Melawan Resistensi Birokrasi
 |
| hashim djojohadikusumo |
Rasio penerimaan negara Indonesia jalan di tempat selama belasan tahun, kalah telak dari Kamboja. Setumpuk regulasi kuno dan birokrasi yang alergi perubahan dituding jadi batu sandungan. Pemerintah kini membidik gurita grey economy.
Di hadapan barisan pengusaha dan perumus kebijakan yang memenuhi ruang pertemuan The Ritz-Carlton, Jakarta, Selasa pekan lalu, Hashim Djojohadikusumo melempar kritik pedas. Utusan Khusus Presiden sekaligus adik kandung Prabowo Subianto ini tak ragu menelanjangi potret buram sektor fiskal tanah air. Indonesia, dengan segala ambisi ekonominya, ternyata harus menanggung malu dalam urusan mengumpulkan duit negara.
Rasio pendapatan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia terjebak di level 12 persen selama 13 tahun terakhir. Angka ini kalah mentereng dibanding Kamboja yang melesat ke 18 persen, atau Vietnam yang gagah di angka 23 persen. "Ini masalah struktural," kata Hashim dalam gelaran Prasasti Indonesia Policy Forum 2026. "Pendapatan negara kita sangat, sangat rendah."
Bagi dinasti politik yang kini berkuasa, jebloknya angka ini bukan perkara teknis semata, melainkan buah dari tiadanya political will alias kemauan politik dari rezim-rezim terdahulu. Prabowo kini memasang target tinggi: rasio penerimaan harus merangkak ke level 18 persen dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
Namun, jalan menuju ke sana dipastikan terjal. Tantangan utamanya ada di dalam selimut: kekakuan birokrasi yang cenderung resisten terhadap pembenahan sistem perpajakan. Tanpa ketegasan dari pucuk pimpinan, reformasi administrasi negara ini hanya akan menjadi macan kertas.
Strategi penjinakan pun disiapkan. Pemerintah berniat mengadopsi langkah India dan China, menyuntikkan digitalisasi mutlak demi mengikis transaksi tunai yang rawan bocor. Sistem perpajakan elektronik terintegrasi bakal menjadi senjata utama.
Target perburuan utama radar pajak baru ini adalah grey economy alias ekonomi abu-abu. Merujuk data Bank Dunia, nilai ekonomi nominal resmi Indonesia bertengger di angka 1,5 triliun dolar AS. Namun, itu hanya puncak gunung es. Di bawahnya, ada sekitar 35 hingga 45 persen aktivitas ekonomi informal yang berputar tanpa pernah menyetor sepeser pun ke kas negara.
Jika ditotal, nilai riil ekonomi Indonesia di lapangan sesungguhnya menembus 2,1 triliun dolar AS atau setara dengan Rp35.000 triliun. Nilai fantastis dari transaksi tak tercatat inilah, mulai dari jasa profesional tanpa kuitansi hingga bisnis bawah tanah, yang kini dibidik istana untuk memperlebar ruang fiskal yang pengap.
sumber bacaan: kompas, republika, idn-times
Di hadapan barisan pengusaha dan perumus kebijakan yang memenuhi ruang pertemuan The Ritz-Carlton, Jakarta, Selasa pekan lalu, Hashim Djojohadikusumo melempar kritik pedas. Utusan Khusus Presiden sekaligus adik kandung Prabowo Subianto ini tak ragu menelanjangi potret buram sektor fiskal tanah air. Indonesia, dengan segala ambisi ekonominya, ternyata harus menanggung malu dalam urusan mengumpulkan duit negara.
Rasio pendapatan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia terjebak di level 12 persen selama 13 tahun terakhir. Angka ini kalah mentereng dibanding Kamboja yang melesat ke 18 persen, atau Vietnam yang gagah di angka 23 persen. "Ini masalah struktural," kata Hashim dalam gelaran Prasasti Indonesia Policy Forum 2026. "Pendapatan negara kita sangat, sangat rendah."
Bagi dinasti politik yang kini berkuasa, jebloknya angka ini bukan perkara teknis semata, melainkan buah dari tiadanya political will alias kemauan politik dari rezim-rezim terdahulu. Prabowo kini memasang target tinggi: rasio penerimaan harus merangkak ke level 18 persen dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
Namun, jalan menuju ke sana dipastikan terjal. Tantangan utamanya ada di dalam selimut: kekakuan birokrasi yang cenderung resisten terhadap pembenahan sistem perpajakan. Tanpa ketegasan dari pucuk pimpinan, reformasi administrasi negara ini hanya akan menjadi macan kertas.
Strategi penjinakan pun disiapkan. Pemerintah berniat mengadopsi langkah India dan China, menyuntikkan digitalisasi mutlak demi mengikis transaksi tunai yang rawan bocor. Sistem perpajakan elektronik terintegrasi bakal menjadi senjata utama.
Target perburuan utama radar pajak baru ini adalah grey economy alias ekonomi abu-abu. Merujuk data Bank Dunia, nilai ekonomi nominal resmi Indonesia bertengger di angka 1,5 triliun dolar AS. Namun, itu hanya puncak gunung es. Di bawahnya, ada sekitar 35 hingga 45 persen aktivitas ekonomi informal yang berputar tanpa pernah menyetor sepeser pun ke kas negara.
Jika ditotal, nilai riil ekonomi Indonesia di lapangan sesungguhnya menembus 2,1 triliun dolar AS atau setara dengan Rp35.000 triliun. Nilai fantastis dari transaksi tak tercatat inilah, mulai dari jasa profesional tanpa kuitansi hingga bisnis bawah tanah, yang kini dibidik istana untuk memperlebar ruang fiskal yang pengap.
sumber bacaan: kompas, republika, idn-times
0 comments :
Post a Comment