Statistik Semu di Balik Dompet Pensiun yang Kosong
 |
| pensiun dipersiapkan sejak muda |
Pada mulanya adalah angka yang menenangkan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan di republik ini tinggal 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta jiwa. Sebuah torehan yang jamak dipakai para birokrat untuk menepuk dada, mengklaim bahwa kesejahteraan telah merembes ke bawah. Namun, kenyamanan itu mendadak buyar ketika Bank Dunia melempar laporan Macro Poverty Outlook. Menggunakan standar negara berpendapatan menengah-atas (upper-middle income), lembaga donor itu menyodorkan potret yang kelam: 64,2 persen penduduk Indonesia nyatanya hidup di bawah garis kemiskinan.
Dua angka yang saling bertolak belakang ini bukanlah anomali matematika, melainkan cermin dari sebuah realitas yang jamak diabaikan: kemiskinan terselubung.
BPS mengukur kemiskinan dengan pendekatan kebutuhan dasar kalori dan fisik yang sangat minimalis (sekitar Rp669 ribu per kapita sebulan). Siapa pun yang memegang uang Rp700 ribu per bulan secara resmi dicatat sebagai "tidak miskin". Padahal, di dunia nyata, dengan uang segitu di dompet, jangankan memikirkan masa depan, untuk bertahan hidup dari kepungan inflasi harian saja sudah seperti senam jantung.
Hidup Pas-pasan, Pensiun Lontang-lantung
Di sinilah benang merah itu berkelindan dengan masa depan angkatan kerja kita. Sebanyak 64,2 persen populasi yang disebut Bank Dunia berada di zona rentan itu adalah mereka yang kerap kita sebut "kelas menengah ngehe" atau aspiring middle class. Mereka tidak kelaparan, mampu membeli kopi susu kekinian, dan sanggup mencicil sepeda motor. Namun, fondasi ekonomi mereka rapuh. Mereka hanya berjarak satu kali pemutusan hubungan kerja (PHK) atau satu kali tagihan rumah sakit dari jurang kemiskinan absolut.
Bagaimana mungkin kita bisa berkhotbah tentang pentingnya menyisihkan iuran dana pensiun kepada kelompok ini?
Ketika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluhkan indeks literasi dana pensiun yang hanya 22 persen, mereka mungkin lupa melihat isi dompet struktural masyarakat. Rendahnya kepesertaan dana pensiun—yang berbanding terbalik dengan total dana kelolaan industri yang mencapai Rp1.669 triliun—bukanlah semata-mata karena pekerja kita bebal atau doyan berfoya-foya. Ini adalah akibat logis dari pendapatan yang habis tak bersisa untuk menyambung hidup dari bulan ke bulan.
Bom Waktu Sektor Informal
Kondisi ini kian runyam jika kita menengok struktur angkatan kerja kita yang 60 persennya didominasi sektor informal. Jutaan pengemudi ojek daring, pekerja lepas, dan pedagang mandiri bergerak tanpa jaring pengaman. Mereka adalah aktor utama dari persentase kemiskinan versi Bank Dunia tersebut: mandiri secara ekonomi hari ini, namun buta total terhadap jaminan hari tua.
Ketika Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengingatkan ancaman penuaan penduduk (aging population), sejatinya ia sedang menunjuk pada sebuah tragedi yang sedang mengintip. Tanpa reformasi radikal pada sistem jaminan sosial, ratusan juta pekerja rentan yang hari ini dianggap "aman" oleh statistik domestik, kelak akan bertransformasi menjadi jutaan lansia miskin yang terlantar.
Pemerintah tak bisa lagi sekadar bersembunyi di balik angka kemiskinan satu digit versi BPS untuk menjustifikasi bahwa semua baik-baik saja. Menatap angka 64,2 persen dari Bank Dunia harusnya menjadi alarm keras. Jaminan pensiun tidak akan pernah bisa diakses oleh mayoritas angkatan kerja selama definisi "sejahtera" di negeri ini masih dipatok pada batas batas bawah bertahan hidup. Kita sedang mempertaruhkan masa tua sebuah generasi di atas fondasi statistik yang semu.
sumber bacaan: kontan, antara, waspada
Dua angka yang saling bertolak belakang ini bukanlah anomali matematika, melainkan cermin dari sebuah realitas yang jamak diabaikan: kemiskinan terselubung.
BPS mengukur kemiskinan dengan pendekatan kebutuhan dasar kalori dan fisik yang sangat minimalis (sekitar Rp669 ribu per kapita sebulan). Siapa pun yang memegang uang Rp700 ribu per bulan secara resmi dicatat sebagai "tidak miskin". Padahal, di dunia nyata, dengan uang segitu di dompet, jangankan memikirkan masa depan, untuk bertahan hidup dari kepungan inflasi harian saja sudah seperti senam jantung.
Hidup Pas-pasan, Pensiun Lontang-lantung
Di sinilah benang merah itu berkelindan dengan masa depan angkatan kerja kita. Sebanyak 64,2 persen populasi yang disebut Bank Dunia berada di zona rentan itu adalah mereka yang kerap kita sebut "kelas menengah ngehe" atau aspiring middle class. Mereka tidak kelaparan, mampu membeli kopi susu kekinian, dan sanggup mencicil sepeda motor. Namun, fondasi ekonomi mereka rapuh. Mereka hanya berjarak satu kali pemutusan hubungan kerja (PHK) atau satu kali tagihan rumah sakit dari jurang kemiskinan absolut.
Bagaimana mungkin kita bisa berkhotbah tentang pentingnya menyisihkan iuran dana pensiun kepada kelompok ini?
Ketika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluhkan indeks literasi dana pensiun yang hanya 22 persen, mereka mungkin lupa melihat isi dompet struktural masyarakat. Rendahnya kepesertaan dana pensiun—yang berbanding terbalik dengan total dana kelolaan industri yang mencapai Rp1.669 triliun—bukanlah semata-mata karena pekerja kita bebal atau doyan berfoya-foya. Ini adalah akibat logis dari pendapatan yang habis tak bersisa untuk menyambung hidup dari bulan ke bulan.
Bom Waktu Sektor Informal
Kondisi ini kian runyam jika kita menengok struktur angkatan kerja kita yang 60 persennya didominasi sektor informal. Jutaan pengemudi ojek daring, pekerja lepas, dan pedagang mandiri bergerak tanpa jaring pengaman. Mereka adalah aktor utama dari persentase kemiskinan versi Bank Dunia tersebut: mandiri secara ekonomi hari ini, namun buta total terhadap jaminan hari tua.
Ketika Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengingatkan ancaman penuaan penduduk (aging population), sejatinya ia sedang menunjuk pada sebuah tragedi yang sedang mengintip. Tanpa reformasi radikal pada sistem jaminan sosial, ratusan juta pekerja rentan yang hari ini dianggap "aman" oleh statistik domestik, kelak akan bertransformasi menjadi jutaan lansia miskin yang terlantar.
Pemerintah tak bisa lagi sekadar bersembunyi di balik angka kemiskinan satu digit versi BPS untuk menjustifikasi bahwa semua baik-baik saja. Menatap angka 64,2 persen dari Bank Dunia harusnya menjadi alarm keras. Jaminan pensiun tidak akan pernah bisa diakses oleh mayoritas angkatan kerja selama definisi "sejahtera" di negeri ini masih dipatok pada batas batas bawah bertahan hidup. Kita sedang mempertaruhkan masa tua sebuah generasi di atas fondasi statistik yang semu.
sumber bacaan: kontan, antara, waspada
0 comments :
Post a Comment