Jerman Gratis Kentang

Jerman Gratis Kentang

   January 30, 2026       TAMAtop

---

 

impor kentang indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, total impor kentang segar Tanah Air mencapai US$ 41,29 juta dengan volume sebanyak 92,78 juta kg pada 2021. Jerman merupakan negara asal impor kentang terbesar Indonesia mencapai US$ 11,5 juta dengan volume 29,3 juta kg. Disusul impor kentang dari India sebanyak US$ 10,08 juta (27,84 juta kg). Nomer tiga, dari Autralia sebanyak US$ 5,41 juta (9,9 juta kg).

Jerman Bagikan Kentang Gratis ke Masyarakat Karena Kelebihan Panen. Sekitar 4.000 ton (kurang-lebih 4 juta kilogram) kentang gratis di Berlin, Jerman yang beratnya setara dengan berat 800 gajah dewasa. Karena panen kentang Jerman tahun 2025 terlalu bagus, stoknya jadi melimpah.

Kapan kita bisa bagi-bagi beras gratis untuk 4 juta warga karena panen yang melimpah-ruah?

sumber berita: databoks, liputan6

Read More

BEI: Dua Kali Trading Halt

BEI: Dua Kali Trading Halt

   January 29, 2026       TAMAtop

---

 

otoritas keuangan

Pasar modal Indonesia (BEI) baru saja diguncang oleh dua kali trading halt yang terjadi dalam dua hari berturut-turut pada akhir Januari 2026. Pertama terjadi pada hari Rabu, 28 Januari 2026 pukul 13.43 WIB setelah IHSG anjlok 8%. Kemudian kejadian kedua, terulang, pada hari Kamis, 29 Januari 2026 pukul 09.27 WIB, hanya dalam waktu sekitar 30 menit sejak perdagangan dibuka.

Penyebabnya adalah terjadinya sentimen-negatif yang dipicu oleh keputusan MSCI (Morgan Stanley Capital International) yang membekukan kenaikan bobot dan penambahan saham Indonesia dalam indeks mereka. Hal ini menimbulkan kekhawatiran pasar terhadap transparansi free float di Bursa Indonesia. Sesuai ketentuan/aturan dari  BEI (Bursa Efek Indonesia) trading-halt selama 30 menit diaktifkan jika IHSG terkoreksi lebih dari 8%. Jika anjlok berlanjut hingga lebih dari 15%, perdagangan dihentikan 30 menit lagi, dan jika mencapai 20%, perdagangan bisa dihentikan hingga akhir sesi atau lebih atas perintah OJK. Sebagai respons dari gejolak ini, salah-satunya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan untuk berkantor di BEI mulai 30 Januari 2026 guna mempercepat koordinasi dan menjaga kestabilan pasar. 

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa:
(Kamis, 29 Januari 2025) 
Yang bisa saya pastikan adalah fondasi ekonomi kita nggak bermasalah, akan semakin cepat ke depan. Ini mungkin orang shock akan possibility apa kita pasarnya dianggap pasar apa gitu, frontier level. Tapi saya nggak akan turun ke sana, karena fondasi kita bagus. Nanti kekurangan-kekurangan yang dibsebutkan MSCI akan diperbaiki oleh Pak Mahendra (OJK). (IHSG) to the moon, jangan takut. Fondasi kita bagus. Kan saya Menteri Keuangannya. Optimis (IHSG sampai level) 10.000, nggak usah takut

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar:
(Kamis, 29 Januari 2025)
Kami melihat bahwa lembaga itu (baca: MSCI) tetap ingin memasukkan saham-saham emiten dari Indonesia dalam indeks global yang menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia sangat potensial dan investable bagi investor internasional

Dalam keterangan resminya, MSCI:
(Rabu, 28 Januari 2026)
Meskipun telah ada perbaikan minor terhadap data float PT Bursa Efek Indonesia, investor menyoroti bahwa masalah fundamental terkait dengan kemampuan investasi masih berlanjut karena kurangnya transparansi dalam struktur kepemilikan saham dan kekhawatiran tentang kemungkinan perilaku perdagangan terkoordinasi yang merusak pembentukan harga yang tepat

sumber berita: infobanknews, kumparan, tempo, sindonews, video - IDX CHANNEL

 

Updated 1 Februari 2026
Kompak Mundur

Dalam kurun waktu satu hari empat pejabat penting di industri keuangan dan pasar modal RI (BEI dan OJK) kompak mundur dari jabatannya pada Jumat, 30 Januari 2026.

sumber: cnbc

 

Pejabat Baru

Penunjukan Pejabat Pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) yang ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisioner OJK di Jakarta hari ini. OJK menetapkan pada 31 Januari 2026 yaitu Friderica Widyasari Dewi dan Hasan Fawzi.

Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik, disebut sudah ditunjuk menjadi Pejabat Sementara Direktur Utama BEI menggantikan Iman Rachman yang mundur pada Jumat kemarin (30 Januari 2026).

sumber: cnbc, kumparan
 

Read More

Dua Kasus Hukum Kita

Dua Kasus Hukum Kita

   January 29, 2026       TAMAtop

---

 

di komisi tiga dpr

Kasus pertama, Hogi Minaya (43-tahun) ditetapkan sebagai tersangka usai membuat dua pelaku yang menjambret istrinya tewas kecelakaan. Peristiwa kecelakaan itu terjadi di Jalan Solo, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta pada 26 April 2025 lalu. Korban tewas berinisial RDA dan RS, warga Pagar Alam, Sumatera Selatan yang merupakan penjambret istri Hogi, Arsita (39). Hogi disebut mengejar dan memepet kendaraan pelaku hingga terjadi kecelakaan maut. Hogi berstatus tahanan luar dan sempat menggunakan GPS di pergelangan kakinya.

Kasus kedua, tudingan es gabus yang dibuat dengan spons oleh anggota TNI-Polri terhadap tukang es bernama Sudrajat berbuntut panjang. Usai viral di media sosial, kedua pelaku yang menuduh Sudrajat yakni anggota TNI Babinsa Kelurahan Utan Panjang Serda Heri Purnomo serta Bhabinkamtibmas Kelurahan Kampung Rawa Aiptu Ikhwan Mulyadi menyampaikan permohonan maaf. Di sisi lain, Sudrajat, yang dituding menjual es berbahan spons mengaku dianiaya oleh Heri dan Ikhwan. Ia mengaku ditonjok dan ditendang hingga terpental. Bahkan, gerobak dagangannya juga ikut ditendang.

sumber berita: cnn - jambret, cnn - es gabus

sumber video:  jambret-dpr-1, jambret-dpr-2, jambret-dpr-3, es-gabus-1, es-gabus-2

Read More

Longsor Cisarua: Alih Fungsi Lahan

Longsor Cisarua: Alih Fungsi Lahan

   January 27, 2026       TAMAtop

---

 

tim sar

Banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Cisarua Bandung Barat bukan semata akibat faktor alam namun ada dugaan bahwa alih fungsi lahan serta tata ruang yang bermasalah sebagai penyebab utama meningkatnya risiko bencana di kawasan tersebut.

Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat (LPBI PWNU Jabar), Dadang Sudardja:

Saya menggarisbawahi soal kerusakan lingkungan di kawasan Bandung Utara, Bandung Barat, dan Bandung Raya, yang terbesar karena memang alih fungsi lahan

Desa Pasirlangu di kaki Gunung Burangrang yang semestinya berfungsi sebagai kawasan penyangga ekologis bagi wilayah di bawahnya. Namun, kawasan tersebut justru dimanfaatkan fungsi lain. Demikian pula terjadi pada di wilayah yang seharusnya berstatus kawasan lindung.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi:

Longsor itu bisa saja terjadi secara alami di atas. Tapi ketika longsoran itu turun ke bawah, seharusnya ada pohon-pohon penahan. Masalahnya, di sini sudah tidak ada lagi yang menahan. Tidak ada lagi bebatuan yang kokoh, tidak ada kayu-kayu besar, tidak ada akar-akar yang kuat. Akibatnya, ketika longsor turun, tidak ada lagi yang menahan sampai ke permukiman. Di sini longsor sebenarnya tidak akan jadi masalah kalau tidak ada permukiman. Masalahnya karena sudah ada kampung di jalur longsoran. 

Gubernur Jawa Barat mengingatkan pentingnya penataan ruang yang disiplin, perlindungan kawasan resapan air, serta penghentian alih fungsi lahan yang mengabaikan aspek keselamatan lingkungan dan warga.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar, Dadang M. Naser:

Ini menjadi bahan renungan dan evaluasi kita semua. Regulasi harus diperkuat dan pengelolaan lingkungan harus dibenahi. Panja ini sedang menyusun jadwal kerja untuk mengevaluasi alih fungsi lahan secara nasional, termasuk pola tanam dan pertanian yang ramah bencana. Kebijakan (relokasi) ini sangat baik dan perlu kita dukung agar warga tidak kembali tinggal di zona rawan

Beliau (Dadang M. Naser), saat berada di lokasi bencana di Kampung Pasir Kuning dan Kampung Pasir Kuda, menilai longsor di Cisarua tidak lepas dari kondisi lingkungan di kawasan hulu Gunung Burangrang. 

sumber: nu, pikiran-rakyat, kompas

Read More

Pencabutan Izin Perusahaan Karena Banjir Sumatera 2025

Pencabutan Izin Perusahaan Karena Banjir Sumatera 2025

   January 20, 2026       TAMAtop

---

 

satgas

Presiden Prabowo cabut izin perusahaan yang diduga melanggar aturan imbas bencana ekologi yang menerjang Sumatera pada akhir 2025. Dari hasil investigasi yang dilakukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan, pelanggaran yang dilakukan 28 perusahaan berakibat pada bencana ekologi yang menimpa Sumatera akhir tahun 2025. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mencabut izin 28 perusahaan tersebut.

28 perusahaan itu terdiri dari 22 Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman Seluas 1.010.592 hektare. Selain itu, ada juga 6 perusahaan yang bergerak di bidang tambang, perkebunan, dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (PBPHHK).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, hal ini diputuskan dalam Rapat Terbatas, yang dipimpin Presiden melalui virtual bersama kementerian/lembaga dan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), pada hari Senin 19 Januari 2026.

sumber: cnbc, kompastv

 

 

update 22 Januari 2026

Respon Greenpeace

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Sekar Banjaran Aji:

Pemerintah memang sudah seharusnya mengevaluasi izin-izin industri ekstraktif, apalagi setelah banjir Sumatera yang merugikan lebih dari 100 ribu orang yang kini mengungsi, merenggut 1.200 jiwa, dan merusak lebih dari 175 ribu rumah warga. Banjir besar dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025, makin menyingkap betapa parahnya dampak krisis iklim dan kerusakan ekologi. Kendati begitu, keputusan tersebut masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Pertama, penting bagi pemerintah mengedepankan transparansi dalam proses penertiban kawasan hutan. Jadi bagaimana investigasi dilakukan dan indikator pencabutan harus dijelaskan dalam surat keputusan yang bisa diakses publik. Tanpa kejelasan tersebut, penegakan ini sulit dimonitor oleh publik. Kedua, bagaimana pemerintah menjalankan pemulihan dan rehabilitasi lingkungan hidup setelah kehancuran ekologi yang terjadi. Ketiga, bagaimana pemerintah memastikan pemenuhan hak atas tanah untuk Masyarakat Adat, karena ada perusahaan yang kehadirannya juga telah menggusur dan merampas ruang hidup Masyarakat Adat

sumber berita: greenpeace

Read More

Populeritas Kegiatan OTT KPK di Januari 2026

Populeritas Kegiatan OTT KPK di Januari 2026

   January 19, 2026       TAMAtop

---

 

operasi tangkap tangan

Komisi Pemberantasan Korupsi
6 Januari 2026: KPK memperpanjang masa penahanan bagi mantan Bupati Bekasi selama 40 hari terkait kasus suap ijon proyek. Tim penyidik menjaring tiga orang dalam operasi tangkap tangan (OTT).

10 Januari 2026: Operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Perpajakan Kementerian Keuangan. Menangkap pegawai Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara.

19 Januari 2026: Orang nomor satu di Kabupaten Pati, Bupati Pati, dibawa ke Gedung KPK di Jakarta, setelah terjaring operasi tertangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menduga adanya gratifikasi atau suap di Kabupaten Pati.

19 Januari 2026:  Operasi Tangkap Tangan juga menjaring Wali Kota Madiun yang diduga korupsi terkait fee proyek dan dana CSR.


Dewan Perwakilan Rakyat
Undang-Undang perampasan aset wajib dimiliki negara yang tergabung dalam Konvensi PBB Antikorupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang tergabung di dalamnya, sehingga komitmen pemberantasan korupsi perlu diseriusi.

Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari:
Dilihat situasinya lembaga anti-rasuah KPK dilemahkan, Undang-Undang tipikor dirusak, serta aparat penegak hukum yang koruptif masih dominan. Tentu akan lebih banyak gimmicknya dibandingkan kesungguhan menciptakan Undang-Undang perampasan aset yang betul-betul mampu menata ulang negara ini

Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Keahlian DPR RI pada Kamis, 15 Januari 2026. Agenda tersebut membahas perkembangan naskah akademik dan draf RUU Perampasan Aset tersebut. 

Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun:
Komisi III memandang RUU Perampasan Aset sangat penting sebagai instrumen pemulihan kerugian negara dan korban. Namun, pembahasannya harus tetap menjunjung tinggi asas keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas, serta perlindungan hak asasi manusia


sumber: kompas, antara, tribunnews, liputan6, rri

Read More

Kesibukan Tim SAR Gabungan

Kesibukan Tim SAR Gabungan

   January 18, 2026       TAMAtop

---

 

kecelakaan atr 400

Operasi SAR gabungan kini difokuskan untuk mencari korban di dalam pesawat ATR 400 milik Indonesia Air Transport setelah setelah serpihan badan pesawat ditemukan. Hingga saat ini (18 Januari 202), tim operasi pencarian pesawat ATR 400 telah menemukan benda yang diduga badan dan pintu pesawat. Benda tersebut saat ini masih dalam proses evakuasi. Tim Gabungan mendapatkan serpihak dari Pesawat ATR 42-500 di Gunung Bulusaraung, Pangkep-Maros, Sulsel pada hari Minggu 18 Januari 2026.

Di lain tempat, Tim SAR gabungan gabungan dikerahkan guna mencari Kisman Latumapayahu (64), seorang nelayan asal Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Maluku yang dilaporkan hilang kontak saat melaut di sekitar Perairan Desa Kasieh dan belium kembali hingga saat ini. Dijelaskan kalau korban diketahui melaut menggunakan perahu katinting sejak hari Kamis 15 Januari 2026, sekitar pukul 02.00 WIT dan hingga kini tidak kunjung kembali sehingga pemerintah desa bersama keluarga korban meminta bantuan SAR.

Sebelumnya Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur memastikan bahwa jasad yang ditemukan oleh Tim SAR gabungan dalam operasi pencarian korban kapal tenggelam di Labuan Bajo adalah pelatih tim B wanita Valencia Spanyol, Fernando Martin Carreras (FMC). Temuan tersebut dikonfirmasi oleh pihak keluarga langsung yang masih berada di Labuan Bajo hingga hari Minggu 4 Januari 2026. Sebelumnya, kecelakaan laut menimpa kapal motor Putri Sakinah yang mengangkut wisatawan di perairan Selat Pulau Padar, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kapal pinisi itu membawa 11 penumpang yang terdiri dari enam wisatawan mancanegara asal Spanyol, satu orang pemandu wisata, serta empat orang kru kapal. Dari total 11 orang yang berada di atas kapal, tujuh orang berhasil diselamatkan. Sedangkan empat orang lainnya masih dinyatakan hilang dan dalam proses pencarian.


sumber berita: metrotv, antara-maluku, antara-valencia

Read More

Penipuan Pendaftaran Sertifikat Tanah Gratis

Penipuan Pendaftaran Sertifikat Tanah Gratis

   January 17, 2026       TAMAtop

---

tangkapan layar di medsos

Modus penipuan berkedok pendaftaran sertifikat tanah gratis membuat resah. Hoaks ini seringkali beredar luas di berbagai platform media sosial seperti TikTok dan Facebook, menggunakan akun yang sengaja dibuat menyerupai identitas atau logo resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Klaim yang ditawarkan sangat menggiurkan, mulai dari program pemutihan sertifikat tanah gratis hingga layanan balik nama tanpa biaya, yang tentu saja menarik perhatian banyak pihak.

Kementerian ATR/BPN telah menegaskan bahwa informasi mengenai program pemutihan sertifikat tanah gratis secara menyeluruh adalah hoaks dan tidak benar adanya. Kewaspadaan menjadi kunci utama agar terhindar dari berbagai modus penipuan yang memanfaatkan isu sertifikat tanah. Data dari ATR/BPN  menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2025, melalui pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sebanyak 1,2 juta sertifikat tanah berhasil diterbitkan sebagai bagian dari upaya percepatan pendaftaran tanah nasional.

sumber berita: liputan6, kompas

Read More

Krisis Uang Iran

Krisis Uang Iran

   January 15, 2026       TAMAtop

---

 

mata uang

Mata uang resmi Republik Islam Rial adalah Rial Iran atau IRR. Pada awal 2026, masalah IRR kembali mencuri perhatian dunia setelah anjlok ke rekor terendah. Kejatuhan ini memicu kekhawatiran akan hiperinflasi dan dampak luas lainnya bagi ekonomi Iran hingga pasar Global. Pada awal 2025, nilai kurs masih berada di kisaran IRR817,5 ribu per dolar. Angka saat ini merupakan dua kali lipat dibandingkan pada 2025. Januari 2026, Rial Iran (IRR) mengalami penurunan nilai yang sangat drastis hingga disebut terjun bebas. Di pasar bebas (open market) kini USD1 setara dengan IRR1,47 juta.

Anjloknya nilai tukar rial berawal dari memburuknya kondisi ekonomi domestik Iran. Harga kebutuhan pokok melonjak tajam sedangkan pendapatan masyarakat tidak ikut naik. Nilai uang melemah dan inflasi melonjak, sehingga daya beli masyarakat runtuh. Gelombang protes yang meledak sejak 28 Desember 2025 awalnya dipicu oleh mahalnya harga pangan dan melemahnya rial, namun kemudian berkembang menjadi tuntutan politik yang lebih luas, termasuk perubahan pemerintahan. Protes yang dimulai dari pedagang Grand Bazaar Tehran dan mahasiswa ini menyebar cepat ke seluruh 31 provinsi.

Penyebab paling fundamental dari kejatuhan rial adalah sanksi internasional, terutama sanksi Amerika Serikat setelah AS keluar dari perjanjian nuklir (JCPOA).  Inflasi di Iran telah berada di atas 40% selama beberapa tahun, termasuk 42,5% pada akhir 2025. Di sisi lain, pendapatan negara Iran tertekan akibat sanksi dan lemahnya ekonomi, sedangkan belanja pemerintah tetap tinggi untuk subsidi energi, pangan, dan program sosial. Kondisi pendapatan pajak dan devisa tidak mencukupi, pemerintah dan bank sentral cenderung membiayai defisit melalui ekspansi uang beredar. Pencetakan uang tanpa dukungan pertumbuhan ekonomi kemudian meningkatkan inflasi.

sumber: metrotv, tirto

Read More

Bagaimana E-Voting di Pilkada?

Bagaimana E-Voting di Pilkada?

   January 14, 2026       TAMAtop

---

 

sistim online

E-voting di Indonesia adalah gagasan pemungutan suara digital yang menjanjikan efisiensi, kecepatan, dan transparansi dengan teknologi elektronik untuk pemilu, namun implementasinya terkendala kesiapan infrastruktur, literasi digital, biaya, serta isu keamanan siber, meskipun telah sukses diterapkan dalam skala kecil seperti Pilkades di beberapa daerah. KPU dan pemerintah terus mengkaji penerapannya dengan pendekatan bertahap, mempertimbangkan tantangan dan pengalaman negara lain untuk mewujudkan demokrasi digital yang aman dan terpercaya, seperti model offline untuk mencegah peretasan saat pemungutan suara.

Sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung kembali mengemuka setelah menjadi salah satu rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang digelar di Ancol, Jakarta, pada 10–12 Januari 2026. Usulan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya menekan tingginya biaya penyelenggaraan Pilkada tanpa mengurangi hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya.

Bagaimana bentuk dan skema e-voting yang paling realistis dan aman untuk diterapkan dalam Pilkada di Indonesia?

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin:
Tinggal kita tunggu hasil kajian DPD RI, mana yang terbaik. DPD akan mengkaji secara komprehensif sehingga demokrasi kita tidak kehilangan makna dan kualitas. Poin utamanya adalah bagaimana memastikan demokrasi tetap efisien dan efektif. Semua warga negara memiliki perspektif yang berbeda tentang demokrasi. Membangun demokrasi bukan hal yang mudah dan instan. Ada negara yang membutuhkan ratusan tahun. Namun kita patut bersyukur, demokrasi Indonesia semakin transparan dan terbuka dari hari ke hari. Terkait isu Pilkada, kami tidak bisa serta-merta memutuskan pilihan. DPD RI pasti akan mendengar kembali suara masyarakat daerah untuk menentukan apa yang terbaik dari berbagai opsi yang ada

Sebelumnya, ide ini juga hadir, dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama KPU dan Bawaslu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada 7 Juli 2025. Rapat kerja ini membahas laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari KPU dan Bawaslu tahun anggaran 2024 serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun 2026. Pada 2024, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencatat setidaknya ada 27 kabupaten dan 1.752 desa di Indonesia yang telah melaksanakan pilkades secara elektronik atau e-voting. Namun terdapat perbedaan tantangan dan kesiapan infrastruktur antara penerapan e-voting di desa dan di tingkat nasional. 

sumber berita: kompas, teropongpublik, tempo

Read More

Pelatih Baru Timnas Indonesia

Pelatih Baru Timnas Indonesia

   January 13, 2026       TAMAtop

---

pelatih baru

 

John Herdman, secara resmi menjadi pelatih tim nasional sepak bola Indonesia usai dirinya diperkenalkan oleh PSSI melalui jumpa pers yang digelar di Ballroom Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, 13 Januari 2026. John Herdman mendapatkan kontrak selama 2 tahun oleh PSSI untuk menukangi Timnas Indonesia. Ada opsi perpanjangan kontrak dua tahun kedepan pada kontrak itu menyongsong Piala Dunia 2030.

Kualitas John, pelatih berjuluk “History Maker”, langsung diuji dengan sejumlah agenda terdekat dalam bulan mendatang, mulai dari FIFA Series hingga Piala AFF 2026. 

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir:
Saya mengharapkan dukungan maksimal dari para pemain, pengurus, dan juga pecinta sepak bola nasional yang mau menghargai proses pembentukan timnas agar makin kompetitif. Ini adalah momen di mana PSSI dan sepak bola Indonesia masuk ke era baru, ditangani pelatih seperti John Herdman. 


sumber: kemenpora, kompas, mediaindonesia

Read More

Registrasi SIM Card Dengan Wajah

Registrasi SIM Card Dengan Wajah

   January 12, 2026       TAMAtop

---

 

berbasis biometrik

Pemerintah mulai menerapkan registrasi SIM card berbasis biometrik dengan teknologi pengenalan wajah di 2026. Kebijakan registrasi SIM card face regocnition digulirkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dilakukan secara bertahap, bersifat opsional di fase awal, dan direncanakan berlaku penuh bagi pelanggan baru mulai 1 Juli 2026 dengan integrasi langsung ke basis data kependudukan di Kementerian Dalam Negeri.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha:

Selama bertahun-tahun, registrasi SIM card berbasis NIK dan KK terbukti belum sepenuhnya efektif. Banyak kasus menunjukkan satu identitas bisa digunakan untuk mengaktifkan banyak nomor, bahkan diperjualbelikan untuk kepentingan penipuan, penyamaran identitas, hingga kejahatan digital lainnya. Nomor SIM bisa diganti, nomor telepon bisa dinonaktifkan, bahkan data administratif masih bisa diperbaiki lewat mekanisme tertentu. Tapi data biometrik wajah tidak bisa diganti. Wajah itu melekat seumur hidup. Kalau bocor, risikonya permanen

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah:

Kerugian penipuan digital ini sudah mencapai lebih dari Rp 7 triliun. Bahkan setiap bulan ada 30 juta lebih scam call dan setiap orang menerima minimal satu spam call seminggu sekali. Hal tersebut yang membuat Komdigi membuat kebijakan registrasi SIM Card menggunakan face recognition

Kebijakan ini juga ditujukan untuk membersihkan basis data nomor seluler. Saat ini tercatat lebih dari 310 juta nomor beredar, sementara populasi dewasa Indonesia sekitar 220 juta. Komdigi menilai pembersihan database akan membuat pemanfaatan frekuensi seluler lebih optimal bagi pelanggan aktif. Operator seluler juga menyiapkan kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diperpanjang setiap dua tahun.

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir:

Jadi per 1 Januari 2026 masyarakat masih bisa registrasi dengan dua metode, yang lama atau pun dengan biometrik. Namun per 1 Juli 2026 sudah full biometrik. Ini hanya berlaku untuk pelanggan baru, sedangkan pelanggan lama tidak perlu registrasi lagi. Kerugian penipuan digital ini sudah mencapai lebih dari Rp7 triliun. Bahkan setiap bulan ada 30 juta lebih scam call dan setiap orang menerima minimal satu spam call seminggu sekali. Hal tersebut yang membuat Komdigi membuat kebijakan registrasi SIM Card menggunakan face recognition

Bila demikian, apa beda eKTP dengan simCard?

sumber: detik, kumparan, antara

Read More

Akhir Kisah Tiang Monorel Jakarta?

Akhir Kisah Tiang Monorel Jakarta?

   January 11, 2026       TAMAtop

---

drama tiang monorel

Dinas Bina Marga DKI Jakarta mengambil langkah tegas untuk mengurai benang kusut kemacetan di kawasan Jakarta Selatan. Sebanyak 109 tiang proyek monorel yang selama ini terbengkalai di sepanjang Jalan Rasuna Said akan segera dibongkar demi mempermudah mobilitas masyarakat.

Kapudatin Bina Marga DKI Jakarta, Siti Dinar Wenny:
Penataan kawasan diharapkan dapat meningkatkan keindahan kota, kenyamanan pejalan kaki, keselamatan pengguna jalan, serta sebagai upaya mengurai kemacetan dan perbaikan mobilitas di Jakarta

Proses eksekusi pembongkaran dijadwalkan akan dimulai pada minggu ketiga Januari 2026. Setelah tiang-tiang beton tersebut disingkirkan, Bina Marga tidak akan membiarkan lahan tersebut kosong begitu saja. Rencana besar telah disiapkan untuk mempercantik kawasan tersebut, mulai dari perbaikan kualitas aspal jalan, revitalisasi trotoar bagi pejalan kaki, hingga pembenahan fasilitas umum lainnya.

Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo telah meminta PT Adhi Karya (Persero) segera membongkar tiang-tiang monorel mangkrak di kawasan Jalan Rasuna Said, Jakarta. Tiang tersebut adalah sisa-sisa proyek monorel Jakarta yang tak selesai sejak dibangun pada 2004.

Gubernur Jakarta Pramono Anung:
Kami akan meminta mereka (PT Adhi Karya) untuk membongkar dan kami beri waktu satu bulan

Pemerintah Provinsi Jakarta akan mengambil alih pembongkaran jika tidak dilaksanakan PT Adhi Karya. Pemerintah akan membongkar sendiri pada Januari tahun depan.

sumber berita: tvone, tempo, video

 

Read More

Pilkada Lewat DPRD Ditolak?

Pilkada Lewat DPRD Ditolak?

   January 08, 2026       TAMAtop

---

 

usulan pilkada

Pemerintah menerima hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang merekam 66,1 persen masyarakat kurang setuju atau sama sekali tidak setuju dengan sistem kepala daerah dipilih DPRD. Pemerintah, kata Mensesneg, akan mendengarkan masukan semua pihak terkait usulan tersebut. Termasuk pihak-pihak yang menolak mekanisme pilkada via DPRD tingkat provinsi hingga kabupaten/kota itu.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi:
Kita coba dengarkan, kan, masukan-masukannya

Lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkapkan publik menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hasil survei LSI Denny JA terbaru yang dirilis pada Rabu 7 Januari2026 menunjukkan sebanyak 66,1 persen (baca: mayoritas) responden menolak wacana Pilkada lewat DPRD.

Hasil survei LSI tersebut : 

• 66,1 persen menyatakan kurang setuju, tidak setuju, atau tidak setuju sama sekali. 
• 28,6 persen menyatakan setuju atau sangat setuju.
• 5,3 persen menyatakan tidak tahu maupun tidak jawab.

Di DPR, terdapat lima partai di parlemen yang menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut. Dukungan datang dari Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Di antara delapan partai politik yang duduk di parlemen, sejauh ini baru Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang terang-terangan menolak gagasan pilkada melalui DPRD. Walaupun ada ajakan, PDI-P menegaskan sikap partai tidak berubah dan tetap menolak pilkada tidak langsung.


sumber: kompas-pemerintah, tribunnews-survei, kompas-dukungan

Read More