OTT KPK ke-17, Bupati Lombok Barat
 |
| ott bupati |
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 19 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Senin 20 Jul 2026. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dari 19 orang tersebut, 7 orang termasuk Bupati Ahmad Zaini dibawa ke Jakarta.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo:
KPK telah menggelar 17 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang Januari hingga Juli 2026 setelah menangkap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini pada hari Senin kemarin. Dari seluruh operasi tersebut, kepala daerah masih menjadi kelompok yang paling banyak terjerat. Sektor lain yang turut tersentuh: perpajakan, bea cukai, peradilan, audit keuangan negara, dan kementerian. Sepanjang 2026, mayoritas OTT KPK menjerat kepala daerah. Dugaan tindak pidana yang ditangani meliputi suap proyek, gratifikasi, pemerasan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD), jual beli jabatan, hingga dugaan suap di sektor perpajakan, kepabeanan, peradilan, dan audit keuangan negara.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merasa prihatin Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Tito, seluruh kepala daerah sebenarnya telah mendapatkan pembekalan dalam retret mengenai integritas, hingga sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian:
sumber berita: kompas, kompastv, beritasatu
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo:
Dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 19 orang, yang kemudian 7 orang di antaranya malam ini akan dibawa ke Gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
KPK telah menggelar 17 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang Januari hingga Juli 2026 setelah menangkap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini pada hari Senin kemarin. Dari seluruh operasi tersebut, kepala daerah masih menjadi kelompok yang paling banyak terjerat. Sektor lain yang turut tersentuh: perpajakan, bea cukai, peradilan, audit keuangan negara, dan kementerian. Sepanjang 2026, mayoritas OTT KPK menjerat kepala daerah. Dugaan tindak pidana yang ditangani meliputi suap proyek, gratifikasi, pemerasan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD), jual beli jabatan, hingga dugaan suap di sektor perpajakan, kepabeanan, peradilan, dan audit keuangan negara.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merasa prihatin Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Tito, seluruh kepala daerah sebenarnya telah mendapatkan pembekalan dalam retret mengenai integritas, hingga sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian:
Saya prihatin karena kepala daerah sudah kita berikan retret, kemudian pembekalan awal, kemudian juga sudah dibuatkan sistem keuangan lebih transparan. Kemudian juga pembinaan pembinaan telah dilakukan, pernah dikumpulkan juga oleh bapak presiden di Sentul, (korupsi) masih terjadi juga. Jadi saya berharap dengan adanya OTT-OTT kepala daerah, termasuk (bupati) Lombok ini, kepala daerah lainnya agar semua mawas diri melakukan introspeksi, jangan sampai melakukan pelanggaran apalagi tindak pidana korupsi
sumber berita: kompas, kompastv, beritasatu
0 comments :
Post a Comment