran dalam satu kode QR, membuatnya mudah digunakan di banyak lokasi dan oleh banyak penyedia jasa keuangan.

2. Biaya Rendah dan Efisiensi Transaksi: Bagi pedagang, QRIS menawarkan biaya transaksi yang relatif rendah dibandingkan kartu kredit dan debit internasional. Sebaliknya bagi konsumen, transaksi bisa dilakukan cepat dan tanpa perlu membawa uang tunai.

3. Pengaruh Ekonomi dan Diplomasi Digital: QRIS menjadi simbol kemajuan teknologi keuangan Indonesia yang sudah diakui secara regional. Ini meningkatkan posisi Indonesia sebagai pemain digital fintech yang kuat di kawasan Asia Tenggara.

4. Kemudahan Adoptasi: QRIS digunakan oleh jutaan pelaku UMKM di dalam negeri dan mulai diperkenalkan di luar negeri, memudahkan adaptasi dan pengembangan ekosistem digital payment.

Kritik dan Reaksi dari Amerika Serikat
Walaupun QRIS dipuji sebagai inovasi keuangan yang powerful dan mulai mendunia, Amerika Serikat mengeluarkan kritik keras terkait kebangkitan sistem pembayaran asal Indonesia ini. Dari laporan Metro TV News, ada kajian bahwa AS memandang keberadaan QRIS dan juga sistem pembayaran nasional lain seperti GPN berpotensi mengurangi dominasi perusahaan-perusahaan teknologi pembayaran berbasis AS, seperti Visa, Mastercard, dan PayPal.

Kritik ini sebagian besar berdasar pada:

  • Isu Keamanan dan Privasi Data: AS mempertanyakan standar keamanan QRIS dan bagaimana data transaksi dipantau oleh pemerintah Indonesia.
  • Pengaruh Geopolitik: Adanya pembayaran QRIS di mancanegara dianggap berpotensi menurunkan pengaruh AS dalam sistem keuangan global.
  • Persaingan Bisnis: QRIS sebagai alat transaksi yang lebih murah dan efisien, jelas menjadi ancaman bisnis dari perusahaan-perusahaan pembayaran digital AS.

Meski kritik datang, hal ini justru menegaskan bahwa QRIS sudah menjadi kekuatan baru yang diperhitungkan dunia.

sumber berita: cnbc-negarametrotvnewscnbc-powerful

17 August 2025

Diponegoro Hero: Film AI Pertama Indonesia


 

tek
diponegoro hero

Dunia perfilman Indonesia meluncurkan Diponegoro Hero, yang  diklaim sebagai film AI pertama Indonesia. Film ini akan segera dirilis pada pertengahan Agustus 2025 ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi perkembangan teknologi kreatif tanah air, tapi juga mengusung tema sejarah dan nasionalisme yang kuat, yakni peringatan 200 tahun Perang Jawa. 

Film Pertama Berbasis AI di Indonesia
Diponegoro Hero menjadi film pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) secara inovatif dalam proses produksi. Mulai dari pembuatan visual, animasi, hingga efek khusus, dan editing, teknologi AI ikut memberi warna baru dalam membangun cerita yang kuat dan visual yang memukau.

Penggunaan AI dalam film ini bukan sekadar gimmick teknologi, tetapi sebuah langkah maju untuk menunjukan bahwa industri kreatif Indonesia siap beradaptasi dengan teknologi mutakhir. Hal ini juga membuka peluang besar bagi sineas lokal untuk mengeksplorasi cara baru dalam bercerita dan memproduksi film yang lebih efisien tanpa meninggalkan nilai artistik.

Sejarah Perang Jawa dengan Sentuhan Teknologi Modern
Tema yang diangkat dalam film ini adalah peristiwa Perang Jawa, yang merupakan salah satu momen penting dalam sejarah nasional Indonesia di awal abad ke-19. Diponegoro, sebagai pahlawan nasional yang memimpin perlawanan rakyat Jawa melawan kolonial Belanda, dihadirkan kembali sebagai sosok inspiratif yang membakar semangat nasionalisme.

Melalui film ini, generasi muda diajak mengenal lebih dalam perjuangan dan nilai-nilai kepahlawanan yang relevan sampai sekarang. Bukan hanya sebagai tontonan, 
Diponegoro Hero diharapkan bisa menjadi pengingat akan pentingnya persatuan dan semangat juang dalam menghadapi tantangan zaman.

AI sebagai Pendukung Narasi Perang yang Lebih Kekinian
Perang Jawa adalah konflik besar dan kompleks yang melibatkan banyak pertempuran, taktik, serta unsur budaya yang kaya. Kalau biasanya film sejarah menggunakan metode konvensional yang memerlukan biaya dan waktu sangat besar, melalui AI, film ini mampu menghadirkan adegan perang dengan detail visual tinggi dengan biaya yang lebih terjangkau dan waktu produksi yang relatif singkat.

Kecerdasan buatan membantu dalam mensimulasikan gerak pasukan, pemandangan alam, hingga ekspresi wajah karakter secara realistis. Sehingga, penonton bisa merasakan intensitas perang dan suasana pada masa itu secara lebih mendalam.

Industri Film Berbasis AI 
Dari sisi industri, keberhasilan film AI pertama Indonesia ini menjadi momentum untuk mendorong kemajuan teknologi dan penerapannya dalam dunia kreatif. Produser, sutradara, dan teknisi film diharapkan semakin berani bereksperimen dengan teknologi baru agar karya-karya Indonesia semakin kompetitif di kancah internasional.

Dari sisi masyarakat, film ini diharapkan dapat menyalakan kembali api nasionalisme dan kecintaan terhadap sejarah bangsa. Seperti yang dikatakan dalam berita dari Metro TV, film 
Diponegoro Hero siap membangkitkan semangat kepahlawanan dan meningkatkan rasa bangga terhadap pahlawan kita, sekaligus mengedukasi generasi muda dengan sesuatu bergenre kekinian.

Tidak Hilangkan Sentuhan Manusia
Meskipun film ini mengandalkan kecerdasan buatan, proses kreatif tetap melibatkan sentuhan tangan manusia. Para sineas, penulis skenario, dan pengarah kreatif tetap mengawal jalan cerita dan pesan moral film agar tidak kehilangan hati dan jiwa. AI di sini berfungsi sebagai alat kolaborasi untuk meningkatkan kualitas visual dan efisiensi produksi, bukan menggantikan peran kreatif manusia.

Peluncuran Film
Diponegoro Hero mulai diputar di bioskop-bioskop seluruh Indonesia pada 14 Agustus 2025. Media dan penonton pun menaruh harapan besar agar film ini bisa membuka babak baru dalam perkembangan perfilman nasional. Dengan teknologi AI yang dikelola dengan bijak, masa depan film Indonesia bisa lebih cerah dan inovatif.

Diponegoro Hero bukan hanya sekedar film pertama yang menggunakan AI di Indonesia, tetapi juga sebuah karya yang mengangkat sejarah perang terpenting dalam negeri dengan cara yang fresh dan menarik. Film ini membuktikan bahwa teknologi dan budaya bisa berjalan berdampingan untuk menghasilkan karya yang tidak hanya menghibur dengan rasa kekinian tapi juga sekaligus mendidik dan menginspirasi.

sumber berita: metrotvnewsdetiktimesindonesia

16 August 2025

Kemenkeu Genjot Penerimaan Negara


 

buk
bukan pajak

Di tengah tantangan pandemi dan perlambatan ekonomi global, Indonesia menghadapi tekanan besar dalam menjaga stabilitas keuangan negara. Salah satu cara utama pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu), untuk membiayai kebutuhan negara adalah melalui penerimaan pajak. Namun, upaya genjotan penerimaan ini tidak hanya berhenti pada pajak itu sendiri, melainkan juga strategi mendapatkan pemasukan dari sumber bukan pajak. Apa yang sebenarnya dilakukan Kemenkeu, dan bagaimana pengawasan terhadap wajib pajak nakal menjadi kunci?

Memperkuat Penerimaan Negara Bukan Pajak
Kemenkeu tengah berupaya secara intensif meningkatkan penerimaan negara dari sumber selain pajak, atau yang biasa disebut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pendapatan dari PNBP ini berasal dari berbagai sektor, seperti pengelolaan sumber daya alam, retribusi, dan layanan pemerintah lainnya. Strategi ini penting agar keuangan negara tidak bergantung sepenuhnya pada pajak, sehingga lebih stabil dan berkelanjutan.

Mengapa penting fokus pada bukan pajak?  
Penerimaan dari sektor pajak kadang rentan terhadap kondisi ekonomi. Jika aktivitas ekonomi menurun, sektor pajak juga termakan dampaknya. Dengan memperkuat penerimaan bukan pajak, pendapatan negara bisa lebih beragam. Ini juga berarti pemerintah bisa lebih fleksibel dalam mengelola belanja negara dan prioritas pengeluaran.

Wajib Pajak Nakal
Selain mengandalkan sumber bukan pajak, Kemenkeu juga menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap wajib pajak, terutama yang berperilaku nakal. Dalam catatan pemerintah, ada sekitar 2.000 wajib pajak yang dicurigai terlibat penghindaran pajak atau manipulasi data yang merugikan negara. Mereka ini ada yang melakukan pelaporan tidak benar, ada juga yang sengaja menyembunyikan penghasilan.

Pengawasan terhadap wajib pajak semacam ini bukan sekadar soal kenaikan penerimaan pajak jangka pendek, tetapi juga menjaga fairness (keadilan) di sistem perpajakan. Jika ada yang nakal, artinya wajib pajak lain yang patuh akan dirugikan karena bebannya menjadi lebih berat.

Penguatan Pengawasan dan Ekstensifikasi Pajak
Untuk menangani masalah wajib pajak nakal, pemerintah memperkuat dua hal penting: pengawasan dan ekstensifikasi pajak.
  
  • Pengawasan dimaksudkan agar wajib pajak yang berpotensi nakal dapat terdeteksi sedini mungkin. Ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital, data mining, cross-check data transaksi, dan audit yang lebih cermat.  
  • Ekstensifikasi adalah memperluas basis wajib pajak agar lebih banyak orang dan badan usaha yang taat membayar pajak, sehingga beban tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Kemenkeu pun meningkatkan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak secara optimal, termasuk pelatihan petugas pajak dan penerapan sistem berbasis Artificial Intelligence yang bisa memantau transaksi dan pola-pola mencurigakan.

Jangan Asal Sebut “Pajak Nakal
Masyarakat sering mendengar istilah “wajib pajak nakal” yang memang perlu ada untuk menandai perilaku penghindaran pajak. Namun, sebaiknya kita memahami bahwa pengawasan bukan untuk menghukum salah paham atau kesalahan kecil, tetapi untuk mendorong kepatuhan secara sehat. Jangan sampai kata “nakal” membuat wajib pajak yang patuh merasa cemas, karena sebenarnya tujuan pengawasan Kemenkeu adalah memperbaiki sistem dan memastikan pajak yang dibayarkan adil digunakan untuk kepentingan rakyat.


sumber berita: kompasinvestordetik

Harmoni Karya Jurnalistik Dengan AI


 

har
Jurnalis AI

Bayangkan dua penari di panggung. Satu, manusia, penuh emosi, intuisinya tajam, gerakannya terkadang spontan dan penuh cerita personal. Satunya lagi, robot, presisi sempurna, tak pernah lelah, menampilkan koreografi rumit berdasarkan jutaan data gerakan sebelumnya. 

Mana yang terbaik? 

Mungkin pertanyaannya bukan tentang siapa yang lebih-unggul, tapi bagaimana mereka bisa menari bersama menciptakan sesuatu yang baru. Kemajuan teknologi, khususnya AI, sudah memasuki panggung jurnalistik dan sastra, menimbulkan debat seru: kolaborasi atau konflik?

Jurnalisme di Ujung Tanduk?
Kemampuan teknologi terus berkembang secara terus-menerus. Dalam keseharian kita bisa merasakan kehadiran bahwa AI kini mampu:

  • Membuat Draft Cepat: Menulis berita sederhana (laporan cuaca, hasil pertandingan, laporan keuangan) dalam hitungan detik. Bayangkan AI seperti asisten super cekatan yang bisa menyusun laporan dasar, membebaskan wartawan untuk fokus pada hal yang lebih dalam.
  • Analisis Data Raksasa: Mencari pola dalam jutaan dokumen atau data sosial media yang tak mungkin diolah manusia secara manual. Ini bisa membuka liputan investigasi potensial.
  • Generasi Konten Personal: Membuat ringkasan berita sesuai minat pembaca tertentu.

Dimana ketakutan utamanya? 

Kalau AI bisa menulis, apa perlunya wartawan manusia? 
Apakah berita akan jadi hambar, tanpa jiwa, dan rentan bias karena data yang dimasukkan? 
Ini kekhawatiran nyata. 

Teknologi memang pedang bermata dua. Di tangan yang salah atau tanpa kendali, AI bisa memperburuk misinformasi, membuat deepfake berita, atau membanjiri kita, setiap hari tanpa henti, dengan konten dangkal. Secara massal dengan cara cepat dan banyak variasinya.

Bisakah AI Mengganggu Dunia Imajinasi?
Gelombang AI tak hanya menerpa jurnalisme faktual, tapi juga merambah ranah sastra, benteng imajinasi dan ekspresi manusia terdalam. 

Dengan kekuatan database, AI dapat meniru gaya penulis kelas dunia serta memproduksi puisi dan cerpen genre tertentu. Kaidah "terjemahan" di daur-ulang oleh AI sesuai dengan ragam bahasa dan vokal yang digunakan oleh seluruh umat manusia terkini. AI memberikan layanan sebagai asisten-editor super cepat dengan data super banyak.

Bentrok atau Kolaborasi?
Jadi, apakah benar terjadi bentrokan? 
Lebih tepatnya, ini adalah gesekan besar yang memaksa kita untuk beradaptasi dan menegaskan kembali nilai-nilai kemanusiaan.

  • Kecepatan vs. Kedalaman: AI juara dalam kecepatan dan volume. Manusia unggul dalam analisis mendalam, kontekstualisasi, dan menyampaikan "mengapa" di balik "apa".
  • Netralitas Semu vs. Subjektivitas Bertanggung Jawab: AI bisa tampil netral, tapi netralitasnya bergantung pada data pelatihannya yang bisa saja bias. Wartawan manusia memiliki subjektivitas, tetapi yang ideal disertai transparansi metodologi dan pertanggungjawaban etis.
  • Generasi vs. Penciptaan Asli: AI ahli menggabungkan dan memodifikasi pola yang ada (generatif). Manusia (masih) pemegang utama kemampuan untuk menciptakan ide yang benar-benar orisinal, lahir dari pengalaman unik dan imajinasi murni yang sulit dipetakan data.

Peluang Harmoni
Kemajuan teknologi, termasuk AI, dalam jurnalistik dan sastra serta berkesenian bukanlah akhir cerita, tapi babak baru yang menantang. Ancaman itu nyata, dehumanisasi melalui banjir konten dangkal, misinformasi. Namun, diberi iming-iming peluang yang luar biasa: efisiensi, aksesibilitas, dan pembebasan kreativitas manusia untuk fokus pada hal yang paling esensial.

Masa depan yang cerah bukanlah dimana AI menggantikan manusia, tapi dimana keduanya menemukan harmoni. AI sebagai alat canggih yang memperkaya ide sehingga dapat memperkuat kemampuan manusia. Wartawan menggunakan AI untuk membuka liputan yang lebih dalam dan luas. Sastrawan memanfaatkannya untuk menjelajahi bentuk ekspresi baru, sementara tetap menjadikan pengalaman dan jiwa manusia sebagai inti karyanya.

Kuncinya ada pada kita.

sumber berita : kumparankompasantara

14 August 2025

Selamat Datang Gen Alpha


 

gen
akrab teknologi

Pernahkah Anda mendengar istilah Gen Alpha
Jika belum, inilah saat yang tepat untuk mengenal generasi yang akan membentuk masa depan Indonesia dan dunia. Gen Alpha adalah sebutan untuk anak-anak yang lahir mulai tahun 2010 hingga sekitar 2025. Mereka adalah generasi pertama yang benar-benar tumbuh di era digital, di mana teknologi bukan lagi barang mewah, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari   .

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah Gen Alpha di Indonesia pada tahun 2020 sudah mencapai lebih dari 35 juta jiwa, atau sekitar 13% dari total penduduk. Angka ini diperkirakan akan terus bertambah hingga mendekati 40 juta jiwa pada tahun 2025 . Dengan jumlah sebesar ini, memahami karakteristik dan cara mendidik Gen Alpha menjadi sangat penting, baik bagi orang tua, guru, maupun masyarakat luas.

Digital Native Sejati
Gen Alpha adalah generasi yang sejak lahir sudah akrab dengan smartphone, tablet, internet, dan media sosial. Mereka bahkan bisa mengoperasikan gadget sebelum bisa membaca lancar. Tidak heran jika mereka sangat cepat beradaptasi dengan teknologi baru, mulai dari aplikasi edukasi, game, hingga kecerdasan buatan (AI)   .

Pembelajar Visual, Video dan Interaktif
Anak-anak Gen Alpha lebih suka belajar lewat video, animasi, dan aplikasi interaktif dibandingkan metode tradisional seperti membaca buku teks atau menghafal. Mereka cenderung mudah bosan jika pembelajaran terlalu monoton. Inilah sebabnya, pembelajaran berbasis game (game-based learning) dan proyek kreatif sangat efektif untuk mereka  .

Multitasking dan Rentang Perhatian Pendek
Karena terbiasa dengan banyak stimulus digital, Gen Alpha mampu melakukan beberapa aktivitas sekaligus (multitasking). Namun, mereka juga cenderung memiliki rentang perhatian yang lebih pendek. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses belajar, sehingga metode pembelajaran harus dibuat lebih dinamis dan variatif  .

Lebih Mandiri
Akses informasi yang sangat luas membuat Gen Alpha lebih kreatif dan inovatif. Mereka tidak takut mencoba hal baru, bahkan banyak yang sudah bercita-cita menjadi content creator, entrepreneur, atau profesi digital lainnya sejak usia dini. Sehingga mereka bergerak lebih mandiri dalam belajar, suka bereksplorasi, dan cepat menyerap pengetahuan baru   .

Berwawasan Global dan Lebih Inklusif
Internet membuka wawasan Gen Alpha terhadap keberagaman budaya, bahasa, dan isu global. Mereka cenderung lebih inklusif, peduli lingkungan, dan sadar akan isu-isu seperti perubahan iklim, keadilan sosial, serta kesehatan mental  .

Sensitif dan Butuh Pendekatan Emosional
Salah satu stereotip yang sering muncul adalah Gen Alpha dianggap "lebay" atau terlalu sensitif. Namun, di balik itu, mereka sebenarnya lebih sadar akan perasaan sendiri dan orang lain. Mereka butuh pendekatan yang lebih empatik, bukan sekadar instruksi atau perintah .

Sekolah dan Pendidikan
Beberapa sekolah (Gen Alpha) di Indonesia sudah mulai menerapkan pembelajaran berbasis teknologi dan proyek. Misalnya, penggunaan aplikasi edukasi berbasis game di sekolah dasar terbukti meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Ada juga sekolah yang mengintegrasikan AR/VR dalam pelajaran sains dan sejarah, sehingga siswa lebih antusias dan mudah memahami materi  .

Selain itu, pendidikan karakter yang melibatkan kolaborasi antara keluarga dan sekolah juga terbukti efektif. Anak-anak yang mendapatkan pendidikan karakter secara konsisten dari rumah dan sekolah menunjukkan perilaku yang lebih jujur, mandiri, dan bertanggung jawab .

sumber berita: kumparanhalodoctempo

13 August 2025

Uji Coba Payment ID


 

Ban
payment ID

Beberapa waktu terakhir ini istilah Payment ID semakin sering terdengar di berbagai media dan diskusi publik. Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter utama di negeri ini, tengah melakukan uji coba sistem Payment ID yang digadang-gadang akan menjadi fondasi baru ekosistem pembayaran digital Indonesia. Namun, di balik inovasi ini, muncul pula berbagai pertanyaan dan kekhawatiran, mulai dari isu privasi, keamanan data, hingga potensi penyalahgunaan oleh pihak tertentu. Bahkan, Istana pun turun tangan memberikan klarifikasi agar masyarakat tidak salah paham.

Apa Itu Payment ID?
Payment ID adalah sistem identifikasi unik yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk setiap individu, organisasi, atau korporasi yang berpartisipasi dalam ekosistem pembayaran digital nasional. Sederhananya, Payment ID berfungsi seperti NIK (Nomor Induk Kependudukan) khusus untuk transaksi keuangan digital. Dengan Payment ID, semua akun bank, e-wallet, kartu kredit, hingga transaksi bansos (bantuan sosial) akan terhubung ke satu identitas digital yang terverifikasi .

Fitur utama Payment ID:
  • Identitas Unik: Setiap transaksi digital akan memiliki Payment ID yang memuat data pengirim, penerima, nominal, dan tujuan transaksi.
  • Integrasi dengan Digital ID: Payment ID terhubung dengan identitas digital (NIK), sehingga memudahkan verifikasi dan pelacakan transaksi.
  • Pemantauan Real-Time: BI dan otoritas terkait dapat memantau transaksi secara real-time untuk mencegah penipuan, pencucian uang, dan penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran.
  • Dasbor Pengguna: Individu dan pelaku usaha dapat memantau seluruh transaksi mereka dalam satu dasbor terintegrasi.

Status Uji Coba Payment ID
Per Agustus 2025, Payment ID masih dalam tahap uji coba. Uji coba perdana akan dilakukan di Banyuwangi, Jawa Timur, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2025. Fokus awal uji coba adalah digitalisasi penyaluran bansos, dengan sasaran utama pegawai BI dan penerima bantuan sosial di wilayah tersebut .

Tahapan:
  • 2025: Uji coba terbatas di Banyuwangi untuk penyaluran bansos.
  • 2027: Target implementasi lebih luas dengan pendekatan BI.
  • 2029: Implementasi penuh secara nasional di seluruh ekosistem pembayaran digital.

Uji coba ini sangat penting untuk menguji keamanan, efektivitas, dan kesiapan infrastruktur sebelum Payment ID diterapkan secara massal. BI juga mengundang berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan mengidentifikasi potensi celah keamanan .

Sikap Istana
Seiring maraknya kekhawatiran publik, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa Payment ID bukan alat untuk memata-matai transaksi pribadi masyarakat. Istana menolak istilah “mengintip” atau “spying” yang sempat beredar di media sosial. Menurut Prasetyo, tujuan utama Payment ID adalah untuk memantau transaksi yang mencurigakan, bukan mengawasi belanja harian masyarakat .

Prasetyo Hadi, Mensesneg:
Istilah memata-matai tidak tepat untuk Payment ID. Tujuannya adalah untuk transaksi yang mencurigakan, bukan transaksi harian masyarakat.


Bank Indonesia ( BI )
Sebagai penggagas utama, Bank Indonesia menegaskan bahwa Payment ID dirancang untuk memperkuat integrasi, transparansi, dan keamanan sistem pembayaran digital nasional. BI memastikan bahwa sistem ini:
  • Mematuhi UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP): Setiap akses data Payment ID oleh bank, fintech, atau lembaga pemerintah harus mendapat persetujuan eksplisit dari pemilik data .
  • Menggunakan Enkripsi Berlapis: Data dienkripsi secara berlapis untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan.
  • Mendukung Inklusi Keuangan: Dengan Payment ID, masyarakat yang selama ini sulit mengakses kredit atau layanan keuangan akan lebih mudah diverifikasi dan dilayani.
  • Meningkatkan Efisiensi Penyaluran Bansos: Data penerima bansos akan lebih akurat, mengurangi risiko data ganda atau penerima fiktif.

Kekhawatiran Publik
Namun, tidak sedikit masyarakat yang masih khawatir soal privasi dan keamanan data. Beberapa isu yang sering muncul:
  • Risiko Kebocoran Data: Sentralisasi data keuangan dalam satu Payment ID dianggap rawan diserang hacker atau disalahgunakan oknum .
  • Belum Ada Regulasi Teknis Detail: Sampai Agustus 2025, BI dan OJK belum menerbitkan aturan teknis rinci soal implementasi Payment ID, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum .
  • Kurangnya Edukasi Publik: Banyak masyarakat belum paham sepenuhnya manfaat dan risiko Payment ID, sehingga mudah termakan hoaks atau misinformasi .
  • Pengalaman Buruk di Masa Lalu: Kasus kebocoran data kesehatan dan fintech ilegal membuat kepercayaan publik terhadap sistem digital pemerintah masih rapuh.

sumber berita: kompastempoantara

12 August 2025

Protes Pajak di Pati


 

pro
pajak pbb

Satu pola yang berulang: ketika pajak jadi beban, rakyat kecil yang paling menjerit. 
Kasus terbaru di Pati, Jawa Tengah, adalah contoh nyata bagi kita semua. Di Pati, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250% bukan sekadar angka—ia menyayat hidup warga yang sudah berat semakin terpuruk.  

Potret Rakyat yang Terjepit Pajak 
Warga di sebagian besar pelosok Pati kaget saat tagihan PBB mereka melonjak drastis. Media NU menulis cerita seorang ibu penjual gorengan di Desa Tamansari:  

Dulu bayar PBB Rp 100 ribu, sekarang jadi Rp 350 ribu! 
Mana mungkin saya sanggup? 
Penghasilan sehari cuma Rp 50 ribu. 


Kenaikan ini terjadi di tengah:  
Harga kebutuhan pokok yang relatip naik (minyak goreng, beras, gas).  
Upah buruh tani stagnan di Rp 40–50 ribu/hari.  

Fakta Kunci  
Kenaikan PBB di Pati menyasar rumah-rumah sederhana dan lahan pertanian kecil, bukan properti mewah.  

Protes Pajak: Pola yang Terus Berulang  
Media Kompas mencatat bahwa protes pajak adalah "tradisi" sejak zaman kolonial:  

  • 1888: Protes Petani Cianjur menolak pajak tanah Belanda.  
  • 1994: Kerusuhan Kediri akibat kenaikan PBB.  
  • 2020: Penolakan UU Cipta Kerja yang dianggap memangkas hak buruh.  

Setiap kali pajak tak adil dan tak transparan, rakyat akan menjerit dan pemerintah seringkali terlambat mendengar.  

Krisis Global: Pajak Tinggi, Rakyat Tak Bisa Makan  
Indonesia tidak sendiri. Media Detik mengungkap negara-negara yang terpuruk karena kebijakan pajak buruk:

  • Sri Lanka (2022): Pajak tinggi dan utang menggila akibatnya inflasi 54% dan kemudian rakyat kelaparan.  
  • Ghana (2023): Pajak properti naik 300% berdampak pada protes massa dan pada akhirnya ekonomi kolaps.  

Analisis Fiskal
Ketimpangan Sistem: 
Kenaikan PBB 250% di Pati tidak proporsional dengan kemampuan ekonomi warga. Sementara, wajib pajak korporasi justru dapat insentif.  
Dampak Domino:  
Uang yang seharusnya untuk beli beras, biaya sekolah, atau modal usaha, kini tersedot buat bayar pajak.  
Kegagalan Rumus/Zonasi Nilai Tanah:
Tanah pertanian di pedesaan disamakan tarifnya dengan tanah komersial di pusat kota.  

sumber berita: kompasnudetik
 
 
Update 14 Agustus 2025

Presiden Tegur Bupati Pati
Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah Sudaryono (di akun Instagram resmi miliknya, 9 Agustus 2025):
Di tengah kondisi masyarakat sekarang ini yang memang butuh perhatian lebih. Jadi diminta kepada Bupati untuk bisa mendapatkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan dari tempat lain. 

Beliau menyebut (Presiden) Prabowo juga telah memerintahkan agar membatalkan kebijakan tersebut.

sumber: cnn

PBB di Daerah Lainnya
Di Pati, Jawa Tengah, rencana penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250% sempat memicu gelombang protes besar-besaran. Namun, ternyata Pati bukan satu-satunya daerah yang mengalami kenaikan signifikan. Beberapa daerah lain juga mencatat lonjakan pajak yang membuat warganya keberatan, diantaranya:

  • Kabupaten Semarang: Lonjakan Tagihan Lebih dari 400%
  • Kota Cirebon: PBB Naik hingga 1.000%
  • Jombang: PBB beberapa kasus yang Naik hingga 1.000%

sumber: beritasatu
 

11 August 2025

Persaingan Chatbot AI di Era Kecerdasan Buatan


 

cha
persaingan chatbot

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia kecerdasan buatan (AI) mengalami lonjakan perkembangan yang luar biasa. Tidak hanya di Amerika Serikat melawan Tiongkok, persaingan AI kini terasa di Indonesia. Persaingan ini bukan hanya soal siapa yang tercepat atau tercanggih, tetapi juga siapa yang mampu menawarkan alternatif terbaik bagi kebutuhan masyarakat dan industri. Persaingan menjadi kunci yang relevan untuk menggambarkan dinamika persaingan AI global saat ini  .

ChatGPT dan Alternatifnya
ChatGPT dari OpenAI memang menjadi pionir dalam dunia chatbot AI. Justru kehadirannya memicu lahirnya banyak alternatif yang tak kalah canggih. Setiap alternatif ini menawarkan keunggulan dan spesialisasi tersendiri, sehingga persaingan menjadi semakin ketat dan sengit.

1. Claude: Alternatif Humanis dan Aman
Claude, yang dikembangkan oleh Anthropic, dikenal dengan kemampuan menulis yang sangat mirip manusia dan menjaga konteks percakapan yang panjang. Keunggulan Claude terletak pada respons yang empatik dan komitmen terhadap etika serta keamanan. Bagi pengguna yang mengutamakan privasi dan keamanan data, Claude menjadi alternatif yang sangat menarik .

2. Google Gemini: Integrasi Luar Biasa dengan Ekosistem Google
Google Gemini hadir sebagai alternatif yang sangat kuat, terutama bagi mereka yang sudah terbiasa menggunakan layanan Google. Gemini mampu mengintegrasikan teks, gambar, dan data secara real-time, sehingga sangat cocok untuk kebutuhan bisnis maupun pendidikan yang membutuhkan kolaborasi lintas media. Kelebihan Gemini adalah kemampuannya untuk bekerja mulus di dalam ekosistem Google Workspace, menjadikannya pilihan utama bagi banyak perusahaan  .

3. Microsoft Copilot: Alternatif Andal di Lingkungan Microsoft
Microsoft Copilot menawarkan integrasi mendalam dengan produk-produk Microsoft seperti Word, Excel, dan PowerPoint. Copilot tidak hanya mampu menghasilkan teks, tetapi juga gambar, serta memberikan saran yang kontekstual sesuai kebutuhan pengguna. Bagi perusahaan yang sudah menggunakan Microsoft 365, Copilot adalah alternatif yang sangat efisien dan mudah diadopsi .

4. Meta AI: Alternatif untuk Media Sosial dan Interaksi Real-Time
Meta AI, yang terintegrasi di platform seperti Facebook dan Instagram, dirancang untuk mendukung interaksi sosial secara real-time. AI ini sangat cocok untuk kebutuhan engagement di media sosial, memberikan respons cepat, dan mendukung berbagai aktivitas digital masyarakat modern  .

5. Perplexity AI: Alternatif untuk Riset dan Data Factual
Perplexity AI menonjol dalam hal pencarian informasi faktual secara real-time. Bagi peneliti, jurnalis, atau siapa saja yang membutuhkan data akurat dan up-to-date, Perplexity AI menjadi alternatif yang sangat relevan.

Siapa yang Memimpin, Siapa yang Mengejar?
Persaingan di dunia AI tidak hanya soal teknologi, tetapi juga soal ekosistem, integrasi, dan kepercayaan pengguna. Setiap pemain besar berusaha menawarkan keunggulan yang berbeda, sehingga persaingan menjadi sangat ketat.

OpenAI dengan ChatGPT tetap menjadi tolok ukur utama, namun mulai mendapat tekanan dari para pesaing yang menawarkan fitur lebih spesifik dan integrasi yang lebih baik.
Google dan Microsoft bersaing ketat dengan mengandalkan kekuatan ekosistem mereka masing-masing. Integrasi yang seamless menjadi nilai jual utama.
Alibaba, ByteDance, dan DeepSeek dari Tiongkok juga tidak mau kalah. Mereka menghadirkan AI yang dioptimalkan untuk pasar Asia, dengan kemampuan bahasa dan konteks lokal yang lebih baik.

Menurut media, persaingan antara ChatGPT, Copilot, Gemini, dan Grok kini semakin sengit. Masing-masing berlomba-lomba menunjukkan keunggulan, baik dari sisi kecepatan, akurasi, maupun kemudahan integrasi dengan aplikasi sehari-hari .

Investasi, Inovasi, dan Regulasi
Secara global, persaingan AI didorong oleh investasi besar-besaran. Amerika Serikat memimpin dengan investasi AI swasta mencapai $109,1 miliar pada 2024, diikuti Tiongkok yang terus mengejar lewat inovasi dan paten  . Eropa juga tidak mau ketinggalan, dengan regulasi AI yang semakin ketat untuk memastikan keamanan dan transparansi .

Selain itu, tren global menunjukkan bahwa AI tidak lagi hanya milik negara maju. Negara-negara berkembang seperti Indonesia mulai menjadi pemain penting, baik sebagai pasar maupun sebagai inovator .

Dampak di Indonesia
Indonesia kini menjadi salah satu negara dengan adopsi AI tertinggi di dunia, mencapai 92% di lingkungan kerja . Investasi besar dari perusahaan global seperti NVIDIA dan Microsoft membuktikan bahwa Indonesia adalah pasar yang sangat potensial untuk pengembangan AI .

Pemerintah Indonesia juga aktif mendorong pengembangan AI melalui strategi nasional, dengan fokus pada sektor kesehatan, pendidikan, dan layanan publik . Startup lokal seperti eFishery dan Bank Rakyat Indonesia sudah mulai memanfaatkan AI untuk meningkatkan layanan dan efisiensi operasional.

Namun, tantangan tetap ada. Regulasi yang belum matang, kebutuhan energi yang besar, dan pengelolaan data yang masih sporadis menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen AI  .

Dengan semakin banyaknya alternatif, masyarakat Indonesia kini punya kebebasan untuk memilih AI yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Persaingan yang ketat dan sengit ini pada akhirnya akan mendorong lahirnya solusi AI yang lebih baik, lebih aman, dan lebih bermanfaat bagi semua. Perlu juga dicatat bahwa Bagi Indonesia, peluang kita untuk menjadi pemain utama di dunia AI juga terbuka lebar. 

sumber berita: zapierliputan6kompas

10 August 2025

Meningkat, Indeks Keyakinan Konsumen 2025


 

ind
optimis

Selama tahun 2025, Indeks Keyakinan Konsumen di Indonesia memang mengalami peningkatan secara konsisten, mencerminkan optimisme masyarakat terhadap kondisi dan prospek ekonomi nasional. Sepanjang tahun 2025, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di Indonesia memang menunjukkan tren peningkatan. Data terbaru dari Bank Indonesia mencatat bahwa pada bulan Juni 2025, IKK naik menjadi 117,80 poin dari 117,50 poin di bulan Mei . Kenaikan ini berlanjut pada Juli 2025, di mana survei BI menunjukkan IKK mencapai 118,1, menandakan konsumen semakin optimis terhadap kondisi ekonomi .

Data Bank Indonesia
Peningkatan keyakinan konsumen ini terutama didorong oleh naiknya Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), yang pada Juli 2025 tercatat sebesar 129,6, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 128,9. Sementara itu, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) juga tetap stabil di atas 100, yaitu 106,6 pada Juli 2025 . Angka-angka di atas 100 menandakan bahwa konsumen secara umum merasa optimis terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun prospek ke depan .

Optimis
Optimisme ini juga tercermin pada kelompok usia produktif, terutama konsumen berusia 20–40 tahun, yang menjadi kelompok paling optimistis terhadap ekonomi di pertengahan 2025. Bahkan, di tengah tekanan global dan dinamika ekonomi dunia, keyakinan konsumen Indonesia tetap meningkat, yang menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.



sumber berita: tradingcnbcidxchannellps